Kejar Target, Moratorium Pegawai Tak Berlaku di Ditjen Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Usai mengumumkan rencana melakukan ekstensifikasi perpajakan dengan membidik profesi artis dan pengacara sebagai target pajak tahun depan, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kembali membuat kebijakan untuk membantu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencapai target penerimaan perpajakan. Salah satunya adalah tidak memberlakukan moratorium atau penghentian sementara perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat yang dipimpin oleh Mardiasmo selaku Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pajak tersebut

“Presiden minta target pajak dinaikkan, untuk dapat melakukan itu kita perlu penguatan kelembagaan melalui empat fleksibilitas bagi Ditjen Pajak,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin di Jakarta, Rabu (24/12).

Empat hal tersebut meliputi sisi sumber daya manusia, remunerasi, alokasi anggaran, serta pembenahan organisasi Ditjen Pajak.

“Contohnya untuk sumber daya manusia, kita masih bisa merekrut orang secara lebih fleksibel sesuai kebutuhan. Untuk anggaran, kalau memungkinkan akan ada anggaran untuk membangun kantor dan upaya lainnya. Nanti kita bicarakan lagi ya masalah fleksibilitas ini,” kata Badaruddin.

Izin yang diberikan pemerintah kepada Ditjen Pajak seolah menjawab keluhan yang disampaikan mantan Dirjen Pajak Fuad Rahmany. Menurut Fuad, salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun akibat jumlah fiskus atau petugas pajak sangat sedikit dibandingkan dengan wajib pajak yang harus diawasi. Per Oktober 2014 lalu jumlah petugas pajak tercatat sebanyak 32 ribu orang.

"Kalau pegawai pajak ditambah 10 ribu aja ini akan meningkatkan kinerja kami. Semoga rekrutmen pegawai baru bisa diizinkan mulai 2015," kata Fuad sebelum pensiun dari jabatannya.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sendiri mengakui dengan kondisi jumlah pegawai yang ada saat ini, sulit bagi Ditjen Pajak untuk bisa mengejar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sebesar Rp 1.201,7 triliun serta tambahan sebesar Rp 600 triliun lagi yang akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2015.

Bambang menyebut dengan komposisi saat ini, rata-rata satu petugas Ditjen Pajak harus mengawasi 800 wajib pajak nakal, sedangkan dari sisi pelayanan per pegawai harus melayani 8 ribu wajib pajak potensial. Dia membandingkan dengan Jepang, di mana dengan populasi penduduk separuh dari populasi Indonesia, jumlah petugas pajaknya dua kali lipat lebih banyak dari Indonesia.

"Dalam hitungan kami terjadi kekurangan account representative 30 ribu orang. Kalau bisa dipenuhi, akan membuat penerimaan pajak optimal," kata Bambang, November lalu.