Kuota BBM Jebol, Pertamina Tombok

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sebelumnya dipatok 46 juta kiloliter (KL) hingga akhir tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup. Untuk itu  pemerintah berencana menambah kuota BBM bersubsidi dengan menugaskan PT Pertamina (Persero) terus menyediakan BBM bersubsidi hingga akhir tahun.

"Menuju akhir tahun Pertamina akan mendapat tugas dari pemerintah sebagai pemegang saham untuk tetap menyediakan BBM dengan harga subsidi," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (3/12) malam.

Keputusan tersebut dibuat setelah Pemerintah melakukan rapat dengan Pertamina di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Dari hasil rapat tersebut Sudirman menjelaskan, kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan habis satu minggu sebelum akhir tahun akibat pembelian masyarakat yang terus meningkat.

Pilihan Redaksi Pertamina Ungkap Penyebab Jebolnya Kuota BBM BPH Ungkap Penyebab Jebolnya Kuota BBM Pemerintah Terapkan Subsidi BBM Tetap di 2015 Harga Minyak Mentah Indonesia Turun US$ 8,33 per Barel

"Penambahannya akan sedikit, jadi akan kecil biayanya," ujar Sudirman tanpa menyebut secara pasti berapa KL tambahan BBM bersubsidi yang harus disediakan sendiri oleh Pertamina tanpa bantuan uang subsidi negara.

Sudirman pun berkilah, dengan adanya keputusan tersebut mampu menyeret Pemerintah melanggar APBN Perubahan 2014, sebab menurutnya Pemerintah tidak perlu harus melakukan perubahan anggaran untuk kedua kalinya, atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu), sebab diputuskan penyaluran BBM bersubsidi tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pertamina bukan oleh Pemerintah.

"Jadi kita tidak perlu minta kuota lagi kepada DPR dan tidak ada yang dilanggar, karena nanti yang mengganti semuanya itu Pertamina," ujar mantan bos PT Pindad (Persero) itu.

Menurut Sudirman, Pertamina pun sudah menyanggupi untuk menanggung biaya penyaluran sisa kebutuhan BBM bersubsidi tersebut. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pertamina dipastikan akan melakukan permintaan pemerintah sebagai pemegang saham.

"Pertamina sudah menyetujui, Ibu Rini Soemarno (Menteri BUMN) juga sudah menyetujui," kata Sudirman.