Jakarta, CNN Indonesia --
Dua tahun sudah Laksana Tri Handoko menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Simak deretan kontroversi yang terjadi selama masa jabatannya itu.
Presiden Jokowi melantik Handoko sebagai Kepala BRIN pada 28 April 2021 lewat Surat Keputusan Presiden RI Nomor 19M/2021.
Ia yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro sebelum ada pemisahan nomenklatur antara BRIN dan Menteri Riset dan Teknologi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua tahun pertama kepemimpinannya ini merupakan periode penataan (atau perombakan) organisasi usai meraup banyak lembaga riset mapan ke dalamnya, termasuk Eijkman, LAPAN, LIPI, BATAN, BPPT, hingga litbang-litbang kementerian.
Hal itu berdasarkan UU Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN.
Alhasil, banyak benturan, intrik, hingga konflik kepentingan yang mengemuka. Hal-hal itu sempat memicu desakan agar Handoko mundur dari jabatannya. Namun, yang bersangkutan masih kukuh di kursi BRIN-1.
Berikut beberapa contoh kasus kontroversial BRIN yang memantik perhatian publik selama dua tahun masa jabatannya:
Poster INARI
Isu plagiarisme sempat mengemuka dalam pameran Indonesia Research dan Innovation Expo (InaRI) 2022. Citra robot yang digunakan dalam poster ajang tersebut diduga meniru karakter Nao, robot asal Prancis garapan Aldebaran Robotics.
Pada Minggu (30/10/2022), akun @bkn_sergey_brin membuktikanya lewat perbandingan poster pameran dengan tangkapan layar robot Nao.
Mengenai tudingan tersebut, Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN Trina Fizzanty mengatakan ikon robot yang menyerupai robot Nao itu diambil dari situs pngmart.com secara 'free' sebagai ilustrasi.
Trina mengaku hanya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang pentingnya kecerdasan artifisial (AI) dan robotika dalam dunia pendidikan.
Dugaan sunat honor survei
Sejumlah petugas survei atau enumerator Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022 mengundurkan diri lantaran mengaku honornya dipangkas 80 persen.
Masalah ini kian mencuat Desember lalu usai berbagai keluhan muncul di media sosial.
Kabar ini dibantah oleh BRIN. Handoko menyebut belum ada kontrak antara BRIN dan enumerator. Dengan demikian, ia menilai istilah "pemotongan honor" tidak tepat.
"Lo, lah, memang belum berkontrak. Jadi, ya belum ada nominalnya. Karena itu, saya kurang paham dari mana bisa terpotong 80 persen, nominalnya saja belum ada," kata Handoko, Rabu (9/11/2022).
Handoko juga membantah kabar banyak enumerator SDKI 2022 yang mundur. Menurutnya, BRIN baru memiliki calon-calon enumerator yang mengikuti perekrutan dan pelatihan.
BRIN juga, kata Handoko, belum memberi penugasan kepada calon enumerator tersebut.
Nihil anggaran buoy
BRIN di bawah kepemimpinan Handoko menuai sorotan saat diduga menghentikan program pemantauan tsunami Ina-Tews yang menggunakan alat yang disebut buoy.
Hal itu terlihat dari ketiadaan kegiatan di ruangan pemantau Indonesia Tsunami Observation Center (Ina-TOC) di Gedung Soedjono Poesponegoro, di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat selama satu tahun.
Akibat penghentian itu, buoy tidak lagi mengirim data tinggi muka air laut. Menurut salah seorang sumber, program itu dihentikan karena "tidak dianggarkan secara khusus oleh BRIN."
Handoko berdalih BRIN tidak menghentikan anggaran alat pendeteksi melainkan "skema anggaran berubah." Dia juga mengatakan alat itu belum pas diterapkan di Indonesia.
Dugaan penyingkiran Habibie di halaman berikutnya...
Realisasi anggaran
Dalam sebuah rapat dengar pendapat, Komisi VII DPR sempat mengkritik serapan anggaran program masyarakat BRIN 2022 yang hanya Rp100 miliar dari total yang dianggarkan Rp800 miliar.
Sempat muncul dugaan ada upaya penilapan anggaran. Namun, pihak BRIN membantahnya.
Handoko berdalih anggaran itu cuma usulan dan tidak tercantum dalam UU 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023.
"Perlu ditekankan bahwa di dalam UU di atas tidak ada persetujuan DPR RI dan pemerintah atas alokasi Rp800,8 miliar," kata dia, dalam pernyataannya, Jumat (10/2).
"Sehingga akan sangat menyesatkan publik apabila diinformasikan seolah-olah anggaran tersebut telah teralokasi di dalam APBN BRIN, baik pada TA 2022 maupun pada TA 2023."
Menurut Handoko, BRIN hanya memiliki alokasi Rupiah Murni (RM) untuk program sebesar Rp921 miliar pasca-penyesuaian otomatis (automatic adjustment).
Penutupan BRIN Pasuruan
BRIN di bawah Handoko juga menutup kantor yang sebelumnya bernama Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPAA) Pasuruan yang sebelumnya di bawah LAPAN.
Langkah ini menuai protes keras dari peneliti internal, komunitas astronomi, hingga pemerintah daerah. Pasalnya, selain punya riwayat panjang penelitian penting seperti 35 tahun siklus Matahari, kantor Pasuruan ini jadi rumah bagi pegiat astronomi lokal.
Handoko berdalih penutupan itu dilakukan karena peneliti yang ada "pindah kerja."
"Enggak usah lebay-lebay begitu. Di situ periset cuman ada empat orang, terus udah enggak ada karena mereka sudah pada pindah kerja lah, terus mau ngapain?" cetus dia, di Jakarta, Jumat (24/2).
Pihak DPRD Pasuruan pun sempat mengajukan permohonan untuk pengambilalihan aset dari BRIN agar dikelola daerah. Sejauh ini, belum ada kelanjutan yang nyata.
[Gambas:Infografis CNN]
Panel iptek tanpa Habibie
Diorama sejarah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) BRIN disorot lantaran tak mencantumkan nama BJ Habibie.
Panel berjudul 'Sejarah Riset dan Inovasi Indonesia' itu menghiasi lobi utama kantor BRIN. Dua foto yang besar yang tampil di timeline sejarah iptek itu cuma Handoko dan Sukarno, ayah dari Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.
Sebuah foto abu-abu buram yang ternyata BJ Habibie muda memegang pesawat memang ada di panel itu. Namun, posisinya di sisi kiri, jauh dari lini masa sejarah, terpisah dari paparan soal N-250, dan tanpa tulisan keterangan apa pun.
Terkait tudingan 'menihilkan' Habibie ini, Handoko membantahnya.
"Wah kata siapa? Lha gambar orang paling kiri dan paling gede itu Pak BJH sedang pegang pesawat," kata Handoko kepada CNNIndonesia.com lewat pesan singkat, Senin (6/2/22) sambil menautkan emoji tertawa.
Handoko juga menolak mengganti diorama tersebut. "Enggak usah, emang kenapa? Halah, wong hanya begitu aja, itu kan sudah dua tahun di situ," ujar dia, Jumat (10/2/22).
Kasus peneliti BRIN
Dalam masa kepempinannya juga, BRIN mengalami beberapa insiden terkait penelitinya.
Pertama, peneliti bidang Klimatologi BRIN Erma Yulihastin yang sempat memicu kehebohan usai unggahan prediksi 'badai dahsyat'. Selain itu, prakiraannya beda dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
[Gambas:Photo CNN]
Handoko pun menyebut pendapat itu adalah opini pribadi peneliti. Sementara, Erma meminta maaf sambil menyebut ada "misinterpretasi" publik mengenai istilah badai dahsyat tersebut.
Kedua, kasus peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin yang diduga mengancam warga Muhammadiyah di media sosial terkait perbedaan tanggal lebaran.
Hal ini juga terkait dengan unggahan peneliti senior Thomas Djamaluddin di Facebook dalam topik yang sama.
Usai memicu keramaian, terutama dari umat dan pengurus pusat Muhammadiyah, Andi Pangerang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Handoko sendiri dalam pernyataannya mendukung proses hukum kasus tersebut.