VIDEO: UU Kementerian 'Dimodif' Bentuk Politik Akomodatif
Kamis, 16 Mei 2024 19:24 WIB
Partai Keadilan Sejahtera menyatakan jika presiden bebas menentukan jumlah kementerian, kekuasaannya bisa tak terkontrol. Sementara PDI-P menilai kementerian dibentuk untuk mencapai tujuan politik bernegara, bukan akomodir semua kekuatan politik pendukung pemerintah.
TOPIK TERKAIT