Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan sebanyak 28 juta akun anak di Indonesia telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko digital pasca enam bulan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas.
Hal tersebut disampaikan MenKomdigi Meutya Hafid dalam evaluasi enam bulan pelaksanaan PP Tunas yang mencakup delapan platform digital dengan profil risiko tinggi, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.
"Enam bulan setelah implementasi PP Tunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital," ujar Meutya kepada wartawan di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meutya mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari kerja sama pemerintah dengan sejumlah platform digital. Salah satu platform yang dinilai melakukan perubahan signifikan dalam upaya perlindungan anak adalah Roblox.
"Signifikan itu artinya perubahan fitur yang besar dan terasa oleh publik, khususnya para orang tua," ujarnya.
Komdigi menilai Roblox menjadi platform yang melakukan perubahan cukup progresif dengan mengembangkan dan menerapkan sejumlah modifikasi fitur perlindungan anak yang awalnya khusus diterapkan di Indonesia dan berdampak langsung terhadap pengguna.
"Fitur tersebut antara lain mekanisme age gate system, klasifikasi fitur berdasarkan kelompok usia pengguna, dan melalui fitur ini Roblox telah memindahkan secara otomatis 23 juta akun anak kepada Roblox Kids," jelas Meutya.
Komdigi juga mencatat Roblox menerapkan teknologi age estimation yang dinilai cukup ketat dibandingkan platform lainnya karena menggunakan pengenalan wajah. Selain itu, Roblox juga telah menghapus fitur chat atau komunikasi dengan orang tak dikenal untuk akun anak.
Selain mengevaluasi delapan platform awal, Komdigi memperluas penilaian terhadap platform digital lainnya melalui mekanisme self-assessment.
Hingga 6 September 2026, pemerintah telah menetapkan dan memverifikasi 60 produk, layanan, dan fitur (PLF) pada berbagai platform digital berdasarkan profil risikonya.
Sebanyak 22 PLF masuk kategori risiko tinggi, sedangkan 38 lainnya masuk kategori risiko rendah.
"Hingga 6 September 2026, telah ditetapkan dan diverifikasi 60 PLF berikut profil risikonya yang terdiri dari 22 PLF dengan profil risiko tinggi dan 38 PLF dengan profil risiko rendah," tuturnya.
Platform dengan profil risiko tinggi merupakan layanan yang dilarang memberikan akses kepada akun anak di bawah 16 tahun karena dinilai tidak aman bagi anak.
Untuk kategori risiko tinggi, sejumlah platform yang disebut antara lain Telegram dan Discord untuk komunikasi dan percakapan; Pinterest dan Snap Video untuk media sosial; HagoApp, Sola Mahjong, Age of Empires Mobile, dan Valorant untuk aplikasi game; Lazada dan Blibli.com untuk e-commerce; serta WeTV dan Vidio untuk layanan streaming.
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan penetapan profil risiko merupakan hasil self-assessment dan bukan sepenuhnya berasal dari penilaian pemerintah. Dengan demikian, penilaian juga mempertimbangkan masukan dari platform.
"Ini sekali lagi adalah hasil dari self-assessment jadi tidak sepenuhnya penilaian pemerintah saja tapi juga masukan dari platform itu sendiri," kata Meutya.
Sementara itu, platform yang dianggap risiko rendah atau aman bagi anak dengan pendampingan, di antaranya adalah Google Classroom, Canva Pendidikan, Ruang Guru, layanan game PlayStation, layanan navigasi Google Maps, streaming music Apple Music, dan lain-lainnya.
Komdigi menyatakan daftar lengkap 22 platform dengan profil risiko tinggi dan 38 platform dengan profil risiko rendah akan ditayangkan melalui situs resmi kementerian.
Meutya mengatakan platform yang belum melakukan self-assessment masih diberi waktu hingga akhir 2026. Jika platform tidak melakukan penilaian tersebut, pemerintah dapat menentukan sendiri profil risiko masing-masing platform.
"Kami juga mengingatkan untuk platform yang belum melakukan self-assessment untuk sampai akhir tahun ini masih kita tunggu, kita lakukan perpanjangan waktu dengan mempertimbangkan bahwa jika tidak juga melakukan self-assessment maka pemerintah dapat memutuskan dengan sendiri terkait profil risiko dari masing-masing platform tersebut," pungkasnya.
(van/lom)
