Pakar Soroti Infrastruktur Pengendali Banjir Usai Air Rendam Padang

Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Daryono menyoroti ketahanan infrastruktur pengendali banjir setelah air merendam sejumlah kawasan Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10/10).

Menurutnya, tanggul yang dilaporkan jebol di aliran Sungai Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, menjadi pengingat bahwa dampak banjir tidak hanya bergantung pada besarnya hujan.

"Ini menunjukkan bahwa besarnya dampak banjir tidak hanya ditentukan oleh intensitas hujan dan debit sungai, tetapi juga oleh ketahanan infrastruktur pengendali banjir," kata Daryono dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10).

Daryono menjelaskan kerusakan infrastruktur dapat memperparah dampak banjir dan memicu persoalan berantai. Tanggul yang jebol bisa memperluas genangan, sementara kerusakan jalan dapat menghambat evakuasi warga.

Gangguan akses menuju infrastruktur air bersih juga berpotensi mempersulit pelayanan masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan Daryono, banjir tersebut berdampak pada hampir 500 warga dan merendam lebih dari 120 rumah di Kota Padang.

Kuranji menjadi kecamatan dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni 245 orang dan 60 rumah terendam, terutama di sekitar Guo dan Lapau Munggu.

Di kecamatan tersebut, empat rumah dilaporkan rusak sedang dan satu rumah rusak berat. Akses jalan masyarakat di sekitar PDAM Guo juga dilaporkan terputus akibat terjangan banjir.

Daryono menilai kerusakan jalan dan rumah mengindikasikan aliran banjir di lokasi tertentu kemungkinan memiliki energi serta kemampuan erosi yang cukup besar. Namun, ia menegaskan penyebab kerusakan masih harus dikonfirmasi melalui survei lapangan.

Secara hidrometeorologis, ia menjelaskan hujan lebat meningkatkan limpasan permukaan dan debit sungai hingga melampaui kapasitas alur di beberapa lokasi.

Kondisi lereng, kejenuhan tanah, dan karakteristik aliran, kata Daryono, dapat mempercepat kenaikan debit. Sementara itu, penyempitan alur, sedimentasi, maupun hambatan aliran merupakan faktor yang perlu diperiksa karena dapat mengurangi kemampuan sungai menampung banjir.

Daryono mendorong audit kondisi tanggul dan kapasitas sungai untuk mengidentifikasi bagian yang lemah serta potensi luapan berulang.

Survei pascabanjir juga diperlukan untuk memetakan batas dan kedalaman genangan, jejak erosi, endapan sedimen, serta lokasi kerusakan. Hasilnya disebut dapat menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan tanggul, jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih.

Selain infrastruktur, Daryono menekankan pentingnya mengevaluasi sistem peringatan dini. Sensor di hulu perlu memberikan waktu yang cukup bagi petugas untuk menyampaikan peringatan dan mengevakuasi warga.

Dalam penanganan darurat, ia meminta keselamatan warga di bantaran sungai, kawasan berarus deras, dan sekitar tanggul rusak menjadi prioritas. Akses jalan maupun jembatan yang rusak juga tidak boleh dibuka sebelum strukturnya dinyatakan aman.

Untuk jangka panjang, Daryono menilai pengurangan risiko harus dilakukan dari hulu daerah aliran sungai (DAS) hingga permukiman di hilir.

Upaya tersebut mencakup rehabilitasi lahan kritis, konservasi tanah dan air, pengendalian perubahan tata guna lahan, serta penataan ruang berdasarkan peta bahaya.

Menurut Daryono, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan tanggul. Tata ruang yang aman, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan kesiapsiagaan warga juga diperlukan untuk mengurangi korban serta kerugian.