Bos Nvidia Jensen Huang menolak prediksi kecerdasan buatan (AI) bakal memusnahkan manusia dalam beberapa tahun mendatang. Ia menyebut peringatan kiamat akibat AI pada 2030 sebagai narasi berlebihan dan tidak bertanggung jawab.
"2030 tidak akan menjadi akhir dunia. Peluang tahun itu menjadi akhir dunia adalah 0 persen," kata Huang dalam wawancara dengan CBS News, dikutip dari The Guardian.
"Menakut-nakuti orang tidak diperlukan. Itu tidak bertanggung jawab," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Huang merespons unggahan mantan peneliti Anthropic, Jacob Coxon, di media sosial yang menyebut AI bisa melampaui kemampuan manusia dan memusnahkan umat manusia sebelum dekade ini berakhir.
Pernyataan Coxon mendapat dukungan dari dua peneliti lain di perusahaan pembuat Claude tersebut dan memicu perdebatan internasional mengenai bahaya serta minimnya pengawasan AI.
Huang menilai prediksi kepunahan manusia akibat AI tidak memiliki landasan ilmiah.
Perdebatan itu berlangsung ketika perusahaan teknologi berlomba mengembangkan model AI yang semakin kuat, sementara anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mengkritik risiko yang ditimbulkan teknologi tersebut.
Anthropic juga menerbitkan laporan intelijen ancaman yang merinci upaya penyalahgunaan model AI miliknya oleh penjahat, kelompok yang disponsori negara, penyedia perangkat mata-mata, ilmuwan, hingga pelaku propaganda.
Upaya tersebut mencakup penggunaan AI untuk merancang rudal dan bom, membuat patogen mematikan, hingga memata-matai oposisi.
Sebelumnya, CEO Anthropic Dario Amodei, bos OpenAI Sam Altman, dan bos xAI Elon Musk telah menyerukan perlambatan pengembangan teknologi tersebut.
Namun, Huang mempertanyakan motif perusahaan AI yang belakangan menyerukan aturan keselamatan di tingkat nasional maupun internasional.
Ia menuding seruan itu bertujuan menghindari hukum yang sudah berlaku dan dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan.
Huang merujuk pada kasus perusahaan AI, termasuk Anthropic dan OpenAI, yang memicu insiden keamanan siber saat pengujian.
Menurutnya, aturan mengenai akses tanpa izin, tanggung jawab atas kerusakan, hingga kewajiban dalam perjanjian layanan sudah tersedia untuk menangani persoalan tersebut.
Ia meminta aturan yang ada diterapkan terlebih dahulu dan memperingatkan agar narasi kiamat AI tidak menjadi alasan membebaskan perusahaan dari kewajiban hukum.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyebut kekhawatiran terhadap pengembangan AI sebagai "hoaks" dan "konspirasi", serta menilai perlambatan dapat memberi China keunggulan.
Pada Minggu (20/9), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington dan Beijing telah sepakat membentuk mekanisme dialog AI untuk saling memberi peringatan guna membantu membatasi potensi bahaya teknologi tersebut.
Perdebatan mengenai AI juga mencakup kesiapan pemerintah menghadapi perubahan yang ditimbulkannya.
Lembaga thinktank Tony Blair Institute (TBI) menerbitkan makalah yang memperingatkan negara-negara berisiko mengalami ketertinggalan mendalam dan terus membesar jika gagal mengadopsi AI.
Namun, lembaga itu juga menilai institusi yang seharusnya membantu pemimpin mengambil keputusan belum siap menghadapi perubahan tersebut.
Dalam pengantar makalah, Tony Blair menyebut AI dapat mengubah dunia dalam satu dekade, dengan dampak luas terhadap ekonomi, pendidikan, sains, pasar tenaga kerja, layanan publik, dan keamanan nasional.
Blair mengingatkan bahwa risiko teknologi tersebut serta kekhawatiran masyarakat turut meningkat, sementara institusi negara belum dipersiapkan untuk membantu pemimpin menghadapi keputusan yang akan menentukan arah negaranya.
(lom)