"Smelter itu kaitannya dengan perpanjangan izin operasi. Kalau kami bangun smelter tapi waktunya tinggal empat tahun (dari habis masa kontrak karya 2021), terus bagaimana (investasi kami)," kata Rozik di Jakarta, Selasa (30/12).
Rozik mengatakan, sampai saat ini perusahaannya memang belum menentukan lokasi yang nantinya akan dibangun smelter. Dia berkilah, upaya tersebut tak mudah direalisasikan karena manajemen harus menghitung ulang antara investasi yang dikeluarkan dengan mengkalkulasi sisa waktu kelangsungan izin operasi yang habis pada 2021. Untuk itu, dia meminta pemerintah segera memberikan kepastian mengenai perpanjangan kontrak Freeport.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Juli 2014, terdapat satu klausul mengenai adanya kepastian perpanjangan izin operasi dengan catatan Freeport harus lebih dulu menunaikan kewajibannya. Di mana satu kewajiban di antaranya ialah membangunan smelter.
"Kemarin saya sudah tandatangani suratnya (peringatan). Kami ingatkan lagi ke Freeport kalau jatuh tempo (perkembangan) smelter itu 25 Januari (2015)," ungkap Sukhyar.