Pembangkit Listrik

Takut Ancaman Krisis Listrik, Pemerintah Kebut PLTU Cilacap

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia | Senin, 08/12/2014 12:15 WIB
Takut Ancaman Krisis Listrik, Pemerintah Kebut PLTU Cilacap PLTU 1 Sumur adem Indramayu, Jawa Barat, merupakan salah satu contoh proyek Fast Track Program 10 ribu MW tahap 1 yang menyuplai listrik di Jawa - Bali. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan berbagai cara untuk dapat menghindarkan Pulau Jawa dari krisis listrik yang mengancam dalam waktu 2-5 tahun mendatang. Salah satu caranya adalah meminta perusahaan listrik swasta (independent power producer/IPP) PT Sumber Segara Primadaya (S2P) untuk menyelesaikan pembangunan unit 3 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Jateng Adipala di Cilacap satu tahun lebih cepat.

Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mengingatkan PT PLN (Persero) sebagai pembeli listrik dari S2P untuk dapat mendesak mitranya tersebut segera memasok listrik sebesar 660 Megawatt (MW) ke jaringan listrik Jawa-Bali-Sumatera milik PLN paling lambat 31 Desember 2015.

“Dari PLN-nya saya juga minta bisa membangun jaringan transmisi secara cepat. Pasokan listrik yang masuk transmisi sesuai jadwal akan sangat menentukan masuknya kapasitas PLTU Cilacap sesuai jadwal juga,” kata Jarman usai mengunjungi PLTU Adipala Cilacap dalam siaran pers yang dikutip, Senin (8/12).


Proyek PLTU Adipala Cilacap merupakan salah satu proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang masuk dalam program percepatan pembangunan (fast track) pembangkit listrik 10 ribu MW tahap I. PLTU yang terletak di Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Cilacap, Jawa Tengah ini saat ini telah memasok listrik sebesar 600 MW dari dua unit pembangkitnya. Sementara unit 3 pengembangan pembangkit tersebut diperkirakan baru dapat memasok listrik pada 2016.

“Direksi S2P menjelaskan baru bisa memasok tahun 2016. Tapi setelah melihat pembangunan proyek yang berjalan lebih cepat dari rencana, saya minta listrik dari pembangkit unit 3 ini bisa dipercepat dan mulai memasok akhir 2015. Semua itu memungkinkan kalau PLN bisa selesaikan jaringan transmisi tepat waktu,” jelas Jarman.

Mafia Listrik

Sebelumnya mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto memastikan krisis listrik akan dialami Pulau Jawa pada 2016, lebih cepat dibandingkan perhitungan Pemerintahan Joko Widodo yang menyebut krisis listrik baru terjadi di 2020.

Untuk dapat mencegah hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang apik antara Pemerintah dan sejumlah instansi terkait demi mempercepat pembangunan pembangkit listrik. Kuntoro menjelaskan potensi krisis listrik yang mengancam Pulau Jawa terjadi akibat molornya penyelesaian sejumlah proyek pembangkit yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) gagasan Presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia mencatat dari fast track program I, hanya 70 persen pembangkit yang berhasil direalisasikan. Sementara proyek lanjutan fast track program II tidak berhasil menambah kapasitas listrik yang signifikan dari target 17 ribu MW.

Menteri ESDM Sudirman Said pernah mengatakan setidaknya ada dua penyebab utama proyek pembangkit listrik tersendat penyelesaiannya. Pertama, karena pihak IPP tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak yang disepakati dengan PLN selaku pihak yang akan membeli listrik. “Sayangnya PLN tidak memiliki kekuatan hukum memaksa mereka memenuhi kewajibannya menyelesaikan pembangkit,” kata Sudirman, November lalu.

Sementara penyebab kedua yang menghambat penyelesaian proyek pembangkit menurut Sudirman adalah terlalu banyak campur tangan politik didalamnya.

“Penyediaan listrik selalu terkait dengan berbagai kepentingan politik, sama seperti pengelolaan migas,” tegasnya.