Pemerintah bakal gelontorkan Rp476 triliun dalam APBN 2023 untuk perlindungan sosial. Anggaran tersebut bertujuan untuk menjaga pendapatan, daya beli, konsumsi serta pendidikan masyarakat golongan ekonomi rendah.
Dalam seminar ekonomi nasional di Pendopo Panji Kabupaten Malang Minggu siang, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan masyarakat berpendapatan paling lemah terus dijaga daya beli dan tingkat konsumsinya melalui Program Keluarga Harapan, PKH.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tercatat sekitar 10 juta keluarga bakal menjadi penerima manfaat program tersebut.
Sri Mulyani menambahkan 18,8 juta keluarga miskin juga bakal menerima bantuan sembako tahun ini untuk menjaga konsumsi sehari-hari.
Selain itu, 20 juta siswa dan 994 ribu mahasiswa ditargetkan menjadi penerima manfaat program Indonesia pintar tahun 2023.
Berdasarkan data informasi APBN 2023 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, 500 ribu peserta ditargetkan mengikuti program pra kerja.
Perlindungan kesehatan, subsidi listrik - LPG 3 kilogram dan bantuan uang muka perumahan menjadi program perlindungan sosial yang dianggarkan dalam APBN.