Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menyiapkan anggaran belanja modal sebesar US$ 5 miliar atau hampir Rp 62 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut rencananya akan dipakai untuk membiayai pengembangan Blok Mahakam dan beberapa proyek hilir (
downstream) perseroan.
"Blok Mahakam itu membutuhkan dana investasi US$ 2,5 miliar sendiri. Sedangkan sisanya untuk membangun infrastruktur minyak dan gas (migas) di
downstream," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto di kantor Kementerian BUMN, Senin (8/12).
Untuk menutupi kebutuhan tersebut, Dwi mengatakan pihaknya akan mengumpulkan dana dari kas internal, yang diambil dari laba bersih tahun ini. Selain itu, perusahaan migas pelat merah tersebut juga berencana menerbitkan surat utang atau obligasi, baik di pasar domestik maupun di pasar global. Namun, Dwi belum menentukan berapa target penerbitan obligasi berikut tenor dan kuponnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk rencana penerbitan obligasi masih harus menunggu persetujuan rapat pemegang saham yakni Kementerian BUMN dengan jajaran komisaris yang akan dilangsungkan 22 Desember mendatang," jelas Dwi.
Keterlibatan Asing
Selain proyek hulu, Pertamina juga akan meningkatkan kapasitas empat kilang pengolahan minyak di Cilacap, Balongan, Dumai, dan Balikpapan. Untuk itu, Pertamina akan menggandeng empat investor asing, yakni PTT Thailand, Saudi Aramco, Sinopec dan JX Nippon.
Nilai investasi keempat proyek ini diprediksi mencapai US$ 25 miliar, membengkak dari perhitungan sebelumnya US$ 17 miliar sampai US$ 20 miliar.
"Total kapasitasnya akan menjadi 1,6 juta Bph (barel per hari) dari 1 juta Bph. Nantinya keuntungan yang diperoleh investor akan berasal dari keuntungan penjualan BBM," kata Direktur Marketing Ritel Pertamina Ahmad Bambang.
Disamping meningkatkan kapasitas kilang pengolahan, Ahmad mengatakan Pertamina juga akan membangun sejumlah kilang penyimpanan. Ini dilakukan dalam rangka menjamin cadangan BBM nasional demi memenuhi kebutuhan nasional.
"Nantinya cadangan minyak Indonesia bisa menjadi 30 hari dari 18 hari saat ini," jelas Bambang.