Amnesti Terhadap Din Minimi Masih Akan Dilaporkan ke Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemberian amnesti terhadap Nurdin Bin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya, masih akan dibahas sebelum dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

"Saya kira amnesti untuk Din Minimi setelah konsultasi dengan DPR akan dibicarakan kapan akan kita berikan. Saya akan laporkan kepada presiden sekembalinya dari Amerika," kata Luhut di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/2).

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menerangkan pemberian amnesti untuk Din Minimi akan kembali dikoordinasikan dengan pihak Kemenkopolhukam.

Lihat juga: Pemerintah Tak Akan Perlakukan Din Minimi seperti GAM dan OPM

Pemberian amnesti, kata Prasetyo, masih memerlukan proses dan pembahasan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk mendengar pertimbangan DPR.

"Itu kan perlu proses. Perlu perhatikan pertimbangan DPR. Meski itu hak preogratif presiden berdasarkan UUD 1945," kata Prasetyo.

Ditemui terpisah, Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq menyatakan pemberian amnesti terhadap Din Minimi masih jadi perdebatan di parlemen. Pasalnya, Din Minimi dinilai sebagai kelompok kriminal bersenjata.

"DPR melihat ini kelompok kriminal bersenjata, kalau mau ya bukan amnesti tapi grasi atau abolisi," kata Mahfudz.

Dengan demikian, Din Minimi dianggap tak patuh terhadap Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi.

"Dari Perpres Nomor 22 Tahun 2005 ditegaskan bahwa aksi yang melibatkan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bersenjata tidak dikategorikan dalam MoU Helsinki," ujar Mahfudz.

Mahfudz menambahkan, pihaknya kini menunggu surat presiden, untuk meminta pertimbangan kepada DPR. Setelah rapat kerja gabungan, Mahfudz berkata pemerintah sudah menyerap pandangan dari DPR.

DPR, kata Mahfudz mengira pemerintah sudah satu kesepamahaman dengan rencana pemberian amnesti terhadap Din Minimi yang dicetuskan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebelumnya, dalam rapat kerja gabungan pemerintah dengan DPR, Prasetyo mengatakan kelompok Din Minimi berbeda dengan gerakan separatisme. Karenanya, dia menuturkan pemerintah tidak akan memperlakukan kelompok Din Minimi sama dengan kelompok separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka.

Lihat juga: Polisi Kontak Tembak dengan Penculik PNS di Aceh

"Kami selesaikan kelompok Din Minimi dengan soft power. Tidak sama dengan gerakan separatisme GAM. Makanya amnesti diberikan," ujar Prasetyo di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta.

Nurdin Bin Ismail alias Din Minimi merupakan mantan kombatan GAM yang turun gunung pada 19 Desember 2015. Keputusan Din untuk gantung senjata diinisiasi Badan Intelijen Negara dan negosiator berkewarganegaraan Finlandia dari lembaga Pacta Sunt Servanda, Juha Christensen. (yul)