TikTok Diblokir di 31 Negara Bagian AS, Bagi Data Pengguna ke PKC?

Aplikasi milik Bytedance, TikTok, dilarang keberadaanya di lebih dari setengah ponsel pemerintah di seluruh negara bagian Amerika Serikat (AS). Keamanan nasional jadi sorotan.

Dikutip dari CNN, reaksi negatif terhadap aplikasi dengan 100 juta pengguna itu meluas ke semua negara bagian, baik yang diperintah oleh kader Partai Republik maupun Partai Demokrat.

Lebih dari separuh negara bagian di AS, dari total 50 wilayah, memilih untuk menyetop TikTok, dengan sebagiannya melangkah lebih jauh dengan menambahkan aplikasi lain asal China ke daftar larangan mereka, termasuk WeChat dan AliPay.

"Lebih dari separuh negara bagian telah melarang TikTok di perangkat pemerintah," dikutip dari data yang dihimpun CNN dari pengumuman pihak negara bagian maupun perundangannya.

"Sejauh ini, 31 negara bagian mengambil tindakan untuk membatasi TikTok pada perangkat yang dikeluarkan negara, dengan sembilan dari negara bagian tersebut juga melarang aplikasi tambahan. Setidaknya empat negara bagian telah mengusulkan larangan serupa," lanjut keterangan itu.

Upaya serupa tengah berlangsung di tingkat federal oleh anggota parlemen AS.

Dikutip situs Council Foreign Relation, menjelang akhir 2022, Kongres AS melarang aplikasi berbagi video milik China, TikTok, dari perangkat pemerintah federal.

Terlepas dari penampilan aplikasi yang tidak bersalah, kepemilikan TikTok di China dan jangkauan yang berkembang pesat telah memicu kekhawatiran keamanan nasional di antara beberapa pejabat pemerintah.

Pembuat kebijakan khawatir ByteDance, perusahaan induk TikTok, dapat membagikan data yang dikumpulkannya kepada Partai Komunis China (PKC).

Kekhawatiran lain adalah PKC dapat menggunakan layanan berbagi video untuk menyebarkan disinformasi, misinformasi, atau propaganda.

Sementara ByteDance menyangkal bahwa itu memanipulasi algoritma yang mengontrol apa yang dilihat pengguna di AS.

Analisis eksternal menunjukkan aplikasi tersebut kadang-kadang menyensor konten yang mengkritik PKC, termasuk video tentang perlakuan Beijing terhadap kelompok etnis Uyghur dan protes Lapangan Tiananmen 1989.

Tiktok menjelaskan kesepakatan dengan keamanan nasional potensial dalam peninjauan. Kini, pihak perusahaan yakin kesepakatan bersama dengan pejabat federal adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah keamanan.

"Kami kecewa karena begitu banyak negara bagian ikut-ikutan untuk memberlakukan kebijakan berdasarkan kebohongan yang tidak berdasar dan bermuatan politik tentang TikTok," kata juru bicara TikTok dalam pernyataan kepada CNN, bulan lalu.

"Sangat disayangkan bahwa banyak lembaga negara, kantor, dan universitas di negara bagian tersebut tidak lagi dapat menggunakan (TikTok) untuk membangun komunitas dan terhubung dengan konstituen," sambung keterangan itu.