Google Siapkan 2 Amunisi Hadapi Pemilu 2024, Tak Ada Iklan Politik

"Kami juga mempermudah masyarakat untuk menemukan berita yang kredibel tentang pemilu dari berbagai sumber. Contohnya di Google Search pengguna akan melihat link video dari link video debat resmi dari mitra terpilih saat mencari query terkait pemilu," ujar Danny.

"Di YouTube, kami juga merekomendasikan konten dari sumber berita yang kredibel termasuk live streaming debat dari berbagai mitra berita terpercaya di beranda YouTube maupun di dalam hasil pencarian kami," ujar dia.

Tak hadirkan iklan politik

Google memilih tak menghadirkan iklan politik di Indonesia, meski keputusan ini membuat pemasukan bisnis mereka berkurang.

"Itu merupakan keputusan lokal kami. Kami melihat dinamika-dinamika lokal tentunya, dan belajar dari pengalaman-pengalaman juga di sebelumnya. Jadi kami lebih mengedepankan mendingan yang aman aja daripada bisnis," ujar Putri Alam Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik Google Indonesia.

"Karena kan kalau kita tidak ada political ads kan tentunya revenue berkurang juga. Kami tidak apa-apa, karena kami lebih mengedepankan safe," imbuhnya.

Putri mengaku pihaknya sudah tidak menyediakan iklan politik di Indonesia sejak pemilihan umum (pemilu) 2019. Indonesia menjadi salah satu negara di mana Google tidak menyediakan iklan politik.

Iklan politik di platform digital menjadi salah satu sarana politisi untuk meningkatkan elektabilitas dan meraup suara pemilih. Penetrasi internet yang meningkat membuat ruang ini menjadi semakin digemari sebagai ruang kampanye.

Meski tak hadir di Indonesia, Google menyediakan iklan politik di sejumlah negara, seperti Argentina, Australia, Brasil, Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Inggris Raya, hingga Taiwan.

"Kami mendukung iklan politik yang bertanggung jawab, dan mengharapkan semua iklan dan halaman tujuan politik mematuhi persyaratan hukum setempat, termasuk undang-undang pemilu dan kampanye serta "masa tenang" pemilu yang dimandatkan untuk setiap area geografis yang ditargetkan," tulis Google di laman dukungannya.

Google memiliki persyaratan untuk iklan politik yang akan ditayangkan. Persyaratan tersebut berbeda-beda tergantung wilayah pengiklan.

Di beberapa wilayah, iklan politik hanya dapat berjalan jika pengiklan telah diverifikasi oleh Google. Di wilayah tersebut, iklan pemilu tunduk pada persyaratan pengungkapan dan pembatasan penargetan.

Google menjelaskan jika iklan yang ingin dimuat berisi konten politik yang tidak dibatasi dalam aturannya atau oleh persyaratan hukum setempat, maka iklan tersebut dapat berjalan. Sebagai catatan, iklan tersebut mematuhi semua kebijakan Google Ads lainnya serta hukum dan peraturan setempat.

"Ketidakpatuhan terhadap kebijakan konten politik kami dapat mengakibatkan informasi tentang akun dan iklan politik Anda diungkapkan kepada publik atau ke lembaga pemerintah dan regulator terkait," terang Google.