Jakarta, CNN Indonesia -- Desas-desus calon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali bergulir seiring dilantiknya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Berdasarkan pantauan CNN Indonesia, sederet nama mulai bermunculan untuk menduduki kursi pimpinan kementerian yang mengurusi sektor energi, pertambangan, kelistrikan, hingga energi baru dan terbarukan.
Beberapa nama yang muncul adalah Effendi Simbolon, politisi PDI Perjuangan; Kurtubi, politisi Partai Nasional Demokrat; Ari Soemarno mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero); dan Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan (UKP4).
Kalangan profesional di sektor energi mengaku siap bekerjasama dengan siapapun yang ditunjuk Jokowi sebagai Menteri ESDM sampai 2019 mendatang. Namun Teddy Badrujaman, Direktur PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berpendapat Kuntoro Mangkusubroto dinilai lebih mumpuni jika ditunjuk menjadi Menteri ESDM dibandingkan calon lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir beliau sudah hapal betul dengan permasalahan dan kondisi ESDM Indonesia. Jadi tinggal direalisasikan saja rencana-rencana yang sudah ada," ujar Teddy kepada CNN Indonesia, Senin (20/10).
Senada dengan Teddy, Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina Muhamad Husen juga memberikan penilaian yang sama tentang Kuntoro. Menurutnya, Jokowi perlu menunjuk seorang menteri yang bisa memisahkan antara kepentingan bisnis dan politik demi menjamin ketahanan energi khususnya dalam sektor perminyakan Indonesia. "Kami siap jika Pak Kuntoro jadi Menteri ESDM. Monggo saja," ujar Husen.
Kuntoro Mangkusubroto memang sudah malang melintang di sektor energi dan pertambangan Indonesia karena pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) di era Presiden Soeharto maupun B.J. Habibie. Saat dimintai konfirmasi mengenai desas-desus penunjukan dirinya sebagai Menteri ESDM, Kuntoro hanya menjawab santai. "Belum ada pembicaraan ya. Salam," tulis Kuntoro dalam pesan singkatnya.
Menteri DemisionerJokowi dan wakilnya Jusuf Kalla kemungkinan besar akan mengumumkan nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri dalam kabinetnya esok hari. Hal tersebut membuat para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II secara otomatis berstatus demisioner. "Seperti biasa menterinya masih ada sampai ada penggantinya, tapi tidak bisa mengambil keputusan lagi," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin.
Meskipun demikian, tugas kementerian tidak akan terganggu karena sistem kerja yang sudah ada. Tugas-tugas rutin kementerian tetap bisa dijalankan oleh pejabat eselon I atau setingkat Direktur Jenderal. Khusus di Kementerian Keuangan, Badaruddin mengatakan seluruh kebijakan strategis yang menjadi agenda tahun ini dikebut dan sudah tuntas sebelum 20 Oktober 2014.
Dia berharap siapapun Menteri Keuangan yang akan menggantikan Muhammad Chatib Basri punya rekam jejak yang bagus. "Transparan dalam mengambil keputusan,
governance-nya baik, dan profesional," ujar Badaruddin.