Jakarta, CNN Indonesia -- Menyusul terjadinya banjir besar dan gempa yang berimbas pada wilayah sekitar Gunung Muria di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ahli geologi membantah indikasi akan kembali terbentuknya Selat Muria di lokasi ini.
Sekitar 500 tahun lalu, Muria adalah pulau yang terpisah dari Jawa oleh sebentuk selat dangkal. Selat Muria ada sampai setidaknya tahun 1600an, menjadi salah satu titik dagang dan pelabuhan ramai menyambungkan perairan Pati, Juana, Demak, Semarang dan sekitarnya.
Akibat sedimentasi yang sangat parah dari sungai sekitar Demak dan Semarang, Selat Muria lama-lama makin cetek karena timbunan lumpur dan tanah terbawa ke muara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedimentasi ini menurut ahli geologi BRIN masih berlangsung hingga saat ini, sehingga sulit membayangkan Selat Muria akan terbentuk kembali.
"Yang terjadi dalam banjir besar beberapa minggu lalu adalah terbentuknya genangan luas air akibat cuaca ekstrem dan gelombang pasang air laut, Begitu banjirnya surut, ya genangannya selesai, jauh sekali dari konsep terbentuknya selat," kata Adrin Tohari, Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kamis (28/3).
Wacana terbentuknya Selat Muria sempat ramai dibahas di media sosial dengan mengaitkannya dengan anggapan "malih segara" atau menjadi laut saat banjir menggenangi Demak dan sekitar Februari hingga Maret lalu.
Terjadinya gempa yang berpusat di Pulau Bawean dan terasa hingga ke wilayah banjir ini menambah spekulasi tentang terpisahnya Jawa dan Muria. Ini juga dibantah ahli geologi BRIN yang sudah meneliti wilayah ini sejak 2015.
"Kembali terbentuknya selat akan membutuhkan gerakan tektonik yang luar biasa sehingga memaksa terjadi rekahan baru antara Jawa dan Muria. Ini tidak terjadi. Dalam kondisinya yang sekarang, akan dibutuhkan jutaan tahun sehingga proses geologi bisa mendukung indikasi akan bisa muncul selat lagi," tambah Eko Soebowo, Peneliti Senior Kebencanaan Geologi BRIN.
Dari berbagai studi geologi, menurut Eko arus sedimentasi yang akhirnya mengubur Selat Muria sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda.
"Era kolonial terjadi eksploitasi alam besar-besaran di perbukitan Kendeng, Muria, Randublatung yang tadinya perbukitan padat. Kemudian kayunya banyak diambil untuk keperluan pembangunan infrastruktur dan berbagai kebutuhan lain."
"Akibatnya terjadi erosi di bukit yang kemudian dibawa ke muara sungai jadi sedimentasi. Kita ngebor di muara-muara sungai di Demak databornya ketemu material dari (Gunung) Kendeng dan Muria," lanjut Eko Soebowo.
Eko mengutip catatan sejarah yang menunjukkan antara 1520-1540, laju sedimentasi Sungai Wulan di Demak mencapai 100 meter.
Di masa kini, sedimentasi juga dianggap punya kontribusi besar terhadap banjir karena memenuhi aliran sungai sehingga mengurangi kemampuannya mengalurkan curah hujan ke laut.
Jika dibiarkan terus-menerus makin sedikit air yang bisa ditampung sungai dan makin banyak yang tumpah (spillover) ke wilayah permukiman, lahan pangan dan industri.
Bahaya tak terlihat di halaman selanjutnya...
Bahaya Tak Terlihat
Peneliti BRIN Adrin Tohari menepis potensi cuaca ekstrem munculkan lagi Selat Muria. (CNN Indonesia/Chandra Erlangga)
Di luar ramainya isu Selat Muria, Pusat Riset Kebencanaan geologi BRIN justru mengkhawatirkan persoalan amblesan tanah (land subsidence) yang sudah bertahun-tahun diabaikan publik dan pengambil keputusan di wilayah Pekalongan, Semarang, Demak, dan sekitarnya.
Amblesan tanah menurut peneliti merupakan penyebab signifikan dari kejadian bencana hidrometrologi yang terus-menerus terjadi di Semarang dan sekitarnya. Tambah ambles makin dalam setiap tahun akibat fenomena alami termasuk perubahan iklim dan ulah manusia.
Selain karena penggunaan tanah untuk bangunan dan konstruksi jalan, praktik pengambilan air tanah sangat masif selama puluhan tahun membuat posisi tanah terus turun. Hal ini diperburuk dengan tipe tanah di wilayah ini yang sifatnya alluvial muda dan belum padat.
"Mengebor tanah untuk air boleh saja. Tetapi yang terjadi seringkali pengeboran dilakukan di lapis lempung yang mengandung akuifer - lapis tanah yang menyimpan air. Jika air terus diambil, tanah lempung yang liat ini akan makin turun dan akibatnya makin ambles," tambah Adrin Tohari.
Ia mengingatkan sudah banyak studi menunjukkan bahwa persoalan subsidence di Pantura lebih parah disbanding di Jakarta Utara. Namun perhatian dan implikasinya terhadap kebijakan wilayah masih sangat minim.
"Sudah ada ratusan studi, tetapi kebijakan pemerintah setempat tidak dibuat berdasarkan kesimpulan dan temuan studi tersebut. Akibatnya kan bencana yang kemarin sudah terjadi berpotensi terulang dan makin parah," kata Adrin.
Para peneliti sepakat isu subsidence adalah bahaya yang tak disadari banyak orang. Menghentikan, atau setidaknya mengurangi, laju subsidence dianggap sebagai kunci penting dalam upaya mitigasi bencana. Sayangnya praktik mengebor air terus dibiarkan berjalan di sepanjang Pantura.
"Ini betul-betul silent killer, orang taunya banjir kalau cuaca ekstrem saja padahal persoalannya dimulai dari tanah yang ambles terus. Kajiannya sudah berkali-kali disampaikan tapi kebijakan Pemdanya belum bisa dirasakan. Sumber air bersih utama masih ngebor tanah terus-menerus" keluh Eko Soebowo.
Salah satu studi global tentang land subsidence menempatkan amblesan tanah di Semarang dan Pantura sebagai kasus subsidence terparah kedua di dunia, disusul oleh kasus Pantai Utara Jakarta. Di DKI, aturan pelarangan pengeboran air tahan berlaku mulai Agustus tahun lalu.
Di Jakarta kurang dari 70 persen wilayah bisa dilayani dengan pipanisasi air bersih. Sementara secara nasional, air bersih dengan layanan pipanisasi baru mencapai 20 persen.
