DPR Pertanyakan Penambahan Modal Pemerintah untuk Garuda

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Refrizal menyayangkan ketidakhadiran manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dalam undangan rapat kerja yang dijadwalkan dilakukan Senin (24/11). Padahal Refrizal menilai DPR memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan dari direksi Garuda atas kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut yang merugi US$ 219,54 juta sepanjang tahun ini.

“Kami meminta manajemen Garuda memaparkan rencana kerjanya. Sayangnya tidak ada yang datang dengan alasan ada larangan dari Menteri BUMN," kata Refrizal ketika dihubungi, Rabu (26/11).

Selain kinerja yang tidak kunjung membaik, hal lain yang disoroti Refrizal adalah rencana penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak 17,64 juta saham. Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, rencana private placement ini merupakan upaya Garuda mengonversi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 8,4 miliar ke dalam bentuk 17,64 juta saham, dengan asumsi harga transaksi sebesar Rp 467 per saham.

“Manajemen Garuda tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah jika ingin menjalankan aksi korporasi dengan penambahan modal atau lainnya. Dulu mau Initial Public Offering (IPO) dan menjual gedung minta izin ke DPR, sekarang main sendiri saja,” katanya.

Pemerintah menurut Refrizal tidak boleh menyuntikkan modal tambahan ke Garuda dengan alasan perseroan sedang dalam kesulitan keuangan atau merugi. "Jangan sampai terulang kasus seperti Merpati Nusantara Airlines. Garuda ini dulu sudah pernah dibantu juga dan sempat membaik, kenapa sekarang merugi. Ini harus dicermati yang dilakukan manajemennya," katanya.

Dalam keterbukaan informasi, manajemen Garuda menyatakan penambahan jumlah saham akan meningkatkan solvabilitas dan kinerja Perseroan. Aksi korporasi ini secara otomatis akan mendilusi kepemilikan saham Garuda sebesar 0,009 persen dari pemegang saham saat ini. Artinya, jumlah saham yang dipegang masyarakat akan menjadi 13,53 persen, berkurang dari posisi saat ini 13,54 persen. Risiko lainnya dari aksi korporasi ini adalah akan menurunkan likuiditas saham di pasar reguler.

Pilihan Redaksi Peroleh Laba, Kinerja Citilink Lebih Baik dari Induknya Tutup Dua Rute Internasional, Garuda Optimalkan Rute Domestik

Garuda dijadwalkan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Jumat (12/12) dengan salah satu agenda meminta persetujuan pemegang saham untuk mengeksekusi rencana penerbitan saham baru tersebut.

Perseroan juga akan meminta persetujuan untuk melakukan amandemen dana pensiun Garuda, serta meminta persetujuan pemegang saham atas pergantian manajemen perusahaan.

Sebagai informasi, GIAA menderita kerugian sampai September 2014 sebesar US$ 219,54 juta atau sekitar Rp 2,65 triliun. Untuk mengurangi kerugian, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) GIAA pada 13 November lalu, meminta manajemen perseroan melakukan sejumlah langkah yang diperlukan untuk dapat mengurangi kerugian.