Wacana Redenominasi, Begini Sejarah Penyederhanaan Rupiah pada 1965

Munculnya wacana redenominasi dari pemerintah membuat masyarakat mencari tahu sejarah dan latar belakang kebijakan tersebut. Kebijakan penyederhanaan rupiah pernah terjadi di pada 1965.

Banyak orang mengira bahwa itu merupakan redenominasi. Benarkah demikian?

Lihat Juga : Apa Itu Redenominasi Mata Uang, Faktor Pendorong, dan Contohnya

Melansir penjelasan dalam buku Globalization and Multinational Corporations: [Globalisasi dan Perusahaan Multinasional] karya Ademas Permana, tahun 1965 pemerintah melakukan pemotongan nilai uang secara drastis sebagai upaya menahan laju inflasi yang saat itu mencapai tingkat yang sangat tinggi.

Apa itu redenominasi?

Berdasarkan penjelasan berkas DPR RI, redenominasi merupakan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang dengan menghilangkan beberapa angka nol tanpa mengubah nilai riilnya. Kebijakan ini umumnya dilakukan ketika suatu negara ingin menyederhanakan sistem transaksi, memperbaiki efisiensi pencatatan, dan meningkatkan persepsi stabilitas mata uang.

Dalam praktiknya, redenominasi tidak mengubah daya beli masyarakat karena nilai riil sebelum dan sesudah konversi tetap sama. Tujuan utamanya adalah menciptakan struktur mata uang yang lebih efisien untuk jangka panjang.

Kebijakan seperti ini biasanya ditempuh ketika kondisi ekonomi relatif stabil dan inflasi berada pada tingkat rendah sehingga perubahan denominasi tidak berisiko menambah kekacauan di masyarakat.

Lain halnya dengan sanering yang merupakan pemotongan nilai mata uang sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Lihat Juga : Bos BI soal Redenominasi Rupiah: Perlu Timing dan Persiapan Lama

Sejarah pemotongan nilai rupiah pada 1965

Setelah memahami apa itu redenominasi, kita bisa melihat bagaimana kebijakan tahun 1965 sebenarnya diterapkan. Langkah yang diambil pemerintah kala itu muncul dari tekanan ekonomi yang sudah berlangsung sejak akhir 1950-an.

Kondisi tersebut terus memburuk memasuki tahun 1960-an sehingga mendorong pemerintah untuk memilih langkah pemotongan nilai uang. Berbagai sumber menyebut langkah ini sebenarnya bukanlah redenominasi, melainkan sanering.

Berdasarkan penjelasan dalam buku Globalization and Multinational Corporations: [Globalisasi dan Perusahaan Multinasional] karya Ademas Permana, kala itu pemerintah mengambil keputusan untuk memotong nilai uang lama dengan rasio 1:1000 untuk mengendalikan inflasi yang semakin tidak terkendali.

Sayangnya, langkah ini tidak diiringi oleh reformasi struktural yang mendukung stabilisasi sehingga tujuan awalnya tidak dapat tercapai secara optimal. Pemotongan nilai uang hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak mampu memperbaiki kondisi makro secara menyeluruh.

Masyarakat pun mengalami penurunan daya beli yang signifikan karena tabungan dan simpanan mereka ikut tergerus oleh kebijakan tersebut. Tidak hanya itu, timbul kegelisahan ekonomi yang cukup luas, mengingat perubahan nilai uang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan yang matang.

Situasi ini berbeda dengan konsep redenominasi modern, yang menekankan proses transisi bertahap dan stabilitas harga. Dengan demikian, menggunakan istilah "redenominasi" untuk kebijakan tahun 1965 kurang tepat karena konteks, tujuan, dan mekanismenya sangat berbeda.

Lihat Juga : ANALISIS Hati-hati Redenominasi Rupiah, Pak Purbaya!

Wacana redenominasi di Indonesia

Sejak kebijakan sanering tahun 1965, isu redenominasi beberapa kali muncul kembali dalam pembahasan ekonomi nasional. Pada 2013, pemerintah bahkan sempat menyiapkan RUU Redenominasi meski akhirnya tidak diterapkan.

Isu serupa kembali terdengar pada 2023, tetapi Bank Indonesia menegaskan bahwa kebijakan ini masih memerlukan kajian lebih dalam sebelum bisa dilaksanakan. Pasalnya, hasil akhir yang ingin dicapai adalah menciptakan efisiensi transaksi dan meningkatkan kredibilitas rupiah di tingkat global, bukan mengurangi nilai uang.

Demikian ulasan lengkap mengenai sejarah redominasi rupiah 1965 dan dampaknya pada perekonomian masyarakat Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untukmu.