Penghapusan DNI Rugikan Film Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah sedang melakukan pembahasan akhir untuk menghapuskan bidang usaha film dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya, investor asing kini bisa menanamkan modal di bidang industri perfilman yang terbagi dalam tiga sektor, yaitu produksi, distribusi, dan exhibition atau bioskop.

Wacana penghapusan ini mengundang beragam reaksi dari para pelaku industri layar lebar. Salah satu pihak yang menolak keras wacana ini adalah aktris senior Christine Hakim. Ia berpendapat bahwa penghapusan DNI akan membuat film Indonesia tidak berdaulat. Adalah suatu kesalahan jika menganggap kalau pihak asing akan mau membantu perekonomian film Indonesia.

Artis yang terkenal lewat perannya sebagai Tjoet Nyak Dien dalam film Tjoet Nyak Dien ini berpendapat bahwa semua alasan pihak asing yang akan membantu perekonomian film Indonesia, membangun bioskop secara merata, adalah bohong. Ia berkata bahwa tidak mungkin pihak asing mau memberikan Indonesia kesejahteraan kalau jalan mereka untuk berkuasa dan kaya di Indonesia terbuka lebar.

“Sekarang saja 21 Cinema itu kan milik swasta, bukan milik negara. 21 yang menjadi major distribusi membuat filmmaker Indonesia enggak punya kedaulatan penuh. Gimana kalau pihak asing masuk? Makin diinjak-injak kita.”

Karena itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan agar bidang usaha film tetap memiliki kedaulatan adalah dengan menolak segala wacana tentang dihapuskannya bidang usaha film dari DNI. Film Indonesia harus berdaulat, memiliki kekuasaan di negeri sendiri. Karena film Indonesia memiliki kemampuan untuk menguasai negeri sendiri.

“Boleh saja DNI diluruskan. Tapi kita harus tahu diri. Seberapa besar kita berkuasa. Kalau film Indonesia udah kayak film India yang bisa ngegeser film Tom Cruise, ya bolehlah DNI diluruskan. Ini kan belum bisa,” tambah Christine.

Pada akhirnya DNI memang terus saja menimbulkan perdebatan di antara penggiat industri film. Hal ini lah yang membuat pemerintah dituntut cepat membuat keputusan. Apakah penghapusan DNI di bidang usaha film akan dilaksanakan atau tidak. Hanya satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan, jangan sampai merugikan pihak Indonesia. (ded/ded)