Debat Cawapres Dinilai Banyak Gimik, Cek Daftar Isu yang Luput Dibahas

Penanganan food estate

Ketiga cawapres juga tidak mengelaborasi penanganan food estate yang dinilai telah gagal, meski Mahfud menyinggung sedikit soal kegagalannya.

Kegagalan itu, kata Dewi, harusnya tak hanya menjadi olok-olokkan politik selama debat, tapi juga diungkap solusi konkretnya. Khususnya, terkait usaha untuk memperbaiki lingkungan yang membuat masyarakat adat terdampak.

"Terkait food estate, harusnya bisa memberikan solusi atas apa yang memang telah gagal, kalau memang capres dan cawapres punya program ayo disampaikan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kerusakan ini. Karena petani dan masyarakat sekitar yang terdampak, yang jadi korban," urainya.

Polusi udara

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan para cawapres tak menyentil masalah polusi udara, terutama Jakarta, yang bersumber dari energi fosil, yakni PLTU batubara dalam radius 100 km dari Jakarta, dan kendaraan bermotor.

"Transisi energi merupakan salah satu kunci mengatasi polusi udara di Jakarta. Namun, debat malam tadi hanya berfokus pada produksi energi di hulu dan hanya semata-mata mengganti sumber energi serta mengabaikan keseluruhan rantai pasok energi secara holistik," kata WALHI dalam siaran pers.

Greenpeace juga menyebut "eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara."

Rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW, yang sebagian besar di antaranya untuk smelter nikel, "jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara."

Sampah

Aktivitas Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira mengatakan topik sampah dan polusi, yang sudah lama menjadi masalah darurat di Indonesia, tak masuk dalam pembahasan cawapres.

"Isu sampah hanya dijadikan serangan personal dan disebut sambil lalu, tanpa membahas kebijakannya," kata dia, dikutip dari Antara.

Tiza berharap calon pemimpin negara serius dalam membuat kebijakan pelarangan lima jenis plastik sekali pakai yang memang sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Yakni, kantong plastik, saset, sedotan, styrofoam dan alat makan plastik. Ia meminta penggantian jenis-jenis itu dengan sistem reuse.

Dalam debat kemarin, Gibran sempat menyentil Muhaimin tentang komitmen lingkungan dan mempertanyakan komitmennya karena menggunakan botol minum plastik saat mengikuti debat bertema lingkungan tersebut.

Pulau kecil terancam

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhammad Aminullah menyesalkan debat cawapres tak membahas isu lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil.

Ia mencontohkan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta, yang sedang menghadapi ancaman krisis iklim. Krisis ini sendiri terutama berdampak pada naiknya permukaan air laut dan menenggelamkan pulau-pulau kecil.

"Alternatif ekonomi yang digagas masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Seribu juga terancam," ujarnya.

Ia menjelaskan penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin serta proyek strategis pariwisata nasional yang dicanangkan di kawasan Taman Nasional Bahari Kepulauan Seribu mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.

Menurut data WALHI, dari 110 pulau yang terdata, 74 di antaranya dikuasai korporasi dan perorangan. Hal ini menyebabkan pembangunan dilakukan secara sporadis, termasuk reklamasi dan pengerukan dasar laut tanpa izin.

Menurut dia, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.

"Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis," kata Aminullah.

Energi

Greenpeace juga mengungkap tiga cawapres tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara.

Potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.643 GW, menurut data Dewan Energi Nasional. Namun, pemanfaatannya baru 0,3 persen. Dalam bauran energi nasional, porsi energi terbarukan baru mencapai angka 13,1 persen dari target 23 persen di tahun 2025.

Para kandidat, kata Leonard, juga tak membahas rencana pensiun dini PLTU batu bara, meski program itu tertuang dalam dokumen visi-misi paslon 01 dan 02.

"Absennya isu batu bara ini patut kita pertanyakan. Apa memang dihindari karena masing-masing paslon juga didukung oligarki batu bara?" cetus Leonard.

Air

WALHI juga menyoroti ketiadaan pembahasan masalah pencemaran air dan ketersediaan air bersih buat warga.

Jakarta, dengan 13 sungai dan 117 waduk/embung/danau, seharusnya bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.

"Nyatanya, pemanfaatan sumber air permukaan masih kurang dari 10 persen. Situasi tersebut diperburuk oleh kondisi sumber air permukaan yang tercemar berat hingga sedang akibat aktivitas industri dan pengelolaan limbah yang tidak berwawasan lingkungan," kata WALHI.

Alih-alih memulihkan dan memanfaatkan sumber air yang ada, pemerintah justru mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru yang sarat monopoli dan jauh dari prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia.

WALHI juga menyinggung tingginya penyedotan air tanah yang menjadi penyebab utama penurunan permukaan tanah di Jakarta.

"Buruknya pengelolaan air di Jakarta telah meningkatkan ancaman bencana yang akan menimbulkan krisis multidimensi di Jakarta, termasuk mengorbankan kelompok-kelompok yang paling rentan."