Sudah Pantaskah RI Jadi Tempat Pulang bagi Para Ilmuwan?
CNN Indonesia
Kamis, 10 Agu 2023 07:55 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi. Ilmuwan bicara soal lingkungan penelitian di Indonesia. (iStock/Reptile8488)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ekosistem penelitian di Indonesia dinilai belum menunjang buat pengembangan ilmu para periset yang ada di luar negeri secara maksimal buntut hambatan fasilitas hingga birokrasi. Pulang dianggap bukan jawaban.
Sebelumnya, Jokowi meminta kepada seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk segera kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi di universitas luar negeri.
Jokowi sampai mengulang kata "pulang" sebanyak tiga kali di hadapan penerima beasiswa LPDP. "Saya titip, pulang, pulang, pulang," kata dia, di acara LPDP Fest, Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (3/8).
Ia juga meminta penerima beasiswa LPDP untuk berkarya dan jangan mengendapkan ilmunya sendiri. Jokowi juga mengatakan penerima beasiswa tetap pulang ke tanah air meski gaji di Indonesia lebih rendah ketimbang di luar negeri.
"Meskipun gaji sendiri rendah sedikit, tetap pulang. Meski fasilitas enak di negara lain, tetap pulang," pintanya.
Senada, dalam acara Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022), Jokowi juga meminta praktisi teknologi informasi (IT) yang juga kader muda NU Ainun Najib pulang ke Indonesia.
Dia meminta Ainun, yang masih berdomisili di Singapura, untuk membangun ekosistem digital di dalam negeri.
Apakah Indonesia sudah layak jadi rumah bagi para ilmuwan?
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan seharusnya para peneliti yang berkarier di luar negeri tak pulang ke Indonesia lantaran ekosistem riset di dalam negeri terbilang labil.
"Kasihan, enggak akan berkembang mereka (peneliti). Karena lingkungan [riset] sudah pasti, tidak menunjang," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/8).
"Mereka dari pada pulang mendingan tinggal di sana aja supaya ilmunya berkembang terus, risetnya semakin maju, siapa tahu mendapat hadiah Nobel (penghargaan buat ilmuwan berbagai bidang paling prestisius)," cetusnya.
Ia pun tak mempermasalahkan lokasi riset terhadap status ke-Indonesia-an.
"Misalnya dapat hadiah Nobel, kita bisa bilang orang Indonesia dapat hadiah Nobel meskipun risetnya di luar sana. Enggak ada masalah," ucapnya.
Bicara riset dan penelitian tak bisa dilepaskan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga penelitian raksasa yang jadi pusat periset dalam negeri lantaran sudah meraup lembaga-lembaga ilmiah lainnya.
"Selama dua tahun ini di mana ada peleburan dari lembaga-lembaga riset menjadi BRIN, maka terjadi suatu kemunduran dari ekosistem riset di Indonesia," ungkap Guru Besar di Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Menurutnya, ada perbedaan persepsi dalam pengelolaan ekosistem riset antara lembaga dengan peneliti.
"BRIN itu menganggap riset ekosistemnya harus dilebur semua lembaga riset supaya efisien dan bisa diawasi dengan ketat," katanya.
"Sedangkan menurut periset, secara universal yang disebut dengan ekosistem adalah terjadinya penguatan kapasitas kelembagaan sehingga mampu memberdayakan para perisetnya untuk mencapai kemutakhiran keilmuannya," tutur Satryo.
Salah satu efek sentralisasi periset itu, katanya, adalah perlakuan terhadap peneliti yang dianggap "pegawai."
"Kalau sebagai pegawai maka periset itu tidak boleh memiliki suatu ide atau gagasan, harus mematuhi semua kepegawaian yang berlaku," ucapnya.
"Kasian kalau [peneliti] disuruh pulang dan masuk BRIN, jadi pegawai BRIN nanti. Artinya yang jadi pegawai itu melakukan kegiatan rutin," kata Satryo, "Sedangkan periset itu bukan rutin. Untuk mencari hal baru yang kita belum tahu."
Saat mengomentari soal ajakan pulang buat Ainun, Pengamat Sosial Rissalwan Lubismenilai Pemerintah tak menunjukkan keseriusan untuk mengundang kembali ilmuwan potensial untuk membangun Indonesia.
"Saya tidak melihat keseriusannya. Kalau mau serius bikin dong seperti zamannya Pak Habibie. Jadi jangan cuman kasih statement. Dikasih tempat untuk berkembang," ujar dia, Jumat (4/2/2022).
"Kalau dipanggil terus disuruh membangun sendiri, ya orang-orang enggak akan pada mau balik," cetus dia.
Kondisi di luar negeri di halaman selanjutnya...
Satryo, yang juga pernah menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, mengungkap kondisi semacam itu tak terjadi di negara-negara maju.
"Di semua negara di dunia ini tidak ada yang disatukan seperti BRIN," tuturnya.
Selain itu, ekosistem penelitian pun diarahkan kepada kebebasan ilmiah, bukan masalah birokrasi.
"Enggak, Jauh sekali. Di semua negara itu setiap lembaga riset diberikan suatu kebebasan, tidak disatukan, tidak diawasi dengan ketat," ucapnya.
"Karena efisiensi bukan tujuannya di sana itu, tapi lebih efektivitas. Kalau efisiensi kaya BRIN sekarang maka semua biaya-biaya dipotong, dikurangi, dimiminalkan, akibatnya tidak bisa maksimal risetnya itu," jelas Satryo.
Ia pun menyarankan lembaga-lembaga riset di dalam negeri dikembalikan lagi ke kondisi semula, tidak dilebur ke satu entitas.
"Sebetulnya kalau mau yang lebih simpel adalah mengembalikan lagi kondisi-kondisu lembaga riset sebelum BRIN. Gitu aja udah," sarannya, "Toh selama ini sudah cukup baik, meskipun belum maksimal, terbatasnya anggaran, kurang koordinasi."
Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri mengungkap alasannya meminta peleburan semua lembaga riset di Indonesia ke BRIN.
Dalam acara di kantor TVRI, Jakarta, Senin (12/6), Megawati mengungkapkan, peleburan itu juga dilakukan demi mencegah "egosentris" dan "kurang mengenal satu sama lain" antar-lembaga.
Usulan peleburan itu muncul, kata Mega, saat ia berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Megawati mengungkapkan, Jokowi dalam diskusi tersebut sempat bertanya soal peleburan itu.
"Karena beliau (Jokowi) hanya bertanyanya begini 'Apa tidak sayang ya Ibu yang sudah ada?' Lalu saya mengatakan 'Enggak bisa Bapak, enggak bisa jalan, karena kita di dalam menyikapi BRIN itu harus jadi satu'," kata Megawati menirukan percakapannya dengan Jokowi.
"Akhirnya beliau mengatakan 'Lalu apa yang ibu mau?'. 'Jadikan satu dan itu badan untuk bisa di bawah pengawasan presiden'. Karena kalau tidak begitu nanti terjadi egosentris, lalu satu sama lain malah mungkin kurang mengenal, tapi kalau begini saya lihat sangat tepat sekali," imbuh dia, yang juga merupakan Ketua Umum PDIP itu.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ekosistem penelitian di Indonesia dinilai belum menunjang buat pengembangan ilmu para periset yang ada di luar negeri secara maksimal buntut hambatan fasilitas hingga birokrasi. Pulang dianggap bukan jawaban.
Sebelumnya, Jokowi meminta kepada seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk segera kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi di universitas luar negeri.
Jokowi sampai mengulang kata "pulang" sebanyak tiga kali di hadapan penerima beasiswa LPDP. "Saya titip, pulang, pulang, pulang," kata dia, di acara LPDP Fest, Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (3/8).
Ia juga meminta penerima beasiswa LPDP untuk berkarya dan jangan mengendapkan ilmunya sendiri. Jokowi juga mengatakan penerima beasiswa tetap pulang ke tanah air meski gaji di Indonesia lebih rendah ketimbang di luar negeri.
"Meskipun gaji sendiri rendah sedikit, tetap pulang. Meski fasilitas enak di negara lain, tetap pulang," pintanya.
Senada, dalam acara Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022), Jokowi juga meminta praktisi teknologi informasi (IT) yang juga kader muda NU Ainun Najib pulang ke Indonesia.
Dia meminta Ainun, yang masih berdomisili di Singapura, untuk membangun ekosistem digital di dalam negeri.
Apakah Indonesia sudah layak jadi rumah bagi para ilmuwan?
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan seharusnya para peneliti yang berkarier di luar negeri tak pulang ke Indonesia lantaran ekosistem riset di dalam negeri terbilang labil.
"Kasihan, enggak akan berkembang mereka (peneliti). Karena lingkungan [riset] sudah pasti, tidak menunjang," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/8).
"Mereka dari pada pulang mendingan tinggal di sana aja supaya ilmunya berkembang terus, risetnya semakin maju, siapa tahu mendapat hadiah Nobel (penghargaan buat ilmuwan berbagai bidang paling prestisius)," cetusnya.
Ia pun tak mempermasalahkan lokasi riset terhadap status ke-Indonesia-an.
"Misalnya dapat hadiah Nobel, kita bisa bilang orang Indonesia dapat hadiah Nobel meskipun risetnya di luar sana. Enggak ada masalah," ucapnya.
Bicara riset dan penelitian tak bisa dilepaskan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), lembaga penelitian raksasa yang jadi pusat periset dalam negeri lantaran sudah meraup lembaga-lembaga ilmiah lainnya.
"Selama dua tahun ini di mana ada peleburan dari lembaga-lembaga riset menjadi BRIN, maka terjadi suatu kemunduran dari ekosistem riset di Indonesia," ungkap Guru Besar di Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Menurutnya, ada perbedaan persepsi dalam pengelolaan ekosistem riset antara lembaga dengan peneliti.
"BRIN itu menganggap riset ekosistemnya harus dilebur semua lembaga riset supaya efisien dan bisa diawasi dengan ketat," katanya.
"Sedangkan menurut periset, secara universal yang disebut dengan ekosistem adalah terjadinya penguatan kapasitas kelembagaan sehingga mampu memberdayakan para perisetnya untuk mencapai kemutakhiran keilmuannya," tutur Satryo.
Salah satu efek sentralisasi periset itu, katanya, adalah perlakuan terhadap peneliti yang dianggap "pegawai."
"Kalau sebagai pegawai maka periset itu tidak boleh memiliki suatu ide atau gagasan, harus mematuhi semua kepegawaian yang berlaku," ucapnya.
"Kasian kalau [peneliti] disuruh pulang dan masuk BRIN, jadi pegawai BRIN nanti. Artinya yang jadi pegawai itu melakukan kegiatan rutin," kata Satryo, "Sedangkan periset itu bukan rutin. Untuk mencari hal baru yang kita belum tahu."
Saat mengomentari soal ajakan pulang buat Ainun, Pengamat Sosial Rissalwan Lubismenilai Pemerintah tak menunjukkan keseriusan untuk mengundang kembali ilmuwan potensial untuk membangun Indonesia.
"Saya tidak melihat keseriusannya. Kalau mau serius bikin dong seperti zamannya Pak Habibie. Jadi jangan cuman kasih statement. Dikasih tempat untuk berkembang," ujar dia, Jumat (4/2/2022).
"Kalau dipanggil terus disuruh membangun sendiri, ya orang-orang enggak akan pada mau balik," cetus dia.
Kondisi di luar negeri di halaman selanjutnya...
Kondisi di Luar Negeri Jauh
Ilustrasi. Ilmuwan diminta tetap berada di negara yang menunjang riset agar dapat Nobel. (iStockphoto)
Satryo, yang juga pernah menjabat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, mengungkap kondisi semacam itu tak terjadi di negara-negara maju.
"Di semua negara di dunia ini tidak ada yang disatukan seperti BRIN," tuturnya.
Selain itu, ekosistem penelitian pun diarahkan kepada kebebasan ilmiah, bukan masalah birokrasi.
"Enggak, Jauh sekali. Di semua negara itu setiap lembaga riset diberikan suatu kebebasan, tidak disatukan, tidak diawasi dengan ketat," ucapnya.
"Karena efisiensi bukan tujuannya di sana itu, tapi lebih efektivitas. Kalau efisiensi kaya BRIN sekarang maka semua biaya-biaya dipotong, dikurangi, dimiminalkan, akibatnya tidak bisa maksimal risetnya itu," jelas Satryo.
Ia pun menyarankan lembaga-lembaga riset di dalam negeri dikembalikan lagi ke kondisi semula, tidak dilebur ke satu entitas.
"Sebetulnya kalau mau yang lebih simpel adalah mengembalikan lagi kondisi-kondisu lembaga riset sebelum BRIN. Gitu aja udah," sarannya, "Toh selama ini sudah cukup baik, meskipun belum maksimal, terbatasnya anggaran, kurang koordinasi."
Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri mengungkap alasannya meminta peleburan semua lembaga riset di Indonesia ke BRIN.
Dalam acara di kantor TVRI, Jakarta, Senin (12/6), Megawati mengungkapkan, peleburan itu juga dilakukan demi mencegah "egosentris" dan "kurang mengenal satu sama lain" antar-lembaga.
Usulan peleburan itu muncul, kata Mega, saat ia berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Megawati mengungkapkan, Jokowi dalam diskusi tersebut sempat bertanya soal peleburan itu.
"Karena beliau (Jokowi) hanya bertanyanya begini 'Apa tidak sayang ya Ibu yang sudah ada?' Lalu saya mengatakan 'Enggak bisa Bapak, enggak bisa jalan, karena kita di dalam menyikapi BRIN itu harus jadi satu'," kata Megawati menirukan percakapannya dengan Jokowi.
"Akhirnya beliau mengatakan 'Lalu apa yang ibu mau?'. 'Jadikan satu dan itu badan untuk bisa di bawah pengawasan presiden'. Karena kalau tidak begitu nanti terjadi egosentris, lalu satu sama lain malah mungkin kurang mengenal, tapi kalau begini saya lihat sangat tepat sekali," imbuh dia, yang juga merupakan Ketua Umum PDIP itu.
