Jurnalisme Iklim dan Climate Burnout Isu Bencana Alam

Tahun 2025 terasa jauh lebih panjang karena rentetan bencana yang sampai hari ini masih berlanjut seperti tak ada habisnya. Pasti ada sedikitnya puluhan ribu hasil liputan media untuk kasus bencana di Sumatra dan berbagai daerah lainnya dalam berbagai platform hanya dalam sebulan terakhir di Indonesia.

Tren liputan bencana iklim sudah berlangsung setidaknya lima tahun terakhir, setelah berbagai bencana silih berganti datang dalam skala korban jiwa dan harta yang besar. Tapi meski bencana terus terjadi dan liputan selalu dibuat, ini seolah cuma jadi siklus berulang tanpa perubahan kebijakan signifikan.

Di sini kelelahan bermula.

Di kalangan jurnalis iklim, ada istilah yang makin sering dipakai: climate burnout. Bukan lelah karena kondisi fisik biasa, ini rasa letih yang lahir dari ketimpangan brutal antara kerja untuk liputan iklim dan kebijakan di lapangan yang nyaris tak bergerak. Bertahun-tahun meliput krisis iklim, mengurai kaitannya dengan sains, menyuarakan hak korban, tapi emisi naik terus, hutan dibabat terus dan kompromi politik jalan terus mengalahkan logika bencana.

Kredo jurnalisme yang diajarkan di banyak fakultas jurnalistik di seluruh dunia adalah keterbukaan melahirkan akuntabilitas, dan akuntabilitas mendorong perubahan.

Democracy dies in darkness, kata motto Washington Post. Dengan viral dan berita yang jadi headline, kekuasaan akan dipaksa bergerak dan berubah. Pada isu iklim, logika ini macet.

Data ilmiah soal dampak perubahan iklim sudah tidak terbantahkan lagi. Data itu dibahas tiap tahun dalam konferensi iklim terbesar di dunia. Dampaknya sudah persis dirasakan langsung depan mata. Dari Depok sampai Demak, Aceh sampai Ambon, tidak ada tempat yang benar-benar aman lagi dari jangkauan krisis iklim di Indonesia. Jutaan korbannya punya wajah dan nama. Tetapi kebijakan tidak berjalan menyesuaikan dengan situasi fatal ini, sering kali terlambat atau malah berlawanan arahnya.

Banyak jurnalis iklim, termasuk saya, diam-diam bertanya: apakah jurnalisme iklim sudah kehilangan pengaruh? Apakah kesaktian jurnalisme sudah selesai? Apakah jurnalisme iklim sudah tidak dibutuhkan lagi?

Ironisnya, liputan iklim di Indonesia saat ini mencapai puncaknya - jumlahnya terus bertambah. Banyak redaksi memilih memperluas desk lingkungannya dengan desk iklim, menambahkan kanal khusus green, dengan grafis-grafis canggih yang jaman dulu susah didapat. Di sisi sains, makin banyak ilmuwan yang mampu (dan bersedia dikutip) menjelaskan berbagai isu mulai dari cuaca ekstrem, gelombang panas, sampai siklon pada fenomena krisis iklim.

Tetapi pengaruh kerja jurnalisme iklim, artinya kemampuan liputan untuk benar-benar mengubah kebijakan, makin jarang terasa. Suara media boleh jadi makin keras, tapi pembuat kebijakan seperti makin kedap.

Alasan lain munculnya burnout adalah repetisi; mengulang terus-menerus kegiatan yang sama tapi tanpa hasil yang jelas. Misalnya meliput COP yang sama dari tahun ke tahun, melaporkan 'komitmen' yang sama baik dari dunia internasional maupun delegasi Indonesia, diikuti dengan liputan khusus tentang target-target komitmen yang banyak meleset.

Repetisi lainnya: bencana berulang kali disebut dengan atribusi "terburuk dalam 10 tahun terakhir," tapi tahun berikutnya kejadian lagi, banjir lagi, gitu aja terus. Sampai bingung memilih padanan kata untuk menjelaskan bahwa bencana kali ini sungguh gawat. Pengulangan frasa seperti "terburuk dalam sekian tahun", "kejadian pertama kali," terus-menerus juga membuat pembaca apatis, jurnalisnya apalagi.

Ada satu isu lain yang lebih mengancam: liputan iklim bisa bersinggungan dengan kepentingan besar seperti konsesi hutan, tambang, pelaku energi fosil, dan proyek infrastruktur besar. Jurnalis yang menyelidiki deforestasi, pembakaran lahan, atau konflik agraria berisiko menghadapi intimidasi, pelaporan polisi, hingga ancaman fisik. Ini tidak spesifik dalam isu iklim memang dan sudah banyak terjadi dalam liputan lingkungan. Dalam industri media yang makin menciut akibat ketidakpastian model bisnis, berita-berita iklim yang bersinggungan dengan kepentingan besar juga berisiko gagal tayang.

Belum lagi serangan digital, disinformasi dan perundungan yang sangat lazim di arena medsos Indonesia. Intinya, melaporkan krisis iklim bisa berisiko. Risiko ini memperdalam burnout. Bukan cuma liputan gagal menggerakkan kebijakan, tetapi kerja jurnalisme iklim juga bisa mengundang ancaman keselamatan.

Ancaman berikutnya: normalisasi. Ini yang paling berbahaya. Isu iklim kini ada di mana-mana; every story is a climate story - kata Wolfgang Blau pendiri Oxford Climate Journalism Network. Semua liputan politik, bisnis, gaya hidup, olahraga, bahkan kuliner bisa punya aspek iklim. Ini membuktikan besarnya pengaruh isu iklim sekaligus menunjukkan kelemahan utamanya: karena iklim ada di semua lini, isunya jadi abstrak. Urgensi terkait krisis iklim menyebar, tapi penanggung jawabnya tidak jelas. Di pelaku bisnis, penanam modal, BUMN, pemerintah, warga - atau di mana?

Di Redaksi, isu iklim juga merepotkan. Kebanyakan menyajikan berita bencana akan membuat audiens capek. Terlalu lunak memberitakan iklim, krisisnya jadi dianggap remeh. Bukannya menggerakkan keyakinan publik untuk menuntut perubahan kebijakan, malah menambah rasa putus asa.

Apakah ini berarti jurnalisme iklim sudah gagal dan layak disudahi?

Belum tentu. Isu iklim terlalu besar untuk dipecahkan oleh jurnalisme saja. Media bisa membuka fakta dan mengungkap kepentingan tapi tetap tidak bisa menggantikan keberanian dan kemampuan politik untuk mengubah sistem.

Sampai ini terjadi semoga jurnalis lingkungan dan iklim, mereka yang terus menulis tentang perlunya mengubah kebijakan supaya bencana menjauh dan warga selamat tetap sehat dan terus memilih bekerja. Redaksi harus menjaga para jurnalisnya karena liputan iklim bukan cuma soal kerja intelektual, tetapi juga meninggalkan beban emosional. Burnout bukan kelemahan individual tetapi lebih sebagai risiko profesi ketika menyaksikan bencana yang pasti terjadi tapi tak dihindari dengan kebijakan berarti.