Pakar Respons Pembangunan PDN Batam Tak Dilanjut, Sorot Potensi Risiko
lom | CNN Indonesia
Jumat, 07 Feb 2025 19:59 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ilustrasi. Pakar menyebut akan ada sejumlah risiko yang muncul akibat dari tak berlanjutnya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam. (Foto: REUTERS/Kacper Pempel)
Jakarta, CNN Indonesia --
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menyebut akan ada sejumlah risiko yang muncul akibat dari tak berlanjutnya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.
"Pembatalan proyek ini dapat berdampak besar terhadap keamanan data masyarakat Indonesia. Dari perspektif keamanan siber, pembatalan pembangunan PDN di Batam dan hanya mengandalkan PDN Cikarang dapat menimbulkan sejumlah risiko strategis yang berpotensi melemahkan ketahanan infrastruktur data nasional," ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/2).
Sebelumnya, proyek pembangunan PDN di Batam, Kepulauan Riau dihentikan. Proyek ini tidak dilanjutkan di tengah efisiensi anggaran yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Menkomdigi Meutya Hafid menepis anggapan bahwa proyek ini tidak dilanjutkan karena efisiensi anggaran, melainkan tidak ada kelanjutan dari kontrak kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan.
Meutya mengatakan proyek tersebut sebenarnya program yang telah memiliki kontrak kerja sama dengan Korea Selatan. Namun, selama dua tahun berjalan tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan data pemerintahan dan layanan publik digital, katanya, sentralisasi tanpa redundansi yang memadai dapat menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor ancaman siber.
Menurutnya, ketergantungan hanya pada satu lokasi PDN di Cikarang meningkatkan risiko single point of failure, di mana gangguan atau serangan siber terhadap pusat data ini dapat melumpuhkan berbagai layanan pemerintahan sekaligus.
"Jika PDN Cikarang mengalami serangan ransomware, DDoS, atau gangguan teknis seperti pemadaman listrik atau bencana alam, maka sistem layanan publik yang bergantung pada PDN ini dapat mengalami kegagalan total," jelasnya.
Ketika PDN utama yang aktif hanya satu, maka peretas bisa lebih mudah menyusun strategi serangan yang berfokus pada satu target kritis. Hal ini memperbesar memperbesar kemungkinan serangan skala besar yang dapat melumpuhkan sistem pemerintahan dan mengancam keamanan data nasional.
Pratama menyebut hal tersebut akan berbeda jika ada beberapa PDN yang tersebar di berbagai wilayah. Ketika memiliki beberapa PDN, serangan terhadap satu lokasi tidak akan langsung memengaruhi keseluruhan sistem layanan pemerintahan.
Selain itu, mengandalkan hanya PDN Cikarang membuat opsi disaster recovery menjadi lebih terbatas. Artinya, jika terjadi kegagalan sistem, maka pemulihan bisa memakan waktu lebih lama.
Solusi
Pratama mengatakan ada beberapa solusi alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Salah satu langkah utama adalah dengan mempercepat pembangunan PDN di lokasi lain, terutama di Cikarang, untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan data nasional tetap berjalan sesuai rencana.
Selain itu, peningkatan keamanan infrastruktur data yang sudah ada juga harus dijadikan prioritas utama. Teknologi keamanan yang lebih canggih, seperti sistem enkripsi mutakhir dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan, perlu segera diterapkan agar potensi kebocoran data dapat diminimalkan.
Pemerintah juga dinilai perlu menjajaki kolaborasi dengan sektor swasta dan industri teknologi dalam membangun ekosistem keamanan data yang lebih kuat.
"Peningkatan kerja sama antara regulator, penyedia layanan cloud, serta lembaga keamanan siber dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam infrastruktur yang masih terbatas," tuturnya.
"Dengan semakin meningkatnya ancaman siber, pendekatan multi-pihak menjadi semakin krusial dalam menjaga ketahanan data nasional," imbuhnya.
Lebih lanjut, pembatalan pembangunan PDN di Batam dinilai menimbulkan persepsi bahwa pemerintah kurang serius dalam melindungi data masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembatalan proyek ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efisiensi anggaran dan kendala teknis yang menghambat realisasi proyek dalam waktu yang diharapkan.
"Transparansi dalam pengambilan keputusan mengenai proyek strategis seperti ini sangatlah penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk PDN di Batam benar-benar digunakan kembali untuk memperkuat infrastruktur data nasional," kata Pratama.
"Komunikasi yang lebih jelas kepada publik mengenai rencana jangka panjang pembangunan PDN dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam melindungi data mereka," ujar dia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria baru-baru ini mengajak investor dan perusahaan teknologi asal Eropa berinvestasi dalam ekosistem komputasi awan dan manajemen data di Indonesia.
"Kami menyambut investor Eropa dan perusahaan teknologi untuk mengeksplorasi peluang dalam ekosistem komputasi awan dan manajemen data Indonesia yang sedang berkembang," ujarnya dalam sebuah keterangan, Rabu (05/02).
Menurut Nezar, pemerintah siap bekerja sama dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman.
"Indonesia siap berkolaborasi dengan EU-ASEAN Business Council dan perusahaan anggotanya dalam menavigasi transformasi ini," terangnya.
Nezar menyebut pemerintah siap bekerja sama dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman.
Dalam audiensi yang dilakukan di Kantor Komdigi tersebut, Chairman EU-ASEAN Business Council Jens Rübbert menyatakan ketertarikan dan komitmen delegasi untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, delegasi dari berbagai industri ingin mengetahui isu terkini digitalisasi di Indonesia terkini.
"Kami memiliki 129 delegasi yang mewakili 49 perusahaan dan organisasi yang berbeda. Jadi ini merupakan salah satu delegasi terbesar yang pernah ada dan saya pikir itu menunjukkan minat yang kuat dan juga merupakan komitmen terhadap Indonesia," terangnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menyebut akan ada sejumlah risiko yang muncul akibat dari tak berlanjutnya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam.
"Pembatalan proyek ini dapat berdampak besar terhadap keamanan data masyarakat Indonesia. Dari perspektif keamanan siber, pembatalan pembangunan PDN di Batam dan hanya mengandalkan PDN Cikarang dapat menimbulkan sejumlah risiko strategis yang berpotensi melemahkan ketahanan infrastruktur data nasional," ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/2).
Sebelumnya, proyek pembangunan PDN di Batam, Kepulauan Riau dihentikan. Proyek ini tidak dilanjutkan di tengah efisiensi anggaran yang sedang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Menkomdigi Meutya Hafid menepis anggapan bahwa proyek ini tidak dilanjutkan karena efisiensi anggaran, melainkan tidak ada kelanjutan dari kontrak kerja sama yang telah terjalin dengan Korea Selatan.
Meutya mengatakan proyek tersebut sebenarnya program yang telah memiliki kontrak kerja sama dengan Korea Selatan. Namun, selama dua tahun berjalan tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan data pemerintahan dan layanan publik digital, katanya, sentralisasi tanpa redundansi yang memadai dapat menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor ancaman siber.
Menurutnya, ketergantungan hanya pada satu lokasi PDN di Cikarang meningkatkan risiko single point of failure, di mana gangguan atau serangan siber terhadap pusat data ini dapat melumpuhkan berbagai layanan pemerintahan sekaligus.
"Jika PDN Cikarang mengalami serangan ransomware, DDoS, atau gangguan teknis seperti pemadaman listrik atau bencana alam, maka sistem layanan publik yang bergantung pada PDN ini dapat mengalami kegagalan total," jelasnya.
Ketika PDN utama yang aktif hanya satu, maka peretas bisa lebih mudah menyusun strategi serangan yang berfokus pada satu target kritis. Hal ini memperbesar memperbesar kemungkinan serangan skala besar yang dapat melumpuhkan sistem pemerintahan dan mengancam keamanan data nasional.
Pratama menyebut hal tersebut akan berbeda jika ada beberapa PDN yang tersebar di berbagai wilayah. Ketika memiliki beberapa PDN, serangan terhadap satu lokasi tidak akan langsung memengaruhi keseluruhan sistem layanan pemerintahan.
Selain itu, mengandalkan hanya PDN Cikarang membuat opsi disaster recovery menjadi lebih terbatas. Artinya, jika terjadi kegagalan sistem, maka pemulihan bisa memakan waktu lebih lama.
Solusi
Pratama mengatakan ada beberapa solusi alternatif yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Salah satu langkah utama adalah dengan mempercepat pembangunan PDN di lokasi lain, terutama di Cikarang, untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan data nasional tetap berjalan sesuai rencana.
Selain itu, peningkatan keamanan infrastruktur data yang sudah ada juga harus dijadikan prioritas utama. Teknologi keamanan yang lebih canggih, seperti sistem enkripsi mutakhir dan deteksi ancaman berbasis kecerdasan buatan, perlu segera diterapkan agar potensi kebocoran data dapat diminimalkan.
Pemerintah juga dinilai perlu menjajaki kolaborasi dengan sektor swasta dan industri teknologi dalam membangun ekosistem keamanan data yang lebih kuat.
"Peningkatan kerja sama antara regulator, penyedia layanan cloud, serta lembaga keamanan siber dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam infrastruktur yang masih terbatas," tuturnya.
"Dengan semakin meningkatnya ancaman siber, pendekatan multi-pihak menjadi semakin krusial dalam menjaga ketahanan data nasional," imbuhnya.
Cari Investor dari Eropa
Ilustrasi. Wamenkomdigi Nezar Patria baru-baru ini mengajak investor dan perusahaan teknologi asal Eropa berinvestasi dalam ekosistem komputasi awan dan manajemen data di Indonesia. (Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET)
Lebih lanjut, pembatalan pembangunan PDN di Batam dinilai menimbulkan persepsi bahwa pemerintah kurang serius dalam melindungi data masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah beralasan bahwa pembatalan proyek ini dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk efisiensi anggaran dan kendala teknis yang menghambat realisasi proyek dalam waktu yang diharapkan.
"Transparansi dalam pengambilan keputusan mengenai proyek strategis seperti ini sangatlah penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk PDN di Batam benar-benar digunakan kembali untuk memperkuat infrastruktur data nasional," kata Pratama.
"Komunikasi yang lebih jelas kepada publik mengenai rencana jangka panjang pembangunan PDN dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam melindungi data mereka," ujar dia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria baru-baru ini mengajak investor dan perusahaan teknologi asal Eropa berinvestasi dalam ekosistem komputasi awan dan manajemen data di Indonesia.
"Kami menyambut investor Eropa dan perusahaan teknologi untuk mengeksplorasi peluang dalam ekosistem komputasi awan dan manajemen data Indonesia yang sedang berkembang," ujarnya dalam sebuah keterangan, Rabu (05/02).
Menurut Nezar, pemerintah siap bekerja sama dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman.
"Indonesia siap berkolaborasi dengan EU-ASEAN Business Council dan perusahaan anggotanya dalam menavigasi transformasi ini," terangnya.
Nezar menyebut pemerintah siap bekerja sama dengan pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan aman.
Dalam audiensi yang dilakukan di Kantor Komdigi tersebut, Chairman EU-ASEAN Business Council Jens Rübbert menyatakan ketertarikan dan komitmen delegasi untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, delegasi dari berbagai industri ingin mengetahui isu terkini digitalisasi di Indonesia terkini.
"Kami memiliki 129 delegasi yang mewakili 49 perusahaan dan organisasi yang berbeda. Jadi ini merupakan salah satu delegasi terbesar yang pernah ada dan saya pikir itu menunjukkan minat yang kuat dan juga merupakan komitmen terhadap Indonesia," terangnya.
