WALHI: Ekspansi Perusahaan Sawit Picu Konflik dan Kebakaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai ekspansi bisnis yang dilakukan secara masif oleh perusahaan sawit raksasa menjadi penyebab kebakaran hutan dan pemicu konflik agraria dengan petani rakyat di banyak daerah.

"Kelompok penguasaha berhentilah, jangan terus mengambil tanah," ujar Direktur eksekutif WALHI Abetnego Tarigan kepada CNN Indonesia, Kamis (27/11).

Tarigan menyebut grup usaha Sinarmas, Asian Agri, dan Wilmar sebagai contoh perusahaan sawit besar yang tidak pernah berhenti mencaplok lahan perkebunan rakyat. Aktivitas bisnis semacam ini yang dinilainya membuat kesejahteraan petani sawit susut karena areal perkebunan rakyat semakin tergerus.

"Seperti Sinarmas, Asian Agri dan Wilmar, mereka sudah memanfaatkan tanah yang cukup luas di Sumatera, masih terus minta jatah lahan di Kalimantan dan Papua," ujarnya ketus.

Menurut catatan Walhi, kata Tarigan, saat ini kelompok perusahaan menguasai lebih dari 7 juta Ha dari total luas areal perkebunan sawit yang mencapai 13 juta Ha di Indonesia. Kepemilikan lahan para taipan sawit tersebut sebagaian besar tersebar di titik-titik rawan kebakaran Sumatera dan Kalimantan.

"Langkah kongkrit yang bisa segera dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah memerintahkan pencabutan dan peninjauan ulang ijin perusahaan yang terbukti maupun ditemukan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Aparat penegak hukum harus segera memproses lebih lanjut bagi perusahaan yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan mengembangkan penyidikan ke perusahaan yang sudah dilaporkan masyarakat sipil," katanya menegaskan.

Kampanye Hitam

Pilihan Redaksi Sawit Indonesia Dibayangi Konflik Apindo: Industri Sawit Rawan Pergolakan Ekspor Sawit Mulai Membaik pada Oktober

Dalam Konferensi Sawit Internasional (IPOC) di Bandung, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai tudingan miring yang dialamatkan aktivis lingkungan hidup merupakan bentuk kampanye hitam yang digawangi oleh beberapa negara yang iri dengan keunggulan dan potensi bisnis sawit Indonesia.

“Mestinya kita tidak membuat citra buruk juga. Hal ini sebenarnya keunggulan kita yang ditakuti global,” ujar Sekjen Gapki Joko Supriyono.

Menurut Joko, berbagai hal terkait kelestarian lingkungan yang selalu dipersoalkan lebih disebabkan oleh regulasi lintas kementerian yang tidak singkron. Contohnya, Peraturan Pemerintah (PP) terkait Lahan Gambut yang isinya banyak pelarangan dan pembatasan kebun sawit.

“PP itu harus dikaji ulang agar mendukung pertumbuhan pertanian nasional. Kemudian lahan pasir juga tidak boleh ditanami. Itu semua saya duga karena kampanye hitam. Presiden harus mengkonsolidasi semua kementerian untuk kepentingan nasional terkait komoditas strategis kita,” paparnya.

Terkait pengembangan pasar, Joko menilai Indonesia perlu membidik pasar ekspor sawit yang baru guna mengompensasi hambatan ekspor yang diterapkan oleh sejumlah negara. "Seperti Eropa yang memang tidak terlalu membutuhkan minyak sawit dan ingin melindungi kepentingannya. Tapi meski mereka menjelek-jelekkan kita, nyatanya mereka beli juga,” ujarnya.

Sementara terkait pasar AS, Joko mengatakan volume ekspor ke negara tersebut justru meningkat 25 persen pada Oktober lalu, yakni menjadi 380 ribu ton CPO. “Memang AS ketat terkait minyak transfat. Nah minyak kelapa sawit kan malah transfat free. Maka akhirnya mereka menggunakan juga,” jelasnya.
​
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono mengatakan masyarakat harus tahu bahwa Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar dunia, penghasil karet terbesar kedua di dunia dan penghasil kakao terbesar ketiga di dunia. “Maka sebaiknya kita harus ikut mengapresiasi dan memperbaiki citra ini agar semakin diakui dunia,” ujarnya.​