Kadin Minta Perusahaan Galangan Tak Khawatirkan Impor Kapal

Jakarta, CNN Indonesia -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengatakan bahwa PT PAL Indonesia, selaku badan usaha milik negara (BUMN) di sektor galangan kapal tidak mengkhawatirkan rencana pengadaan 500 kapal feeder antara perusahaan anggota Kadin dengan perusahaan asal Tiongkok. Kadin menilai kebijakan tersebut justru akan menguntungkan Indonesia.

"PT PAL tak perlu khawatir dengan investasi ini. Kita kan tujuannya membantu, dan kapal ini nantinya berbendera Indonesia sehingga biaya yang kita keluarkan untuk pengangkutan barang dengan skema freight on board (FoB) tidak harus masuk ke kantong-kantong asing,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin bidang Informasi, Komunikasi, Teknologi, dan Sistem Jaringan Didie Suwondho di sela Rapat Pimpinan Nasional Kadin di Jakarta, Senin (8/12).

Kadin menilai keputusan dilakukannya kerjasama dengan Tiongkok karena PT PAL belum memiliki teknologi dan kapasitas produksi untuk membuat banyak kapal dalam waktu cepat. Kapasitas produksi galangan kapal nasional yang rendah diperburuk dengan masih tingginya ongkos memproduksi kapal di dalam negeri karena masih banyak komponen kapal yang diimpor.

Selain itu, Didie menganggap PT PAL dan perusahaan galangan kapal dalam negeri lainnya tidak memiliki dana investasi sebanyak US$ 5,15 miliar untuk membiayai penyediaan 500 kapal tersebut.

"Indonesia tidak mampu membiayai US$ 5,15 miliar hanya untuk menyediakan kapal logistik sedangkan kebutuhan kita mendesak. Kadin juga tidak sembarangan pilih proyek. Selama bisa memajukan Indonesia dan penguasaha, maka proyek tersebut kita ambil. Semoga ini juga bisa memotivasi industri galangan kapal kita,” jelas Didie.

“Komponen-komponen kapal yang masih diimpor itu bea masuknya mahal. Nanti kami akan berdiskusi dengan pemerintah soal pembebasan bea masuk komponen kapal, tapi untuk sementara kita mengoptimalkan pengadaan dari Tiongkok ini dulu untuk membantu program tol laut,” tambah Didie.

Dia menjelaskan 500 kapal yang akan didatangkan dari Tiongkok selama lima tahun ke depan adalah kapal tanker skala kecil dan bulk carrier yang akan mengangkut semen dan makanan curah. "Kapal-kapal ini nantinya murni untuk urusan logistik, tidak akan digunakan untuk usaha perikanan. Semoga dengan adanya kapal ini, kita bisa menekan ongkos logistik di dalam komponen harga barang" terang Didie.

Adanya kapal-kapal ini nantinya diharapkan akan membantu pengurangan biaya logistik yang kini sebesar 27 persen bisa menjadi 15 persen dari harga barang. "Semoga harga barang antara Jakarta dan Papua tidak beda jauh kedepannya,” tambahnya.

Sebelumnya Saiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi PT PAL mengakui adanya faktor kebijakan fiskal yang menghambat pengembangan industri galangan kapal nasional.

“Kebijakan fiskal yang ada membuat kami kesulitan untuk berkembang. Semoga usulan untuk penghapusan bea masuk bisa terlaksana di pemerintahan baru sekarang,” kata Saiful.

Edy Widarto, Direktur Produksi PT PAL menilai penghapusan bea masuk tersebut, diharapkan dapat membuat indutri perkapalan menggeliat ke depannya. Tidak hanya untuk pemeliharaan dan perbaikan, tetapi juga untuk membangun kapal baru. “Kalau galangan kapal hidup, industri komponen lokal juga otomatis ikut bergerak,” tutur Edy.

Adanya program revitalisasi industri galangan kapal nasional yang diwacanakan Pemerintahan Joko Widodo sebenarnya membawa angin segar bagi PT PAL dan perusahaan galangan kapal lainnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjanjikan akan memberikan insentif berlimpah bagi perusahaan yang berminat membangun galangan kapal di Indonesia guna mendukung program tol laut.

"Saya juga minta ke Pak John Liberty Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II) dan Pak Irawan (Direktur Peraturan Perpajakan I) jangan terlalu pelit kalau ada orang atau pihak-pihak yang minta insentif fiskal terutama untuk galangan kapal,” kata Bambang awal Desember ini.