Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLDH) mengungkap potensi pendanaan kebencanaan melalui program The Fund for responding to Loss and Damage (FRLD) yang dikelola oleh Bank Dunia.
Direktur Utama BPLDH Joko Tri Haryanto menjelaskan BPLDH yang berada di bawah Kementerian Keuanganan sedang mengajukan dua proposal untuk mengakses dana tersebut.
Proposal pertama ditujukan untuk membentuk dana penanganan bencana di wilayah daratan, sementara proposal kedua untuk bencana di wilayah pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua proposal ini disusun dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu proposal berfokus pada pemulihan setelah terjadi bencana, sedangkan yang lainnya pada mitigasi atau upaya mengurangi risiko sebelum bencana terjadi.
Menurut Joko, alasannya menempuh langkah ini karena mekanisme FRLD yang masih berkembang dan belum sepenuhnya jelas apakah pendanaannya berfokus untuk penanganan sebelum atau sesudah bencana.
"Karena mekanisme FRLD masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya jelas mengenai batasannya dengan pendanaan adaptasi, kami mengambil pendekatan dengan mengajukan dua proposal," kata Joko dalam acara Ford Foundation Journalist Crash Course: Menjembatani Kesenjangan Akses Pembiayaan Iklim Berkeadilan di Jakarta, Kamis (3/9)
Selain itu, BPLDH juga melihat adanya peluang untuk menawarkan skema pendanaan yang lebih inovatif berupa blended finance, yakni menggabungkan dana dari FRLD dengan dana yang sudah dimiliki oleh Indonesia.
Melalui skema ini, BPLDH tidak hanya meminta bantuan, namun juga ikut memberikan modal dana dalam negeri supaya jumlah pembiayaan untuk menghadapi bencana bisa lebih besar.
Salah satu sumber dana yang bisa digunakan adalah dana abadi kebencanaan yang dikelola oleh BPLDH. Menurutnya, skema ini yang menjadi pembeda antara Indonesia dengan negara lainnya.
"Di BPLDH kami mengelola dana abadi kebencanaan, jadi kalau proposal negara lain mungkin mereka hanya minta, tapi enggak punya modal, kita menawarkan blended. Jadi, kita tidak hanya minta, kita nawarin blended investasi," imbuh Joko.
Dana abadi ini, katanya, tidak boleh digunakan secara langsung dan yang dapat dimanfaatkan adalah hasil investasinya.
Kemudian, hasil tersebut dapat digunakan untuk membantu membiayai kebutuhan, termasuk perlindungan terhadap aset pemerintah melalui asuransi.
Saat ini, hasil pengelolaan dana ini sudah digunakan untuk membantu mengasuransikan sejumlah aset dan fasilitas pemerintah. Misalnya, dialokasikan untuk aset milik negera seperti Istana Presiden, membantu membayar premi asuransi untuk sejumlah RSUD, hingga sekolah milik Kementerian Agama.
"Menariknya kalau Kementerian Agama, kebetulan pas bencana Sumatra, itu kan banyak bangunan sekolahnya hancur, kami sudah dapat pembayaran ketika dia terjadi bencana, kemudian kita dibayar, karena kita sudah beli preminya, Alhamdulillah kan kita sudah punya perikatannya,"jelas Joko.
Sebaliknya, ketika bencana tidak terjadi, dana yang sudah dikelola tetap dapat menghasilkan keuntungan investasi.
Hasil tersebut kemudian dapat kembali menambah dana abadi. Dengan demikian, dana tersebut tidak hanya habis untuk kejadian, tetapi bisa terus berkembang dan digunakan untuk menghadapi risiko bencana di masa depan.
"Kita bukan hanya minta, kita mengajak kontribusi, ini yang tadi kami tambahkan bahwa karena kondisi geopolitik sekarang tidak baik-baik saja, kita harus bergerak dari grant grant grant, kemudian berjalannya investasi," tutup Joko.
(nad/lom)