Menurut Naryanto, keberanian tersebut seharusnya muncul karena Pertamina turut mendengarkan presentasi cadangan minyak dan gas bumi Blok Mahakam yang disampaikan manajemen Total E&P Indonesie beberapa waktu lalu. Selain Pertamina dan Total, paparan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan dari Ditjen Migas dan SKK Migas sebagai fasilitator.
"Dengan begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pertamina bisa dipresentasikan dengan baik oleh Total, kalau saya sebagai pebisnis mestinya saya bisa masuk 70 persen sampai 80 persen," ujar Naryanto dikutip dalam siaran pers, Senin (24/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi pemerintah menunggu saja dari Pertamina menyampaikan proposal pengelolaan Blok Mahakam, dengan didukung data yang kuat mengenai kemampuannya. Maksimal waktunya untuk mengajukan tiga bulan dari pekan lalu,” kata Naryanto.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Tim Antimafia Migas) tersebut, seluruh pihak terkait akan melihat langsung fasilitas produksi Blok Mahakam di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tujuannya tidak lain untuk melihat langsung data cadangan gas yang dimiliki Mahakam.
Sebagai informasi, blok Mahakam dikelola perusahaan migas asal Perancis, Total E&P Indonesie dengan kepemilikan hak partisipasi 50%. Sementara, sisanya dikuasai Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun. Kontrak pertama diteken 31 Maret 1967 dengan jangka waktu selama 30 tahun. Pada 31 Maret 1997 diperpanjang lagi selama 20 tahun dan akan berakhir 30 Maret 2017.