Walhi: Jawa-Kalimantan Bisa Jadi Korban Bencana Ekologis Berikutnya

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra disebut bukan peristiwa tunggal. Bencana serupa juga disebut berpotensi terjadi di Pulau Jawa hingga Kalimantan.

Menurut Walhi, jika pola pembangunan nasional tidak berubah, pulau lain seperti Jawa hingga Kalimantan berpotensi menjadi korban berikutnya.

"Pada satu titik, Sumatra menjadi satu penanda, satu pengingat, satu alarm. Bencana ini bukan lagi semacam hal yang jarang atau hal yang semacam luar biasa begitu. Tapi bencana ini adalah bagian dari rutinitas kita sekarang," kata Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi dalam acara perilisan Tinjauan Lingkungan Hidup Walhi 2026, Jakarta, Rabu (28/1).

Wahyu mengatakan bencana lingkungan kini bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan telah menjadi bagian dari rutinitas akibat tata kelola sumber daya alam yang bermasalah.

Wahyu mencontohkan banjir rob yang terus menghantui kawasan pesisir utara Jawa, mulai dari Cilincing di Jakarta, Pemalang, Timbulsloko Demak, hingga Perak Surabaya. Fenomena serupa bahkan telah merambah Banyuwangi, Jawa Timur tepatnya di Pantai Muncar.

Menurutnya, kondisi ini juga terjadi di Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Natuna, hingga pulau-pulau kecil lain di Indonesia.

Ia menilai akar persoalan bencana ekologis berasal dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tinggi. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah dinilai mendorong eksploitasi ruang dan sumber daya alam secara masif.

Pertumbuhan ini, katanya, diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP dengan rumus yang sama, yakni pembangunan besar-besaran dan kebijakan pembukaan investasi seluas-luasnya.

"Kebijakan yang membuka persoalan tata ruang agar semua tempat bisa diberikan izin," katanya

Kebijakan tersebut, kata Wahyu, tercermin dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka ruang perizinan di hampir seluruh wilayah, termasuk kawasan hutan dan ekosistem penting. Dampaknya, banyak izin tumpang tindih dan masyarakat tersingkir dari ruang hidupnya.

Menurutnya, pemerintah daerah kini kehilangan kewenangan substantif dalam mengatur tata ruang. Akibatnya, ketika bencana terjadi, daerah tidak memiliki ruang untuk mengoreksi kebijakan yang telah terlanjur disahkan.

Lebih lanjut, Walhi menilai ancaman bencana ekologis tidak berhenti di Sumatra. Pulau Jawa diproyeksikan menjadi pusat megapolitan dan koridor ekonomi nasional, yang berisiko memperparah tekanan terhadap lingkungan.

Sementara itu, Kalimantan diposisikan sebagai jantung ekonomi baru melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bergeser ke Sulawesi, wilayah tersebut ditetapkan sebagai pusat energi hijau, yang juga rumah dari industri nikel.

"Sementara untuk NTT, NTB, dan Bali itu direncanakan akan ada model ekstraksi baru yakni pariwisata. Di Bali juga tengah dibuka ruang masif terkait dengan wisata yang memang rencananya adalah melakukan ekstraksi ekonomi, mengejar pertumbuhan dengan industri wisata," terang Wahyu.

Di ujung timur Indonesia, Wahyu menyebut Papua menjadi yang paling parah. Selain mengalami penindasan yang cukup panjang baik isu HAM maupun juga terkait dengan masalah ketidakadilan penguasaan hutan serta ketidakadilan ekonomi dengan adanya situs Freeport, ia mengatakan wilayah ini bakal dibuka dengan dalih Food Estate dan energi.

Sawit bahkan disebutnya sudah merajalela di sejumlah sudut pulau tersebut.

"Dari keseluruhan yang saya ceritakan tadi itu terjadi di sepanjang 2024-2025 yang memang menjadi penentu ketika bagaimana bencana ini hadir," ujarnya.

"Teman-teman bisa browsing, di Papua ini juga pernah terjadi banjir besar begitu dan tinggal nunggu waktu. Ini yang menjadi penting bahwasanya ada harga mahal yang harus dibayar dari pertumbuhan," tambahnya.