APJII Respons Digitalisasi Absen dari Prioritas RAPBN 2026

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengomentari absennya digitalisasi dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

"Sebenernya kan itu hanya tentang anggaran. Memang kalau industri telekomunikasi dari awal itu bergerak bisa dibilang swasta kali, private ya kebanyakannya. Jarang melibatkan mungkin APBN dan pemerintah," ujar Ketua APJII Muhammad Arif dalam konferensi pers Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) 2025, Jakarta, Jumat (22/8).

"Mungkin yang benar-benar involved (melibatkan) pemerintah paling-paling Palapa Ring ya. Atau BTS yang BAKTI Komdigi buat," tambahnya.

Namun selebihnya, kata Arif, industri telekomunikasi 99,9 persen digerakkan oleh sektor swasta, di antaranya 1.300 penyedia layanan internet (ISP).

Dengan demikian, Arif menyebut pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan digitalisasi yang tidak masuk RAPBN 2026. Menurutnya, bagian yang lebih penting adalah kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung sektor telekomunikasi.

Hal tersebut diperlukan agar misi penetrasi internet 100 persen bisa lebih cepat dicapai.

"Kalau perlu didukung oleh regulasi-regulasi yang memang pro dengan industri. Contoh yang APJII sedang dorong adalah tentang moratorium," tuturnya.

Moratorium tersebut terkait pemberian izin ISP, karena saat ini jumlahnya sudah terlalu banyak. Arif mengatakan jumlah ISP yang terlalu banyak tidak sebanding dengan pertumbuhan pengguna yang stagnan.

Alhasil, harga kerap menjadi acuan para pengguna memilih ISP. Ketika perang harga terjadi, margin para ISP semakin menipis yang membuat industri tidak sehat dan sulit berkembang.

Selain itu, Arif juga menyoroti bagaimana ketersediaan jaringan internet ini menumpuk di beberapa daerah, padahal harusnya saat ini yang didorong adalah pemerataan.

"Ini kan sayang, jadi kita akhirnya membuang investasi di tempat yang sama terus-terusan. Jadi kan sia-sia akhirnya kayak gitu, overinvestasi ini," katanya.

"Jadi kalau kita ngomongin dari RAPBN rasanya enggak perlu-perlu amat. Tapi itu kebijakan-kebijakan dari pemerintah, terutama Komdigi ke depan. Bagaimana kita mau mengatur sebenarnya tatanan industri ini akan lebih baik lagi, dan lebih sehat, dan lebih sustainable lagi ke depannya," imbuhnya.

Ia menyebut hal ini bukan hanya demi pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas internet yang diberikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan delapan program prioritas APBN 2026 mulai dari makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi hingga program tiga juta rumah bagi rakyat berpendapatan rendah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Ruang Rapat Paripurna, Jumat (15/8).

"APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda prioritas," ujar Prabowo.

8 agenda prioritas tersebut adalah:

1. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Energi
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Desa, Koperasi, UMKM
7. Pertahanan Semesta
8. Akselerasi Investasi, Perdagangan dan Perumahan.

Dorong digitalisasi

Dalam kesempatan tersebut, Arif juga menyatakan komitmen APJII untuk mendorong digitalisasi di Tanah Air dengan menggelar Indonesia Internet Expo & Summit 2025 pada 2-4 September mendatang di Jakarta.

Gelaran tersebut akan menjadi ruang kolaborasi strategis yang mempertemukan regulator, operator telekomunikasi, vendor teknologi global, peneliti, investor, pelaku startup, akademisi, dan komunitas digital.

Menurutnya, acara ini akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan hilirisasi digital dan mengoptimalkan potensi riset serta inovasi teknologi nasional. Hilirisasi digital berarti bagaimana hasil riset, pengembangan teknologi, dan pembangunan infrastruktur bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat, industri, dan negara.

"Melalui IIXS 2025, kami memfasilitasi pertemuan antara vendor global, pelaku lokal, regulator, investor, dan startup dalam satu ekosistem yang produktif," terangnya.