Membangun Bangsa dengan Pajak Kita

Jakarta, CNN Indonesia -- Pajak adalah pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendapatan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkontribusi lebih dari 75 persen pendapatan negara. Selama ini, APBN disusun dengan kebijakan defisit karena kebutuhan belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan juga didanai melalui utang.

Dengan penerimaan pajak yang optimal dan tax ratio tinggi, negara dapat membiayai pengeluarannya tanpa menggunakan utang.

Bagaimana mekanisme pendistribusian uang pajak? Pajak yang kita bayar akan digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, dan berbagai macam pelayanan publik lainnya. Dalam APBN 2018, pemerintah mematok target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak adalah melalui penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dengan disahkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU No. 9 Tahun 2017.

Kemudian pemerintah juga melakukan upaya penanganan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action yang dicanangkan negara-negara OECD. Fokus dalam penerimaan pajak juga dilakukan dengan menggarap pajak atas sektor e-commerce di mana menurut Badan Pusat Statistik nilai transaksinya mencapai Rp248,2 triliun, sampai dengan Agustus 2017 (www.pajak.go.id).

Selain itu, penggalian potensi pajak dari sektor yang selama ini jarang tersentuh pajak seperti sektor informal dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan APBN 2018, belanja negara dialokasikan untuk beberapa program yaitu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan infrastruktur, fokus pada sektor unggulan, peningkatan kapasitas aparatur negara dan pelayanan masyarakat, serta pertahanan, keamanan, dan demokrasi.

Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dilakukan melalui program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga keluarga penerima manfaat (KPM), peluasan bantuan pangan non tunai, pelayanan kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) hingga 92,4 juta jiwa, dan program Indonesia Pintar dengan sasaran 19,7 juta siswa dan beasiswa Bidikmisi bagi 401,5 ribu mahasiswa.

Program peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan mobilitas penduduk, keterjangkauan daerah, peningkatan produktivitas, dan pemerataan pembangunan dilakukan melalui pembangunan jalan sepanjang 865 km, pembangunan saluran irigasi pertanian sepanjang 781 km, dan peningkatan jangkauan listrik hingga 95,15 persen.

Sektor unggulan yang menjadi fokus dalam APBN 2018 adalah pertanian, pariwisata, dan perikanan. Sedangkan program peningkatan kapasitas aparatur negara dan pelayanan masyarakat dilakukan melalui program peningkatan reformasi birokrasi demi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, dan perbaikan sistem dan manfaat pensiun bagi aparatur sipil negara.

Dalam bidang pertahanan, keamanan, dan demokrasi pemerintah berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pengembangan industri pertahanan, dan penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada serentak 2018 dalam menyambut Pemilu 2019.

Belanja-belanja tersebut didanai dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Setiap Rp1.000 pajak yang kita bayar digunakan untuk pembangunan bangsa dan negara. Dari jumlah tersebut, Rp200 dialokasikan untuk pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan Rp50 dialokasikan dalam anggaran kesehatan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Sedangkan Rp750 sisanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pelayanan publik, bantuan sosial, subsidi energi, subsidi pertanian, bantuan beras bagi rakyat miskin, pemerataan ketimpangan antar daerah melalui transfer ke daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui dana desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan lain sebagainya.

Sebagai warga negara yang baik kita diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kita mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP), melaporkan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dilakukan, menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu, dan tentu membayar pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak kita telah ikut membangun bangsa.

Turwanto
Mahasiswa Program D4 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN (ded/ded)