AS Larang Pejabat Pasang TikTok di Perangkat Milik Negara

Parlemen (DPR) Amerika Serikat (AS) resmi meneken aturan pelarangan pegawai pemerintah untuk menggunakan TikTok di gawai mereka. Hal itu setelah Presiden AS, Joe Biden menandatangani Omnibus Spending Bill pada Kamis (29/12) waktu setempat.

Omnibus spending bill merupakan undang-undang sapu jagat AS yang berisikan antara lain soal anggaran untuk satu tahun ke depan. Dengan disahkannya undang-undang ini, Pemerintah AS akan memiliki anggaran USS1,66 triliun hingga 30 September 2023.

Mengutip CNN, undang-undang tersebut bersifat sapu jagat yakni memuat aturan-aturan lain mulai dari undang-undang kesehatan hingga soal Ukraina. Selain itu, dalam undang-undang tersebut pula tercantum pelarangan pemasangan TikTok pada perangkat milik negara yang dipakai oleh pejabat pemerintah.

Lihat Juga : KALEIDOSKOP 12 Hal Viral Sepanjang 2022: Citayam Fashion Week Hingga Kamu Nanyea

Undang-undang yang disebut No TikTok on Government Devices Act itu diperkenalkan oleh senator Josh Hawley. Dikutip Engadget, aturan itu disahkan parlemen setelah Senat AS dengan suara bulat menyetuinya menjadi undang-undang. 

Dalam pesan yang dikirim ke semua anggota parlemen dan staf pada Selasa (27/12), Kepala Pejabat Administrasi DPR (CAO) mengatakan platform entertainment ini dianggap "berisiko tinggi karena sejumlah masalah keamanan" dan harus dihapus dari semua perangkat yang dikelola oleh DPR.

Aturan baru tersebut merupakan salah satu dari rangkaian langkah pemerintah negara bagian AS untuk melarang TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance Ltd yang berbasis di Beijing, dari perangkat pemerintah.

Pada pekan lalu, 19 negara bagian melarang sepenuhnya atau sebagian pemasangan TikTok ke dalam perangkat yang dikelola negara. Hal itu dilatarbelakangi kekhawatiran bahwa pemerintah China dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk melacak orang Amerika dan menyensor konten.

"Dengan pengesahan Omnibus yang melarang TikTok pada perangkat cabang eksekutif, CAO bekerja dengan Komite Administrasi DPR untuk menerapkan kebijakan serupa untuk DPR," kata juru bicara Kepala Pejabat Administrasi.

Lebih lanjut, kritikus TikTok di pemerintah AS telah meningkatkan kekhawatiran aplikasi itu dapat digunakan sebagai alat untuk memata-matai AS oleh pejabat China.

Direktur FBI Chris Wray menyebutnya sebagai "Kuda Troya untuk Partai Komunis China" dan mengatakan platform itu tidak memiliki tempat di perangkat pemerintah sampai benar-benar memutuskan hubungan dengan China.

TikTok sendiri sebetulnya telah mencoba mengatasi masalah tersebut dengan merutekan semua lalu lintas domestik melalui server Oracle di AS dan berjanji untuk menghapus semua data pengguna AS dari servernya.

Namun hal itu tidak digubris pemerintah AS.

Terkait hal itu, juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter mengaku kecewa. "Kami kecewa bahwa Kongres telah mengusulkan pelarangan TikTok di perangkat pemerintah -sebuah gestur yang tidak akan berdampak apapun kepada keamanan nasional- daripada mendorong para pejabat untuk menyusun kajian soal keamanan nasional mereka sendiri," kata Oberwetter.

[Gambas:Video CNN]