Negara Eropa yang Persoalkan Cadar, Burqa dan Burkini
Dwi Febrina Fajrin/Reuters | CNN Indonesia
Jumat, 26 Agu 2016 15:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Larangan mengenakan pakaian tertutup seperti cadar dan burqa di Eropa kembali mencuat setelah 15 kota di Perancis memberlakukan larangan memakai burkini di pantai dan kolam renang atas dasar sekularisme.
Perdebatan soal itu diwarnai dengan paranoia setelah rentetan serangan oleh kelompok atau individu militan di berbagai negara; mulai dari serangan di Charlie Hebdo di Paris, bandara dan stasiun kereta Brussels, serangan Paris pada November 2015, hingga yang teranyar dan salah satu yang terbesar, serangan truk di Nice pada Juni lalu.
Berikut negara-negara Eropa yang melarang atau masih memperdebatkan larangan burqa, cadar atau burkini
Austria
Politisi konservatif Austria menyerukan pelarangan pada pakaian yang menutupi seluruh tubuh, dengan alasan menghalangi perempuan yang memakainya untuk berbaur dengan mayoritas warga yang beragama Katolik di negara itu. Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri Wolfgang Sobotka mengatakan dengan kondisi hukum konstitusi saat ini, pelarangan penuh akan menjadi masalah.
Juru bicara Mahkamah Agung Austria mengatakan tidak terdapat payung hukum untuk pelarangan tersebut.
Namun baru-baru ini, MA mendengar kasus seorang atasan di kantor notaris memecat pegawai Muslimnya karena mengenakan cadar dengan alasan pemakaian cadar akan menghambat interaksinya dengan klien-klien. Pegawai tersebut menuntut untuk mendapatkan kesetaraan, akan tetapi pengadilan setuju dengan atasannya dan mengatakan cadar akan berdampak pada kemampuannya dalam bekerja.
Seorang juru bicara Kementerian Olahraga menuturkan ia tidak mengetahui adanya aturan mengenai burkini di kolam renang umum, dan kolam renang berhak untuk membuat aturannya sendiri.
Belgia
Belgia sudah melarang cadar dan burqa sejak 2011 dan 60 wanita telah dituntut karena memakainya.
Pelarangan mengenakan burkini juga diterapkan di banyak kolam renang kota, tapi tidak ada pelarangan pengenaan burkini di pantai.
Partai tengah-kanan N-VA juga sedang menyerukan larangan burkini. Sementara partai liberal berbahasa Perancis, MR, juga sedang berdebat mengenai hal itu.
"Jika Anda mengizinkan [pemakaian burkini], Anda akan menyebabkan perempuan-perempuan tersebut terpinggirkan dari masyarakat," kata wakil pemimpin N-VA, Nadia Sminate, pada koran De Standaard.
Republik Ceko
Tidak ada larangan pengenaan burqa dan burkini di Republik Ceko. Namun ada beberapa kasus dimana burqa dan cadar dilarang.
Pada 2013 misalnya, sebuah sekolah di Ibu Kota Praha melarang dua murid perempuan untuk mengenakan jilbab. Tahun ini, salah satu murid tersebut menuntut sekolahnya ke pengadilan, untuk meminta maaf. Hingga saat ini belum ada putusan soal kasus tersebut.
Di tahun yang sama, beberapa orangtua murid memprotes seorang guru taman kanak-kanak di sebuah kota di selatan Ceko karena mengenakan jilbab. Namun akhirnya dia tidak dipaksa memundurkan diri dari sekolah, karena beberapa orangtua lainnya dan pemerintah daerah mendukung guru itu.
Perancis
Pada 2010, Perancis menjadi negara pertama di Eropa yang melarang pemakaian burqa dan cadar di ruang publik. Di 2014, pengadilan hak asasi manusia Eropa menguatkan larangan tersebut, tapi di satu sisi juga mengingatkan bahwa aturan itu bisa dikatakan berlebihan dan mendorong stereotip.
Sebanyak 15 pemerintah kota Perancis melarang penggunaan burkini, terutama di bagian tenggara antara Nice dan Marseille--wilayah populasi Muslim terbanyak.
Perdana Menteri Perancis Manuel Valls mengatakan di koran lokal Marseille pada 17 Agustus mengatakan pantai dan ruang publik lainnya harus dilindungi dari kehidupan beragama. Dia juga mengatakan burkini merupakan simbol penindasan terhadap perempuan.
"Ada sebuah gagasan bahwa perempuan, secara alamiah... kotor dan harus ditutupi. Hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis dan Republik. Dihadapkan dengan provokasi tersebut, Republik harus mempertahankan diri," kata dia.
Pada 25 Agustus, pengadilan administrasi tertinggi Perancis mendengarkan tuntutan dari kelompok Liga Hak Asasi Manusia, agar pelarangan burkini di Kota Villeneuve-Loubet dicabut.
Tuntutan kelompok itu sebelumnya sudah ditolak pada pengadilan yang lebih rendah. Dalam keputusannya, pengadilan mengatakan pelarangan burkini "penting dan telah dipertimbangkan baik-baik" mengingat serangan di Nice pada Bastille Day dan pembunuhan pendeta di Normandia.
[Gambas:Video CNN]
Jerman
Sebagai penganut konservatif, Kanselir Jerman Angela Merkel menginginkan larangan pada cadar hanya diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi koalisi mereka, Partai Sosial Demokrat menentang gagasan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere mengatakan cadar tidak patut dikenakan di Jerman tapi di sisi lain mengaku bahwa pelarangan secara nasional akan sulit.
Mendagri regional di beberapa negara bagian juga ingin perempuan memperlihatkan wajahnya ketika sedang mengemudi, saat berurusan dengan otoritas, saat pemeriksaan paspor, dan saat berunjuk rasa. Mereka juga menginginkan pelarangan cadar secara menyeluruh di sekolah, universitas, pelayanan sipil, dan pengadilan untuk hakim dan saksi.
Merkel mengingatkan perempuan yang mengenakan burqa hampir tak punya kesempatan untuk membaur di Jerman.
Sebuah pengadilan di Jerman pada 22 Agustus memutuskan seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan memakai jilbab ke sekolah malam.
Italia
Wilayah Lombardy di Italia utara pada 1 Januari 2016 memutuskan untuk melarang pemakaian burqa di rumah sakit dan kantor pemerintahan.
Namun Menteri Dalam Negeri Italia Angelino Alfano mengatakan negaranya tidak akan melarang pengenaan burkini seperti yang dilakukan Perancis karena menilai hal itu kontraproduktif.
Belanda
Pelarangan burqa di Belanda sudah menjadi perdebatan di Belanda selama satu dekade terakhir, namun pada akhirnya kandas karena beberapa hambatan pada pelaksanaan dan konstitusional.
Pada 2015, larangan pengenaan burqa dan cadar ditetapkan untuk situasi tertentu. Situasi tersebut di antaranya jika dikenakan di sekolah dan lokasi lain yang mewajibkan seseorang agar memperlihatkan wajahnya untuk keperluan identifikasi dengan alasan keamanan, seperti bandara, ruang sidang, transportasi umum, dan pada pintu masuk ke gedung-gedung publik.
Pelarangan burqa dan cadar itu tidak berlaku di jalanan atau pantai. Larangan serupa juga berlaku untuk pakaian lain yang menutupi wajah, contohnya helm.
Spanyol
Pada 2010, dewan Kota Lleida melarang penggunaan burqa dan penutup muka lainnya di gedung pemerintah kota karena dianggap menyulitkan identifikasi dan komunikasi.
Kota spanyol lainnya, sebagian besar di bagian timur laut Catalonia, memberlakukan larangan serupa.
Namun larangan tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung Spanyol karena kota dianggap tidak memiliki wewenang untuk memberlakukannya.
Terdapat segelintir wacana publik juga mengenai kemungkinan pelarangan secara nasional di Spanyol, di mana sangat sedikit perempuan yang mengenakan cadar.
Swiss
Sebuah kelompok yang berhasil memblokade pembangunan menara masjid di Swiss pada 2009, juga menyerukan agar burqa dilarang sebelum pemilihan umum.
Sebuah wilayah berbahasa Italia di Selatan Swiss, Tessin, tahun 2013 telah menerapkan larangan burqa dan akan berlaku di awal musim panas ini. Pelanggarnya akan didenda.
Politisi Swiss dari partai berhaluan kiri Sosial Demokrat, Mario Fehr, mengatakan dia juga mendukung aturan pelarangan burqa karena warga di negara liberal diwajibkan untuk memperlihatkan wajahnya.
Namun pernyataan Fehr itu dikritisi oleh anggota partainya sendiri. (stu)
Perdebatan soal itu diwarnai dengan paranoia setelah rentetan serangan oleh kelompok atau individu militan di berbagai negara; mulai dari serangan di Charlie Hebdo di Paris, bandara dan stasiun kereta Brussels, serangan Paris pada November 2015, hingga yang teranyar dan salah satu yang terbesar, serangan truk di Nice pada Juni lalu.
Berikut negara-negara Eropa yang melarang atau masih memperdebatkan larangan burqa, cadar atau burkini
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi konservatif Austria menyerukan pelarangan pada pakaian yang menutupi seluruh tubuh, dengan alasan menghalangi perempuan yang memakainya untuk berbaur dengan mayoritas warga yang beragama Katolik di negara itu. Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri Wolfgang Sobotka mengatakan dengan kondisi hukum konstitusi saat ini, pelarangan penuh akan menjadi masalah.
Juru bicara Mahkamah Agung Austria mengatakan tidak terdapat payung hukum untuk pelarangan tersebut.
Namun baru-baru ini, MA mendengar kasus seorang atasan di kantor notaris memecat pegawai Muslimnya karena mengenakan cadar dengan alasan pemakaian cadar akan menghambat interaksinya dengan klien-klien. Pegawai tersebut menuntut untuk mendapatkan kesetaraan, akan tetapi pengadilan setuju dengan atasannya dan mengatakan cadar akan berdampak pada kemampuannya dalam bekerja.
Seorang juru bicara Kementerian Olahraga menuturkan ia tidak mengetahui adanya aturan mengenai burkini di kolam renang umum, dan kolam renang berhak untuk membuat aturannya sendiri.
Belgia
Belgia sudah melarang cadar dan burqa sejak 2011 dan 60 wanita telah dituntut karena memakainya.
Pelarangan mengenakan burkini juga diterapkan di banyak kolam renang kota, tapi tidak ada pelarangan pengenaan burkini di pantai.
Partai tengah-kanan N-VA juga sedang menyerukan larangan burkini. Sementara partai liberal berbahasa Perancis, MR, juga sedang berdebat mengenai hal itu.
"Jika Anda mengizinkan [pemakaian burkini], Anda akan menyebabkan perempuan-perempuan tersebut terpinggirkan dari masyarakat," kata wakil pemimpin N-VA, Nadia Sminate, pada koran De Standaard.
Republik Ceko
Tidak ada larangan pengenaan burqa dan burkini di Republik Ceko. Namun ada beberapa kasus dimana burqa dan cadar dilarang.
Pada 2013 misalnya, sebuah sekolah di Ibu Kota Praha melarang dua murid perempuan untuk mengenakan jilbab. Tahun ini, salah satu murid tersebut menuntut sekolahnya ke pengadilan, untuk meminta maaf. Hingga saat ini belum ada putusan soal kasus tersebut.
Di tahun yang sama, beberapa orangtua murid memprotes seorang guru taman kanak-kanak di sebuah kota di selatan Ceko karena mengenakan jilbab. Namun akhirnya dia tidak dipaksa memundurkan diri dari sekolah, karena beberapa orangtua lainnya dan pemerintah daerah mendukung guru itu.
Perancis
Pada 2010, Perancis menjadi negara pertama di Eropa yang melarang pemakaian burqa dan cadar di ruang publik. Di 2014, pengadilan hak asasi manusia Eropa menguatkan larangan tersebut, tapi di satu sisi juga mengingatkan bahwa aturan itu bisa dikatakan berlebihan dan mendorong stereotip.
Sebanyak 15 pemerintah kota Perancis melarang penggunaan burkini, terutama di bagian tenggara antara Nice dan Marseille--wilayah populasi Muslim terbanyak.
Perdana Menteri Perancis Manuel Valls mengatakan di koran lokal Marseille pada 17 Agustus mengatakan pantai dan ruang publik lainnya harus dilindungi dari kehidupan beragama. Dia juga mengatakan burkini merupakan simbol penindasan terhadap perempuan.
"Ada sebuah gagasan bahwa perempuan, secara alamiah... kotor dan harus ditutupi. Hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Perancis dan Republik. Dihadapkan dengan provokasi tersebut, Republik harus mempertahankan diri," kata dia.
Pada 25 Agustus, pengadilan administrasi tertinggi Perancis mendengarkan tuntutan dari kelompok Liga Hak Asasi Manusia, agar pelarangan burkini di Kota Villeneuve-Loubet dicabut.
Tuntutan kelompok itu sebelumnya sudah ditolak pada pengadilan yang lebih rendah. Dalam keputusannya, pengadilan mengatakan pelarangan burkini "penting dan telah dipertimbangkan baik-baik" mengingat serangan di Nice pada Bastille Day dan pembunuhan pendeta di Normandia.
[Gambas:Video CNN]
Jerman
Sebagai penganut konservatif, Kanselir Jerman Angela Merkel menginginkan larangan pada cadar hanya diterapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi koalisi mereka, Partai Sosial Demokrat menentang gagasan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere mengatakan cadar tidak patut dikenakan di Jerman tapi di sisi lain mengaku bahwa pelarangan secara nasional akan sulit.
Mendagri regional di beberapa negara bagian juga ingin perempuan memperlihatkan wajahnya ketika sedang mengemudi, saat berurusan dengan otoritas, saat pemeriksaan paspor, dan saat berunjuk rasa. Mereka juga menginginkan pelarangan cadar secara menyeluruh di sekolah, universitas, pelayanan sipil, dan pengadilan untuk hakim dan saksi.
Merkel mengingatkan perempuan yang mengenakan burqa hampir tak punya kesempatan untuk membaur di Jerman.
Sebuah pengadilan di Jerman pada 22 Agustus memutuskan seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan memakai jilbab ke sekolah malam.
Italia
Wilayah Lombardy di Italia utara pada 1 Januari 2016 memutuskan untuk melarang pemakaian burqa di rumah sakit dan kantor pemerintahan.
Namun Menteri Dalam Negeri Italia Angelino Alfano mengatakan negaranya tidak akan melarang pengenaan burkini seperti yang dilakukan Perancis karena menilai hal itu kontraproduktif.
Belanda
Pelarangan burqa di Belanda sudah menjadi perdebatan di Belanda selama satu dekade terakhir, namun pada akhirnya kandas karena beberapa hambatan pada pelaksanaan dan konstitusional.
Pada 2015, larangan pengenaan burqa dan cadar ditetapkan untuk situasi tertentu. Situasi tersebut di antaranya jika dikenakan di sekolah dan lokasi lain yang mewajibkan seseorang agar memperlihatkan wajahnya untuk keperluan identifikasi dengan alasan keamanan, seperti bandara, ruang sidang, transportasi umum, dan pada pintu masuk ke gedung-gedung publik.
Pelarangan burqa dan cadar itu tidak berlaku di jalanan atau pantai. Larangan serupa juga berlaku untuk pakaian lain yang menutupi wajah, contohnya helm.
Spanyol
Pada 2010, dewan Kota Lleida melarang penggunaan burqa dan penutup muka lainnya di gedung pemerintah kota karena dianggap menyulitkan identifikasi dan komunikasi.
Kota spanyol lainnya, sebagian besar di bagian timur laut Catalonia, memberlakukan larangan serupa.
Namun larangan tersebut dicabut oleh Mahkamah Agung Spanyol karena kota dianggap tidak memiliki wewenang untuk memberlakukannya.
Terdapat segelintir wacana publik juga mengenai kemungkinan pelarangan secara nasional di Spanyol, di mana sangat sedikit perempuan yang mengenakan cadar.
Swiss
Sebuah kelompok yang berhasil memblokade pembangunan menara masjid di Swiss pada 2009, juga menyerukan agar burqa dilarang sebelum pemilihan umum.
Sebuah wilayah berbahasa Italia di Selatan Swiss, Tessin, tahun 2013 telah menerapkan larangan burqa dan akan berlaku di awal musim panas ini. Pelanggarnya akan didenda.
Politisi Swiss dari partai berhaluan kiri Sosial Demokrat, Mario Fehr, mengatakan dia juga mendukung aturan pelarangan burqa karena warga di negara liberal diwajibkan untuk memperlihatkan wajahnya.
Namun pernyataan Fehr itu dikritisi oleh anggota partainya sendiri. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK