Jakarta, CNN Indonesia --
Google memaparkan dua amunisi utamanya dalam mengawal pemilihan umum (Pemilu) 2024, yakni memberantas misinformasi dan merekomendasikan informasi akurat.
"Di Google kami memiliki tim ahli yang bekerja untuk melawan misinformasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Ada beberapa hal yang kami lakukan terkait hal ini. Pertama, menghapus konten yang berisiko mengancam seseorang. Kedua, mengarahkan pengguna ke informasi yang berkualitas dari sumber yang kredibel, dari Search, YouTube hingga Google Ads," ujar Danny Ardianto, Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Indonesia di peluncuran kampanye #YukPahamiPemilu di Jakarta, Rabu (20/9).
Perhatian Google dalam kedua hal tersebut akan dieksekusi dengan beberapa kampanye, salah satunya adalah kampanye Recheck Sebelum Kegocek. Kampanye ini mengupayakan agar para pemilih pemula dalam mengenali dan menghindari misinformasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di masa pemilu, manipulasi kerap dilakukan untuk meningkatkan reputasi atau merusak kredibilitas kandidat lain.
Google menyebut ada tiga taktik yang paling populer dan paling banyak sering digunakan untuk tujuan tersebut.
Taktik yang pertama adalah taktik merusak reputasi, atau dengan kata lain konten-konten yang dibuat khusus untuk mencemarkan nama baik seseorang atau menurunkan reputasi mereka.
Kemudian, ada juga taktik manipulasi gambar dan video yang sengaja menggunakan gambar dan video yang telah diedit untuk dipakai di luar konteks. Gambar dan video ini bukan hanya diedit, tetapi biasanya ditambahkan headline yang menyesatkan.
Taktik populer yang terakhir adalah taktik emosi yang biasanya yang sengaja dibuat supaya membuat kita marah, takut, atau emosi lainnya. Biasanya, taktik semacam ini memakai kata-kata yang berlebihan dan atau kalau dia video biasanya diberi lagu dramatis.
Kampanye berikutnya yang dihadirkan Google untuk mengawal pemilu diberi nama Pause Dulu. Tujuan utama dari kampanye ini adalah membiasakan pengguna untuk melakukan pause atau jeda setiap menerima konten untuk memahami konten dan mencari tahu sumber konten sebelum akhirnya memercayai dan menyebarkan konten.
Kampanye ini diharapkan bisa memutus rantai penyebaran misinformasi, yakni sharing tanpa verifikasi, yang jadi akar permasalahan utama dalam isu misinformasi.
Lebih lanjut, Google juga memberikan rekomendasi informasi-informasi yang kredibel terkait pemilu di berbagai kanalnya, mulai dari Google Search hingga YouTube.
"Kami juga mempermudah masyarakat untuk menemukan berita yang kredibel tentang pemilu dari berbagai sumber. Contohnya di Google Search pengguna akan melihat link video dari link video debat resmi dari mitra terpilih saat mencari query terkait pemilu," ujar Danny.
"Di YouTube, kami juga merekomendasikan konten dari sumber berita yang kredibel termasuk live streaming debat dari berbagai mitra berita terpercaya di beranda YouTube maupun di dalam hasil pencarian kami," ujar dia.
Tak hadirkan iklan politik
Google memilih tak menghadirkan iklan politik di Indonesia, meski keputusan ini membuat pemasukan bisnis mereka berkurang.
"Itu merupakan keputusan lokal kami. Kami melihat dinamika-dinamika lokal tentunya, dan belajar dari pengalaman-pengalaman juga di sebelumnya. Jadi kami lebih mengedepankan mendingan yang aman aja daripada bisnis," ujar Putri Alam Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia.
"Karena kan kalau kita tidak ada political ads kan tentunya revenue berkurang juga. Kami tidak apa-apa, karena kami lebih mengedepankan safe," imbuhnya.
Putri mengaku pihaknya sudah tidak menyediakan iklan politik di Indonesia sejak pemilihan umum (pemilu) 2019. Indonesia menjadi salah satu negara di mana Google tidak menyediakan iklan politik.
Iklan politik di platform digital menjadi salah satu sarana politisi untuk meningkatkan elektabilitas dan meraup suara pemilih. Penetrasi internet yang meningkat membuat ruang ini menjadi semakin digemari sebagai ruang kampanye.
Meski tak hadir di Indonesia, Google menyediakan iklan politik di sejumlah negara, seperti Argentina, Australia, Brasil, Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, hingga Taiwan.
"Kami mendukung iklan politik yang bertanggung jawab, dan mengharapkan semua iklan dan halaman tujuan politik mematuhi persyaratan hukum setempat, termasuk undang-undang pemilu dan kampanye serta "masa tenang" pemilu yang dimandatkan untuk setiap area geografis yang ditargetkan," tulis Google di laman dukungannya.
Google memiliki persyaratan untuk iklan politik yang akan ditayangkan. Persyaratan tersebut berbeda-beda tergantung wilayah pengiklan.
Di beberapa wilayah, iklan politik hanya dapat berjalan jika pengiklan telah diverifikasi oleh Google. Di wilayah tersebut, iklan pemilu tunduk pada persyaratan pengungkapan dan pembatasan penargetan.
[Gambas:Photo CNN]
Google menjelaskan jika iklan yang ingin dimuat berisi konten politik yang tidak dibatasi dalam aturannya atau oleh persyaratan hukum setempat, maka iklan tersebut dapat berjalan. Sebagai catatan, iklan tersebut mematuhi semua kebijakan Google Ads lainnya serta hukum dan peraturan setempat.
"Ketidakpatuhan terhadap kebijakan konten politik kami dapat mengakibatkan informasi tentang akun dan iklan politik Anda diungkapkan kepada publik atau ke lembaga pemerintah dan regulator terkait," terang Google.
[Gambas:Video CNN]