Polri Ungkap Ciri-ciri Daerah Rawan Konflik Pemilu

Kabarhakam Polri Komjen Fadll Imran mengaku sudah memetakan daerah rawan jelang pemungutan suara pada 14 Februari. Ia memastikan Polri siap mengamankan gelaran Pemilu 2024.

"Untuk daerah rawan tentu kami punya peta kerawanan daerah.Tapi di daerah-daerah rawan tersebut biasanya mudah diidentifikasi seperti penduduknya padat," kata Fadil di sela-sela talk show 'Ada Apa Dengan Digital' yang digelar Transmedia di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (7/2).

Selain itu, kata dia, salah satu daerah rawan adalah daerah yang memiliki jumlah pemilih yang tinggi, hingga situasi politik yang dinamis. Menurutnya daerah ini biasanya adalah kota-kota besar.

Menurutnya, ada beberapa provinsi yang memenuhi kriteria ini, seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan lainnya.

"Namun tidak sekhawatir karena semua sudah tergelar.Yang kedua kerawanan pemilu itu juga tidak semata-mata dari aspek itu.Tapi kita melihat ada situasi iklim dan cuaca sekarang," ujarnya.

"Itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita menetapkan daerah itu rawan.Jadi jangan beranggapan kalau rawan berarti ini nanti akan terjadi konflik sosial, akan terjadi macam-macam.Tapi bisa saja juga karena rawan karena situasi alamnya," lanjut dia.

Selain itu, Fadil juga memastikan bahwa polisi sudah mewaspadai potensi konflik sosial dan aksi terorisme pada masa Pemilu 2024 ini.

Netralitas aparat

Dalam kesempatan itu, Fadil juga menegaskan bahwa Polri netral dalam Pemilu 2024 ini. Menurutnya, sejak di akpol, polisi sudah dilatih untuk netral.

"Sudah terinternalisasi sebenarnya dalam dirinya.Bahwa dia harus berada di tengah-tengah.Jadi itu bukan perdebatan lagi," ungkap dia.

Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro juga menegaskan militer tidak akan ikut campur dalam kontestasi politik tahun ini. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam pemilu hanya sebatas membantu pengamanan.

"Tidak dapat ditawar lagi, netralitas merupakan intisari tugas TNI, khususnya masalah pemilu ini. Kita tidak boleh memihak, kapasitas kita hanya mengamankan agar pemilu dapat berjalan aman, tertib, damai, harmoni," ujar Kresno.

Ia mengatakan para prajurit sesuai aturan tidak memiliki hak pilih. Kresno juga mengatakan bahwa para prajurit TNI juga tak bisa memengaruhi pilihan istri maupun anaknya dalam pemilu.

"Sampai saat ini memang kita tidak punya hak pilih, termasuk kita tidak boleh mempengaruhi istri kita yang punya hak pilih maupun anak-anak kita, jadi TNI pada intinya benar-benar harus netral," jelas dia.

"Setiap pelanggaran akan kita proses, tapi pelanggaran pemilu itu harus dari Bawaslu, kalau memang Bawaslu mengindikasikan ada pelanggaran akan dibawa ke TNI, dan TNI akan ada tim terpadu untuk penyelesaian itu. Sudah ada keputusan Panglima TNI, instruksi Panglima TNI bagaimana tim terpadu menyelesaikan masalah," pungkasnya.