Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut ancaman siber di Indonesia akan terus meningkat. Pemanfaatan teknologi yang semakin masif dituding jadi penyebab.
"Secara umum serangan atau ancaman di ruang siber itu cenderung akan meningkat karena itu tidak terlepas dari semakin tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi (TI) atau semakin banyak orang menggunakan ruang digital. Pada saat itu juga muncul kerawanan pada sistem tersebut," ujar Hinsa Siburian, Kepala BSSN dalam acara Annual Report BSSN 2022 di Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Senin (20/2).
"Itu rumusnya," imbuhnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hinsa menyebut ancaman siber dapat terjadi karena beragam motif, mulai dari motif ekonomi yang biasanya membuat penyerang siber meminta tebusan untuk data yang diserang; motif menunjukkan eksistensi; hingga motif konflik seperti yang kini terjadi pada Rusia dan Ukraina.
Momen Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang juga bisa memunculkan motif bagi aktor serangan siber untuk melancarkan aksinya. Menurutnya, orang dalam Pemilu ingin memengaruhi orang lain agar bisa sejalan dengan keinginannya yang dapat diwujudkan lewat ruang siber atau ruang digital.
"Kita akan menghadapi Pemilu. Tentu orang dalam Pemilu itu adalah bagaimana mempengaruhi hati dan pikiran orang untuk tentunya sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu. Ini juga bisa mendorong meningkatnya serangan siber kalau mereka dalam hal ini menggunakan siber," tutur Hinsa.
Maka dari itu, Hinsa memperkirakan ancaman di ruang siber juga akan meningkat dalam momen menjelang Pemilu ini.
"Penggunaan ruang siber untuk kegiatan politik itu pasti meningkat, tentunya prediksi kita akan meningkat juga ancaman di ruang siber," katanya.
BSSN sendiri kini telah membentuk gugus tugas Pemilu bersama pihak-pihak terkait. Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra menjelaskan sejumlah stakeholder pemerintah termasuk BSSN sudah membentuk gugus tugas Pemilihan Umum (Pemilu) sejak 2022.
"Kita mengamankan berbagai upaya. Dalam hal data kita amankan dan sudah ada tindak lanjut sejak 2022. Jadi Satgasnya sudah terbentuk dan sudah bekerja," kata dia kepada wartawan, Kamis (19/1) di Jakarta.
Selain soal data pemilih, dia mengatakan BSSN juga berfokus di bidang pemantauan konten hoaks di media sosial.
Di samping itu, Ariandi menjelaskan BSSN sudah berperan juga dalam urusan sistem elektronik yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
(lom/lth)