Deret Negara Ini Makin Ngebut Beralih ke Energi Bersih, RI Gimana?
Negara-negara tak terduga
Menariknya, percepatan transisi energi justru terjadi di banyak negara berkembang. Amerika Selatan, Afrika, Asia Tenggara, hingga Timur Tengah mulai melompat ke energi terbarukan, didorong oleh masuknya teknologi murah dari China.
"Kami melihat negara-negara emerging memanfaatkan skala global untuk langsung melompat ke era energi berikutnya," kata Lars Nitter Havro dari Rystad Energy.
Nepal, misalnya, kini mencatat hampir 76 persen penjualan kendaraan barunya adalah kendaraan listrik, ditopang impor mobil listrik dari China dan pasokan listrik hidro yang melimpah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pakistan, Chile, Yunani, dan Hungaria juga mencatat lonjakan cepat. Pakistan bahkan menaikkan pangsa surya dari nol menjadi 30 persen hanya dalam enam tahun.
Hungaria mengalami ledakan energi surya meski dipimpin pemerintahan sayap kanan, Chile memanfaatkan Gurun Atacama, dan Yunani mengoptimalkan bukit serta pulau Mediterania.
Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa energi terbarukan membutuhkan dukungan sistem penyimpanan seperti baterai. Tanpa itu, ketergantungan pada batu bara, minyak, dan gas masih akan berlanjut di banyak negara hingga 2050.
Bagaimana di Indonesia?
Di tengah derap global ini, Indonesia berada di persimpangan. Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya terhadap transisi energi.
Di KTT BRICS dan pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, ia bahkan menyebut target 100 persen energi terbarukan bisa tercapai pada 2034-2035 jauh lebih cepat dari target awal 2040.
Namun ambisi ini belum tertuang dalam dokumen resmi energi nasional. Peta jalan yang masih menjadi acuan adalah RUPTL 2025-2034, yang menargetkan 76 persen kapasitas listrik berasal dari energi terbarukan pada 2034.
Dengan laju pertumbuhan energi baru dan terbarukan (EBT) saat ini yang hanya 1-2 persen per tahun, banyak pihak menilai target tersebut pun sulit dicapai tanpa perubahan radikal.
Faktanya, target EBT Indonesia selama satu dekade terakhir tak pernah tercapai. Target 2023 bahkan direvisi turun dari 21 persen menjadi 17 persen.Hambatan utamanya adalah pendanaan, dengan gap rata-rata US$7miliar per tahun (setara dengan Rp113 triliun per tahun), ditambah regulasi berbelit dan komitmen politik yang inkonsisten.
Sementara itu, kapasitas PLTU batubara justru melonjak 6,5 kali lipat sejak 2000, didorong ekspansi PLTU captive untuk industri mineral. Lebih dari 12 GW PLTU baru beroperasi dalam lima tahun terakhir, meski sistem kelistrikan Jawa-Bali mengalami surplus.
Para pengamat menilai, jika Indonesia serius mengejar ketertinggalan, PLTS atap bisa menjadi jalan pintas. Potensi nasional diperkirakan mencapai 32,5 GW, tetapi realisasi hingga 2022 baru sekitar 80 MWp.
Pemerintah mengeklaim saat ini terus memacu percepatan transisi energi untuk memastikan puncakemisi nasional tidak bergeser melewati 2030.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan, pemerintah harus bekerja keras dalam lima tahun ke depan agar puncak emisi tetap tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
"Kita akan berusaha mewujudkan net zero emission itu sampai dengan 2060 dan kalau kita lihat, kita 5 tahun ini harus sangat berusaha agar titik puncak emisinya tidak bergerak lebih dari 2030," ujar Eniya dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).
Ia mengingatkan, apabila puncak emisi bergeser lebih dari 2030, maka beban upaya penurunan emisi akan menjadi jauh lebih berat. Hal tersebut berpotensi memperpanjang dan memperdalam langkah mitigasi yang harus dilakukan pemerintah.
(wpj/dmi)[Gambas:Video CNN]