Riuh di Medsos, Netizen Tanya Polemik Uang Snack hingga Transpor KPPS

Sejumlah keluhan terkait pemotongan uang snack dan transportasi untuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) viral di media sosial. Banyak keluhan snack yang tidak lazim dan beberapa mengaku tidak mendapat uang transportasi.

Sebelumnya, anggota KPPS, yang masa kerjanya mulai 25 Januari–25 Februari, ditetapkan pada Rabu (24/1) dan dilantik pada Kamis (25/1).

Salah satu keluhan anggota KPPS ini terungkap di Tangerang Selatan, Banten. Akun @wargatangsel di Instagram mengungkap sejumlah anggota KPPS protes hanya mendapat uang transport sebesar Rp50 ribu dan tidak mendapat makan siang.

"Dalam protesnya, salah seorang petugas KPPS berinisial S mengeluhkan uang transport mereka yang besarannya cuma Rp 50 ribu," tulis keterangan unggahan di akun @wargatangsel, dikutip Selasa (30/1).

Akun itu juga mengungkap di lokasi lain petugas KPPS asal Pondok Aren mengikuti Bimtek di Hotel Marylin Serpong mengaku tidak mendapat makan siang dan hanya mendapat uang transport sebesar Rp50 ribu.

[Gambas:Instagram]

Akun Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Instagram, @kpu_ri, juga digeruduk warganet yang ingin mempertanyakan perihal dana tersebut. Netizen menyerbu salah satu unggahan KPU dan meminta transparansi dari KPU.

"mohon izin ini untuk uang transport pelantikan apa ada ? dan juga uang transport bimtek juga ada ? dan berapa nominal nya ? saya daerah jakarta barat kemarin pas pelantikan tidak dapat uang sama sekali hanya dapat snack ,ketika bimtek dapat snack nasi kotak sama uang seratus ribu ,dan juga didaerah tangerang tepat nya pasar kamis tidak ada uang sepeserpun pada saat bimtek ,mohon ditindak lanjuti" tulis akun @hdytllhhhhhhhh.

Akun @kpu_ri sempat menanggapi pertanyaan tersebut. Menurut keterangan akun resmi KPU, uang transportasi untuk pelantikan sudah disiapkan dan didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota.

"Uang transport untuk pelantikan sudah disiapkan dan didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota, seluruh KPPS yang menghadiri pelantikan dan bimtek akan mendapatkan uang transport sesuai ketentuan tergantung wilayahnya, pembayaran uang transport dikelola oleh PPS di setiap desa/kelurahan".

Hal serupa juga ramai di media sosial X (sebelumnya Twitter). Akun @txtdrbekasi mengungkap sejumlah keluhan anggota KPPS mengenai uang transport dan kejanggalan lainnya.

Dari salah satu unggahannya, akun tersebut mengunggah tangkapan layar isi Direct Messages (DM) dari anggota KPPS di Kabupaten Bekasi.

"Update bimtek KPPS hari ini dapet nasi box yang acarnya agak basi dan amplop isi 70rb" demikian bunyi pesan tersebut.

[Gambas:Twitter]

Sementara itu, akun @orellitaa membagikan ceritanya mengenai uang transport yang ia dapat hanya Rp25 ribu.

"pokoknya kl sampe sbnrnya anggaran uang transport KPPS pelantikan dan bimtek di makan org dlm. gue ga akan ikhlas seumur hidup. dpt 25k orng lain udh 200an. jauh bgt. kl di complain bisaan bgt ngebalikinnya. bkn masalah nominal. tp plis lah. STOP MAKAN HAK ORANG LAIN," kicau akun @orellitaa.

[Gambas:Twitter]

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sleman, Jawa Tengah. Sebab, para anggota KPPS mengeluh mereka mendapatkan camilan yang minim dan lebih mirip sajian di acara lelayu (melayat orang meninggal).

KPPS Kabupaten Sleman yang dilantik mengaku kecewa dengan sajian konsumsi yang hanya camilan pastel, roti, dan air mineral kemasan di kotak.

Ahmad Baehaqi, Ketua KPU Sleman, dalam keterangan tertulis mengucapkan permintaan maaf atas konsumsi yang dianggap kurang pantas selama momen pelantikan KPPS.

"KPU Kabupaten meminta maaf atas kejadian konsumsi snack yang kurang 'pantas'," terang Ahmad Baehaqi, Jumat (26/1).

Dia kemudian menjelaskan pihaknya melakukan penyediaan konsumsi pelantikan calon anggota KPPS melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Oleh pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman.

"Pihak vendor beralasan kalau tidak disub-[kontrak]-kan, maka tidak mampu melayani calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang. Sehingga, yang tersaji tidak pantas," ujarnya.

Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPU RI mengenai polemik ini. CNNIndonesia.com sudah meminta penjelasan dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari, namun belum mendapat respons.

[Gambas:Video CNN]