Obligasi Infrastruktur Jadi Andalan Pendanaan Proyek 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur di sektor pertanian dan maritim selama lima tahun ke depan. Untuk mendukung pendanaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) menyiapkan varian obligasi infrastruktur sebagai instrumen pembiayaan jika diperlukan.

"Kami siapkan obligasi infrastruktur kalau dibutuhkan. Tergantung permintaan kementerian dan lembaga," ujarnya Scenaider Siahaan, Direktur Strategi dan Portofolio Utang, kepada CNN Indonesia, Selasa (25/11).

Scenaider menjelaskan salah satu jenis obligasi proyek adalah surat berharga negara syariah (SBSN) atau sukuk berbasis infrastruktur. Adapun aset penjaminan dalam penerbitan sukuk ini adalah proyek-proyek infrastruktur yang didanai.

"Obligasi infrastruktur baru diterbitkan setelah proyek-proyeknya terlaksana, tapi sejauh ini belum ada permintaan," jelasnya.

Selain obligasi infrastruktur, Scenaider menegaskan DJPU masih menjadikan penerbitan tiga varian obligasi berdenominasi valuta asing sebagai prioritas penerbitan di kuartal I 2015. Ketiga varian obligasi valas tersebut adalah obligasi dolar AS  atau global bond, obligasi yen atau samurai bond, dan obligasi euro atau euro bond.

"Kita akan dahulukan yang dolar karena antisipasi kebijakan normalisasi The Fed, tapi kalau pasarnya kurang bagus yen dan euro bisa didahulukan. syukur-syukur ketiganya bisa terbit kuartal I 2015," katanya.

Pilihan Redaksi 3 Obligasi Valas Siap Terbit Kuartal I 2015 Lima Tahun Jokowi Memimpin, Indonesia Akan Terus Berutang Kadin: Utang Melemahkan Ekonomi Indonesia

Target penerbitan ketiga obligasi valas tersebut, kata Scenaider, sekitar Rp 86 triliun atau sebesar 20 persen dari total rencana penerbitan surat berharga negara (SBN) yang sebesar Rp 430 triliun.

Namun, lanjut Scenaider, kemungkinan akan ada pengurangan target kotor penerbitan SBN menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi. Ruang fiskal yang tercipta dari pemangkasan subsidi BBM kemungkinan besar akan menjadi dasar revisi turun defisit APBN 2015.

DJPU mencatat total obligasi negara yang dapat diperdagangkan hingga 30 Oktober 2014 mencapai Rp 1.216,4 triliun, di mana asing mendominasi kepemilikan 37,8%. Kepemilikan obligasi negara oleh pemodal asing jumlahnya mencapai Rp 456,86 triliun, meningkat Rp 12,49 triliun dibandingkan posisi September 2014 sebesar Ro 447,37 triliun.