3 Polemik Judi Online Terbaru ala Menkominfo, Duta Hingga Pajak

CNN Indonesia

Kamis, 07 Sep 2023 08:47 WIB

Di tengah pelaksanaan janjinya memberantas judi online, Menkominfo Budi Arie Setiadi melontarkan beberapa pernyataan yang menuai polemik, termasuk soal pajak. — Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku fokus berantas judi online dalam sekitar setahun masa jabatannya. (CNN Indonesia /Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi melontarkan beberapa gagasan yang menuai polemik di tengah upayanya memberantas judi online, termasuk soal duta anti-judi online.

Sejak dilantik, ia mengaku mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk mengendalikan platform-platform yang meresahkan masyarakat, seperti judi online, situs radikalisme, terorisme, hoaks.

"Kominfo akan berantas tuntas judi online," ujarnya, dalam pertemuan dengan beberapa pemimpin redaksi media nasional pada Selasa (18/7), sehari setelah pelantikannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Minta Realistis, Menkominfo Bicara Motif Pungut Pajak Judi Online

"Kita akan serius, Kominfo akan serius," cetus dia.

Di tengah perjalanan, Budi melontarkan beberapa pernyataan yang menuai polemik, terutama dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/9).

Berikut rinciannya:

Pajak judi

Dalam Raker dengan Komisi I DPR itu, Budi mengaku mendapat usul untuk memungut pajak dari sektor judi online.

Beberapa hari kemudian, ia menjelaskan wacana tersebut punya tujuan agar uang RI tak lari ke negara lain.

Lihat Juga :

Modus Akali Alamat, Iklan Judi Online Nebeng Situs Pemerintahan

"Itu maksud saya begini, itu kan narasi bahwa di negara ASEAN ini cuman kita (RI) doang yang judi ini masih ilegal, sementara negara lain di ASEAN semua legal," ujar dia kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (6/9).

"Saya bukan promotor. Coba kita kaji bersama lah, kalau enggak duit kita diambil negara-negara itu," lanjutnya.

Ia menaksir aliran uang yang "terbang ke luar negeri" lewat judi online mencapai US$9 miliar atau sekitar Rp150 triliun. "Mau begitu? Kalau mau begitu terus saja karena tiap tahun makin gede," ucapnya.

Lantaran itu lah, Menkominfo menyebut ada pihak yang mengusulkan kepadanya "udah lah, Pak, dibatasin aja, dipajaikin, dan yang penting anak-anak dilindungi."

Ia pun menduga ada kelompok tertentu di negara lain yang memanfaatkan kampanye anti judi di RI.

"Masa sebagai bangsa bodoh banget sih. Jangan-jangan ada proxy-proxy dari negara lain yang suruh kita untuk anti judi di sini, duitnya ke nagara itu. Kita harus realistis lah sebagai bangsa," lanjut dia yang juga menjabat Ketua Umum kelompok relawan Projo itu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebut tak ada yang sepakat dengan pungutan pajak judi online itu.

"Enggak, itu hanya alternatif-alternatif tapi enggak ada yang setuju kok. Beliau sendiri juga menyampaikan, di Indonesia secara undang-undang itu dilarang," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/9).

"Semua sepakat dilarang, titik. Jadi yang berkembang adalah bagaimana melarangnya ini, karena judi online itu kan ditutup seribu, tumbuh sepuluh ribu. Biar efektif cara nutupnya," tuturnya.

Wulan Guritno hingga oknum di halaman berikutnya...

Dalam rapat yang sama, Budi membuka peluang buat para artis dan selebgram, termasuk Wulan Guritno, yang terkait dengan kasus promosi situs judi online untuk menjadi duta anti-judi online.

Di kesempatan terpisah, Budi menjelaskan tawaran itu tak beda dengan status duta buat individu yang sudah selesai menjalani proses hukum di kasus-kasus kriminal.

"Begini lho, tunggu dulu proses hukum dari polisi. Kan kita prinsipnya mau ngerangkul dong, sama aja mantan napi teroris kalau sudah baik kan dijadiin...," kata dia, tanpa melengkapi kalimatnya, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/9).

Lihat Juga :

Menkominfo Blak-blakan Soal Wacana Wulan Guritno Duta Anti Judi Online

"Orang narkoba juga gitu, habis [menjalani proses hukum] itu pembinaan, habis itu jadi duta anti narkoba. Jadi supaya netizen juga mengerti," sambung dia.

Wulan Guritno sendiri tengah dipanggil Bareskrim Polri terkait beredarnya video lama promosi judi online lewat media sosial.

Menurut Budi, posisi duta anti judi online itu sebenarnya tak cuma tersedia untuk Wulan.

"Kamu mau jadi duta juga boleh, semua orang juga boleh. Saya berharap seluruh masyarakat menjadi duta judi online, bukan cuman satu dua orang saja, yang mau bersedia ngomong ke saya," ucap mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini.

[Gambas:Infografis CNN]

"Bukan kita mau milih satu, dua orang, kenal juga enggak [dengan Wulan], penggemar juga enggak," cetus dia.

Usul ini menuai reaksi Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI). Mereka keberatan lantaran status Wulan yang sedang diproses di Bareskrim usai diduga mempromosikan judi online.

"Kami dari Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia sangat keberatan. Karena ini masih ada proses hukum yang sementara berjalan. Yang seharusnya Pak Menteri ini mendukung secara penuh proses hukum yang sementara berjalan," kata Muallim Bahar, Sekjen ALMI di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (5/9).

"Saya rasa masih banyak publik figur yang lain," tuturnya.

Lihat Juga :

Kominfo Soal YouTube DPR: Tak Bisa Salahkan Pak RT Jika Rumah Kecurian

Oknum baju coklat

Menkominfo juga mengungkap pernah ada oknum 'baju cokelat' pernah mengancam pihaknya terkait pemberantasan judi online.

"Kalau di kepolisian kita solid. Dahulu diancam-ancam Kominfo sama oknum baju cokelat. Sekarang enggak ada, karena saya sudah bilang ke Pak Kapolri [soal oknum] main belakang soal judi online," kata Budi, dalam Raker dengan Komisi I.

Ia tak menjelaskan lebih lanjut soal siapa oknum yang dimaksud.

Budi menegaskan saat ini pihaknya masih bekerja untuk memberantas operasi judi online di Indonesia, kendati ada yang meragukan pemberantasan judi online.

Lihat Juga :

Cerita Menkominfo Soal Oknum 'Baju Cokelat' di Kasus Judi Online

"Ini kita lagi kerja, ada beberapa yang sedang kita kerjakan, walaupun ada pertanyaan apakah mungkin memberantas judi di Indonesia," tuturnya.

Warganet sendiri mengarahkan telunjuk pada oknum dari instansi tertentu yang jadi langganan kasus-kasus oknum.

"Oknum kalau dikumpulin jadi satu kabupaten, rahasia umum," komentar akun Facebook Zam Snp.

"Bukak saja kepublik pak siap mendukung anda," tambah akun Maz Ran.

CNNIndonesia.com sudah berupaya meminta tanggapan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan terkait pernyataan Menkominfo. Sampai berita ini ditulis, Ramadhan belum memberikan komentar.