Jokowi Ungkap Publisher Rights Hampir Selesai

Presiden Joko Widodo menyebut rancangan peraturan presiden (perpres) tentang hak-hak penerbit atau publisher rights akan segera selesai.

Jokowi mengatakan pembahasan aturan itu tak kunjung selesai karena perbedaan pendapat setiap pemangku kepentingan. Namun, ia menilai aturan itu akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat.

"Prosesnya sudah hampir selesai. Belum selesai, hampir selesai. Moga-moga ini tinggal sedikit, tidak menjadi tarik-menarik lagi," kata Jokowi pada pembukaan Kongres XXV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9).

Jokowi memahami media massa terdampak kondisi perekonomian dunia. Dia menyebut industri media massa di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Ia berharap perpres publisher rights bisa membantu industri pers tanah air. Dia merasa perlu ada payung hukum yang melindungi media massa di tengah perkembangan teknologi informasi.

"Mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada, bukan menggerus ekonomi yang sudah ada," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah mendorong pembentukan payung hukum untuk melindungi industri pers dari disrupsi digital. Aturan itu diharapkan bisa memastikan keberlanjutan media massa di tengah gempuran platform digital.

Jokowi pernah menyampaikan porsi iklan di media massa mulai bergeser ke media digital. Menurutnya, 60 persen iklan saat ini masuk ke media digital.

Perpres publisher rights akan mengatur sejumlah hal, termasuk kewajiban kerja sama platform digital dengan media massa lokal. Perpres itu juga akan menjadi landasan pembentukan komite independen yang bertugas sebagai penengah industri media dengan platform digital.

Belakangan, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengaku menimbang opsi menerapkan UU Monopoli terkait periklanan digital yang terlalu mendominasi.