Pakar Kritik KPU Gandeng Alibaba, Ungkap Risiko Data Pemilu Rusak

Pakar keamanan siber mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjalin kontrak dengan raksasa teknologi asal China, Alibaba, terkait pengadaan dan kontrak komputasi awan (cloud) untuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan selama Pemilu 2024.

Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, menilai kerjasama KPU dengan Alibaba ini bisa "dianggap buruk", karena dengan menggunakan server yang dimiliki oleh pihak lain apalagi asing. Menurutnya kerja sama ini memiliki risiko yang lebih besar, terutama terhadap data hasil pemilu.

"Karena jika data-data penting terkait KPU tersebut disimpan pada server milik pihak asing, mereka sebetulnya akan bisa dengan leluasa melakukan apapun terhadap sistem yang ada, baik membaca, merubah bahkan merusak data yang ada di dalamnya," ujar Pratama saat dihubungi, Jumat (15/3).

"Hal itu tentu saja dapat mengakibatkan kekisruhan yang berkepanjangan. Idealnya untuk keperluan nasional seperti pemilu ini, semua infrastruktur digital yang dibutuhkan untuk menjalakan proses pemilu ini berada di lokasi milik KPU," lanjut dia.

Pratama mengatakan kalaupun KPU tidak mampu memiliki koneksi internet serta perangkat keamanan siber, gugus tugas keamanan siber KPU, yang salah satunya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bisa meminta dukungan dari berbagai penyedia layanan internet (ISP) di Indonesia untuk menyediakan layanan internet berkecepatan super tinggi selama proses pemilu.

Selain itu, menurut Pratama, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga bisa meminta berbagai principal atau distributor perangkat keamanan jaringan untuk mendukung kegiatan pemilu ini dengan meminjamkan perangkat keamanan jaringan yang dibutuhkan.

"Sehingga KPU tidak harus menggunakan layanan apalagi cloud milik asing," imbuhnya.

Pratama mengatakan sampai saat ini memang belum ada rekam jejak buruk terkait layanan cloud dari Alibaba. Kendati begitu, hal tersebut bukan menjadi alasan menggunakan layanan cloud Alibaba, apalagi untuk keperluan nasional seperti pemilu.

"Karena bagaimana pun hal tersebut akan memiliki akibat terhadap kedaulatan digital negara Indonesia," jelas dia.

Sebelumnya terungkap dalam proses persidangan sengketa informasi bahwa KPU menjalin kontrak dengan Alibaba, terkait pengadaan dan kontrak cloud untuk Sirekap Pemilu 2024.

"Jadi benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba cloud?" tanya Majelis Komisioner (MK) KIP Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha dalam persidangan di Ruang Sidang Utama Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta, Rabu (13/3).

"Benar, majelis," jawab perwakilan KPU.

Persidangan lanjutan tersebut dipimpin oleh Ketua MK KIP Syawaludin bersama Rospita Vici Paulyn dan didampingi Panitera Pengganti (PP) Reyhan Pradipta.

[Gambas:Video CNN]