Warga Muhammadiyah Rayakan Idul Adha Rabu Esok
Resty Armenia | CNN Indonesia
Selasa, 22 Sep 2015 19:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haidar Nashir memastikan bahwa warga Muhammadiyah akan merayakan Hari Raya Idul Adha esok hari, Rabu (23/9).
"Kami hari ini sudah puasa Arafah dan besok Idul Adha. Sejumlah negara juga ada yang besok. Pemerintah dan ormas yang lain itu tanggal 24 September, kebetulan bareng Arab Saudi," ujar Haidar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).
Padahal, tutur Haidar, tahun lalu Muhammadiyah yang merayakan Idul Adha bersamaan dengan Arab Saudi. Ia menyimpulkan, kunci perbedaan waktu tersebut disebabkan oleh belum ada kalender internasional dan titik temu yang bisa menyatukan keputusan antara pemerintah dengan ormas lain.
"Kami gagasannya lebih jauh lagi, yaitu unifikasi kalender hijriah internasional, seperti masehi. Itu tak lagi nyicil. Ke depan kami akan menuju itu, butuh proses. Tapi selama kami belum menemukan titik temu itu, kalau ada perbedaan harus tetap menghargai," kata dia.
Terkait gagasan itu, imbuh Haidar, Presiden Joko Widodo menyambut baik. Selain itu, kalender internasional itu dianggap praktis, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan transaksi dan lain-lain.
"Muhammadiyah sebenarnya sudah punya kalender itu. Kami bisa memprediksi Idul Fitri tahun 2080," ujar dia.
Meski demikian, Haidar paham bahwa untuk merealisasikan gagasannya itu harus melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan negara-negara Islam. Maka dari itu, ia mengaku akan terus melakukan diplomasi melalui forum-forum internasional.
"Kami juga menyampaikan kepada Presiden bahwa setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan hak konstitusionalnya tanpa kendala dan hambatan, termasuk menggunakan fasilitas negara, seperti lapangan dan lain-lain, karena itu hak publik," kata dia.
Sementara itu, terkait perbedaan hari libur yang menjadi dampak perbedaan tanggal perayaan Idul Adha ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian secara proporsional kepada umat muslim yang akan merayakan Idul Adha besok.
"Tentu beberapa daerah kami apresiasi karena telah memberikan hari libur khusus, sehingga beberapa daerah libur pada 23-24 September. Kalau tak bisa, hendaknya diberikan dispensasi untuk datang terlambat. Itu hak konstitusional," ujar dia. (rdk)
"Kami hari ini sudah puasa Arafah dan besok Idul Adha. Sejumlah negara juga ada yang besok. Pemerintah dan ormas yang lain itu tanggal 24 September, kebetulan bareng Arab Saudi," ujar Haidar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/9).
Padahal, tutur Haidar, tahun lalu Muhammadiyah yang merayakan Idul Adha bersamaan dengan Arab Saudi. Ia menyimpulkan, kunci perbedaan waktu tersebut disebabkan oleh belum ada kalender internasional dan titik temu yang bisa menyatukan keputusan antara pemerintah dengan ormas lain.
Terkait gagasan itu, imbuh Haidar, Presiden Joko Widodo menyambut baik. Selain itu, kalender internasional itu dianggap praktis, sehingga bisa digunakan untuk kepentingan transaksi dan lain-lain.
Meski demikian, Haidar paham bahwa untuk merealisasikan gagasannya itu harus melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan negara-negara Islam. Maka dari itu, ia mengaku akan terus melakukan diplomasi melalui forum-forum internasional.
"Kami juga menyampaikan kepada Presiden bahwa setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan hak konstitusionalnya tanpa kendala dan hambatan, termasuk menggunakan fasilitas negara, seperti lapangan dan lain-lain, karena itu hak publik," kata dia.
Sementara itu, terkait perbedaan hari libur yang menjadi dampak perbedaan tanggal perayaan Idul Adha ini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyampaikan, pihaknya telah meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian secara proporsional kepada umat muslim yang akan merayakan Idul Adha besok.
"Tentu beberapa daerah kami apresiasi karena telah memberikan hari libur khusus, sehingga beberapa daerah libur pada 23-24 September. Kalau tak bisa, hendaknya diberikan dispensasi untuk datang terlambat. Itu hak konstitusional," ujar dia. (rdk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK