Segini Gaji yang Diterima PPPK Paruh Waktu 2025

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu merupakan formasi yang diprioritaskan untuk tenaga honorer yang sudah terdaftar di database non-ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

PPPK paruh waktu diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Lantas, berapa besaran gaji PPPK paruh waktu 2025? Berikut penjelasannya.

PPPK paruh waktu menjadi solusi bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah yang memiliki keterbatasan dalam belanja pegawai tetapi harus memenuhi kebutuhan ASN untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja menyampaikan pengangkatan PPPK paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024.

Ia menegaskan PPPK paruh waktu hanya dilakukan untuk pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tetapi tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan formasi pada pengadaan ASN tahun anggaran 2024.

"PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik PPPK maupun CPNS namun tidak lulus mengisi formasi. Non-ASN yang tidak terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi PPPK pun dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu," ujar Aba dalam Sosialisasi Pengadaan PPPK Paruh Waktu, secara daring, Selasa (29/7).

Gaji PPPK paruh waktu 2025

Berdasarkan Keputusan MenpanRB Nomor 16 Tahun 2025, gaji PPPK paruh waktu 2025 minimal setara gaji terakhir pegawai non-ASN atau mengikuti upah minimum provinsi (UMP) di wilayah kerja.

Pendanaan gaji dapat berasal dari pos anggaran di luar belanja pegawai sesuai ketentuan, dan pegawai juga berhak atas fasilitas sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut beberapa daftar besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 yang menyesuaikan UMP di daerah masing-masing.

• DKI Jakarta Rp5.396.760
• Jawa Barat Rp2.191.232
• Jawa Tengah menjadi Rp2.169.348
• Jawa Timur Rp2.305.984
• Banten Rp2.905.119
• Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.264.080
• Kalimantan Utara Rp3.580.160
• Kalimantan Timur Rp3.579.313
• Kalimantan Selatan Rp3.496.194
• Kalimantan Tengah Rp3.473.621
• Kalimantan Barat Rp2.878.286
• Sulawesi Barat Rp3.104.430
• Sulawesi Tenggara Rp3.073.551
• Sulawesi Tengah Rp2.914.583
• Sulawesi Selatan Rp3.657.527
• Sulawesi Utara Rp3.775.425
• Gorontalo Rp3.221.731
• Sumatra Barat Rp2.994.193
• Sumatra Utara Rp2.992.559
• Sumatra Selatan Rp3.681.570
• Aceh Rp3.685.615
• Riau Rp3.508.775
• Lampung Rp2.893.069
• Bengkulu Rp2.670.039
• Jambi Rp3.234.533
• Kepulauan Riau Rp3.623.653
• Kepulauan Bangka Belitung Rp3.876.600
• Bali Rp2.996.560
• Nusa Tenggara Barat Rp2.602.931
• Nusa Tenggara Timur Rp2.328.969
• Maluku Utara dari Rp3.408.000
• Maluku Rp3.141.699
• Papua Rp4.285.847
• Papua Barat Rp3.613.545
• Papua Tengah Rp4.285.847
• Papua Pegunungan Rp4.285.847
• Papua Barat Daya Rp4.285.847
• Papua Selatan Rp4.285.847

Gaji PPPK penuh waktu

Sebagai perbandingan, berikut besaran gaji PPPK penuh waktu, sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2024.

• Golongan I: Rp1,9 juta - Rp2,9 juta
• Golongan V: Rp2,5 juta - Rp4,1 juta
• Golongan X: Rp3,3 juta - Rp5,4 juta
• Golongan XVII: Rp4,4 juta - Rp7,3 juta

Nominal tersebut belum termasuk tunjangan. Dana gaji PPPK paruh waktu tidak selalu dari belanja pegawai, melainkan dialokasikan dari anggaran lain sesuai aturan pemerintah daerah.

Syarat PPPK paruh waktu

Berikut syarat dan kriteria pegawai honorer yang dapat diangkat menjadi PPPK paruh waktu:

• Pegawai non ASN yang terdaftar dalam database pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
• Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 hingga tahap akhir pengumuman hasil namun tidak lulus.
• Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

Menurut Keputusan Menpan-RB No. 16 Tahun 2025, PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh berdasarkan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja PPPK paruh waktu dilakukan pada triwulan maupun tahunan, dengan mengacu pada pencapaian kinerja organisasi.

Hasil penilaian ini nantinya menjadi dasar pertimbangan untuk memperpanjang masa perjanjian kerja atau mengangkat pegawai menjadi PPPK penuh waktu.

Demikian penjelasan mengenai besaran gaji PPPK paruh waktu 2025 yang menyesuaikan UMP masing-masing daerah.