AS Tak Lelah Wacanakan Blokir TikTok, Memangnya Ada Apa sih?

Tiga Senator Amerika Serikat (AS) mengajukan undang-undang baru yang bertujuan untuk melarang operasi TikTok di negeri Paman Sam.

Langkah yang dilakukan tiga pejabat AS ini menunjukkan peningkatan keseriusan AS terkait TikTok. Sebelumnya, dalam dua pekan terakhir, tujuh negara bagian AS, termasuk Maryland, South Dakota, dan Utah, memasukkan TikTok sebagai aplikasi terlarang.

Maryland melarang penggunaan aplikasi pada perangkat pemerintah karena masalah keamanan. Hal tersebut kemudian diikuti oleh negara bagian South Dakota pada akhir November.

Undang-undang yang diusulkan tiga politikus tersebut, termasuk Marco Rubio dari Partai Republik, nantinya akan "memblokir dan melarang semua transaksi" di AS dari perusahaan media sosial dari negara-negara yang dianggap musuh, seperti China, Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, dan Venezuela.

"Untuk melindungi warga Amerika dari ancaman yang ditimbulkan oleh musuh asing tertentu yang menggunakan perusahaan media sosial saat ini atau masa depan yang potensial dikendalikan oleh musuh asing tersebut untuk mengawasi orang Amerika, mempelajari data sensitif tentang orang Amerika, atau menyebarkan kampanye pengaruh, propaganda, dan sensor," demikian dikutip dari draf RUU tersebut.

RUU tersebut secara khusus menyebut TikTok dan induknya, ByteDance, sebagai perusahaan media sosial yang menjadi sasaran undang-undang tersebut.

Rubio dan salah satu pendukung dari RUU tersebut dari partai Republik Wisconsin, Mike Gallagher, telah menunjukkan niat mereka untuk memperkenalkan RUU tersebut dalam opini The Washington Post bulan lalu.

Upaya pemblokiran TikTok ini kontras dengan negosiasi panjang yang telah dilakukan TikTok selama bertahun-tahun dengan pemerintah AS terkait kesepakatan yang memungkinkan TikTok untuk mengatasi masalah keamanan nasional dan terus melayani pengguna AS.

"Pemerintah federal belum mengambil satu tindakan berarti untuk melindungi pengguna Amerika dari ancaman TikTok," kata Rubio dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip CNN.

"Tidak ada lagi waktu untuk disia-siakan untuk negosiasi yang tidak berarti dengan perusahaan boneka PKC (Partai Komunis China). Sudah waktunya untuk melarang TikTok yang dikendalikan Beijing untuk selamanya," cetus dia.

Merespons hal itu, TikTok meminta anggota kongres harusnya berfokus pada penyelesaian masalah keamanan nasional.

"Ini meresahkan karena alih-alih mendorong pemerintah untuk menyelesaikan tinjauan keamanan nasionalnya terhadap TikTok, beberapa anggota Kongres telah memutuskan untuk mendorong pemblokiran TikTok atas motivasi politik yang tidak akan melakukan apa pun untuk memajukan keamanan nasional Amerika Serikat," ujar Hilary McQuaide, juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan.

"Kami akan terus berkomunikasi dengan anggota Kongres tentang rencana yang telah dikembangkan di bawah pengawasan badan keamanan nasional kami - rencana yang sedang kami laksanakan dengan baik - untuk lebih mengamankan platform kami di Amerika Serikat," tambah McQuaide.

TikTok sebelumnya mengaku tidak membagikan informasi dengan pemerintah China dan tim keamanan yang berbasis di AS memutuskan siapa yang dapat mengakses data pengguna AS di China. TikTok sebelumnya juga mengakui karyawan yang berbasis di China saat ini dapat mengakses data pengguna.

RUU ini bukan satu-satunya perundangan federal AS yang menargetkan TikTok. Tahun lalu, anggota parlemen AS mengusulkan UU yang akan melarang penggunaan TikTok oleh agen federal. Rubio juga memperkenalkan UU yang akan memaksa beberapa pembuat aplikasi untuk mengungkapkan informasi kepemilikan.

RUU lainnya bakal melarang TikTok mengizinkan karyawan yang berbasis di China untuk mengakses data pengguna warga AS.

Militer AS, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri sejauh ini membatasi TikTok dari perangkat mereka.