Proyek East Natuna Tunggu Insentif Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Meski telah diajukan sejak 2013 lalu, proposal permintaan insentif dari kontraktor minyak dan gas bumi (migas) Blok East Natuna belum ditanggapi pejabat Kementerian Keuangan. Padahal insentif berupa tax holiday dibutuhkan kontraktor untuk membuat Blok East Natuna ekonomis, sehingga proyek pengembangan bisa dimulai pada 2015.

Aussie Gautama, Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap Kementerian Keuangan bisa lebih pro-aktif dalam menyikapi problematika di sektor hulu migas. Sebab banyak proyek blok migas tertunda lantaran Menteri Keuangan belum menyetujui insentif yang diminta investor.

"Satu diantaranya proyek East Natuna. Pengembangan blok ini sudah molor setahun karena permintaan tax holiday belum disetujui Menteri keuangan hingga sekarang," tutur Aussie kepada CNN Indonesia, Kamis (30/10). Participating interest blok East Natuna dipegang oleh ExxonMobil dan PT Pertamina (Persero) masing-masing 35 persen, sementara sisanya digenggam Total E&P Indonesie dan PTT Thailand masing-masing 15 persen.

Untuk bisa mengembangkan blok yang terletak di Kepulauan Riau itu, konsorsium telah meminta Pemerintah memberi perpanjangan waktu tax holiday selama 5 tahun. Pasalnya tanpa pemberian fasilitas tersebut, internal rate of return (IRR) blok East Natuna berada dibawah 12 persen. Inilah yang menjadikan konsorsium menunda pengembangan blok yang memiliki cadangan gas sebesar 57 triliun cubic feet (TCF) tersebut.

"Walaupun bagi hasil produk migasnya sudah 55-45 namun tetap saja mereka tidak mau. Semoga dibawah kepemimpinan Pak Bambang Brodjonegoro, Kementerian Keuangan lebih pro-aktif bekerjasama dalam kegiatan sektor energi khususnya produksi migas nasional yang sudah mulai menurun," ujar Aussie.

Pengembangan blok East Natuna sendiri diperkirakan menelan investasi mencapai US$ 24 miliar dan membutuhkan waktu selama 10 tahun hingga dapat menghasilkan produk migas. "Semoga kedepannya jajaran Kementerian dapat meninggalkan ego sektoral sesuai arahan pak Presiden. Saya percaya pak Bambang dan Pak Sudirman Said (Menteri ESDM) bisa bersinergi untuk menjaga produksi migas Indonesia yang sudah mulai decline," katanya.