Mengecek Sindiran Ahok Soal Kendaraan Listrik tapi PLTU Batu Bara

Melansir The Strait Times, kendaraan dengan penumpang menyumbang 15 persen dari semua emisi gas rumah kaca secara global. IPCC pun meminta semua emisi gas rumah kaca harus dikurangi hingga 43 persen pada 2030.

Studi Kearney pun menyimpulkan jalur elektrifikasi transportasi tak akan memenuhi target pengurangan emisi IPCC ini.

Bahkan, jika semua kendaraan bermotor di dunia semuanya dikonversi menjadi EV, peneliti mengungkap industri cuma akan melampaui 50 persen dari target IPCC pada 2050.

"Akan terlampaui setidaknya 75 persen pada 2050," menurut Kearney.

Namun demikian, masih ada usaha yang dapat dilakukan oleh industri otomotif. Salah satunya adalah meningkatkan energi terbarukan di jaringan listrik, dan yang lainnya mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rantai pasokan manufaktur.

Sumbangan polusi

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Dwi Sawung mengklaim PLTU menyumbang sekitar 20 persen polusi di Jakarta.

Hal itu berdasarkan pemetaan yang dilakukan Walhi bersama Greenpeace pada 2017, sebanyak 10 PLTU tercatat menyumbang polusi di Jakarta.

"Transportasi itu [menyumbang emisi] sekitar 30 sampai 40 (persen); pembangkit itu sekitar 20 sampai 30 persen, sisanya dari bakar sampah dan lain-lain, ada juga dari sumber lain," kata dia.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengklaim pembangkit listrik hanya menyumbang 1,76 persen polusi di Jakarta, dengan rincian CO sebesar 5.252 ton.

"Dari inventarisasi emisi tersebut, sektor transportasi menjadi kontributor terbesar terutama untuk polutan NOx, CO, PM10, PM2.5. SO2 didominasi oleh sektor industri," bunyi keterangan DLH DKI Jakarta berdasarkan Public Expose: Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Dinas Lingkungan Hidup Jakarta 2022 yang dirilis September 2022.

Baterai listrik

Di samping itu Greenpeace Indonesia menyoroti kerusakan lingkungan akibat tambang bahan baterai EV.

Juru Kampanye Energi Terbarukan Greenpeace Indonesia Satrio Swandiko Prilianto mengatakan logam utama yang dipakai dalam baterai lithium-ion yang digunakan kendaraan listrik adalah kobalt, lithium, nikel, dan mangan yang merupakan sumber daya alam.

"Greenpeace menyoroti masalah pelanggaran hak asasi manusia, hak buruh, dan kerusakan lingkungan serius yang terkait dengan industri baterai dan pertambangan," kata dia melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/2).

Indonesia sendiri merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar, sekitar 25 persen dari total cadangan nikel dunia. Greenpeace memperhitungkan kebutuhan nikel bisa naik lebih dari 1.000 persen pada 2050.

Dengan kondisi seperti ini, pemerintah pun berambisi bisa menguasai pasar global dengan mengekstraksi sumber daya nikel.

Yang jadi masalah, kata Satrio, industri ekstraktif di Indonesia punya dampak besar terhadap peningkatan pengerukan kekayaan alam dan penggundulan tanah, yang bisa memperparah krisis iklim.

Menurut Environmental Health Student Association Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Envihsa UI, baterai yang digunakan di mobil listrik juga bisa menghasilkan sampah.

"Menurut International Council of Clean Transportation (ICCT), sebanyak 99 persen baterai bekas didaur ulang di Amerika. Namun, hanya 5 persen yang berhasil memanfaatkan kembali lithium yang ada pada baterai tersebut."

"Sisanya, dikoleksi, dibakar, dan dibuang di tempat pembuangan sampah. Hal ini tentunya sangat tidak ramah bagi lingkungan," tulis Envihsa UI.