PROYEK MIGAS

Sudirman Said Harus Cepat Ambil Keputusan

CNN Indonesia
Senin, 27 Okt 2014 09:57 WIB
Menteri ESDM Sudirman Said harus cepat mengambil keputusan terkait kelanjutan sejumlah proyek migas agar target produksi nasional tidak terganggu.
Sudirman Said terpilih sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2019.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah pelaku usaha sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) mengapresiasi pemilihan Direktur Utama PT Pindad, Sudirman Said sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Profesionalitas dan integritas Sudirman akan diuji dalam mengatasi problematika yang cukup berat di sektor ESDM.

"Bagaimana menyelesaikan persetujuan proyek-proyek besar migas yang saat ini menunggu persetujuan. Harus cepat-cepat diputuskan biar produksi migas kita tidak terganggu," ujar Ketua Umum Indonesia Petroleun Association Lukman Mahfoedz kepada CNN Indonesia, Senin (27/10).

Berdasarkan catatan CNN Indonesia, lebih dari tiga blok migas besar akan habis kontrak di era kepemimpinan Sudirman sebagai Menteri ESDM. Dua diantaranya adalah blok minyak Offshore North West Java (ONWJ) yang dikelola Pertamina dan pernah mencapai produksi 40 ribu barel per hari (BPH). Serta Blok Mahakam, di Kalimantan Timur yang digarap Total E&P Indonesie dan menghasilkan gas sebesar 1.760 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan minyak sebanyak 67 ribu BPH. Kedua blok itu sesuai jadwal akan habis kontraknya pada 2017.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain perpanjangan kontrak, kata Lukman, Menteri ESDM baru juga harus merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dan bekerjasama dengan DPR untuk mengubah sejumlah pasal. Soalnya, keberadaan UU Migas diyakini menjadi penghambat bagi keberlangsungan kegiatan eksplorasi  dan produksi selama ini.

Disamping itu, Lukman mengatakan Menteri ESDM yang baru juga harus bisa berkoordinasi lintas Kementerian demi merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk kegiatan eksplorasi. "Ini semua pekerjaan ruamh yang harus diselesaikan (Menteri ESDM). Industri hulu migas itu harus dipacu dengan keras agar Indonesia tidak menjadi net importer energi pada 2019," katanya
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER