Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan itu menjelaskan 10 wajib pajak tersebut merupakan bagian dari 168 WP (147 WP Badan dan 21 WP Pribadi) yang pekan lalu sudah diumumkan dalam status cegah melakukan perjalanan keluar negeri sampai melunasi kewajiban pajaknya dengan total Rp 598,8 miliar.
“Kalau mereka tidak segera melunasi utang pajaknya, kami akan segera proses ke tindakan berikutnya yaitu gijzeling (penyanderaan). Paling tidak ada 10 penunggak dengan jumlah utang pajak Rp 25,4 miliar yang kalau tidak segera membayar akan kita sandera,” kata Mardiasmo dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (23/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami tidak mau mendholimi WP, kami betul-betul hati-hati. Kalau sudah clear semua, baru kita proses," tambah Mardiasmo.
Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang selama enam bulan. Setelah proses perpanjangan tersebut dan WP tetap tidak melunasi kewajibannya, maka dapat dilakukan penyanderaan terhadap WP tersebut.
Dalam melakukan pencegahan dan penyanderaan WP ini, Direktorat Jenderal Pajak melibatkan Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM untuk pencekalan imigrasinya.