Maksimalkan Penerimaan, Menkeu Buru Pelaku Pidana Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjononegoro menginstruksikan jajarannya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memaksimalkan perburuan penerimaan negara dengan menindak para wajib pajak yang terindikasi kuat melakukan pidana perpajakan.

Instruksi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yang terbit pada 22 Desember 2014.

Dalam beleid tersebut Bambang Brodjonegoro menegaskan DJP berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana pajak, baik secara terbuka maupun tertutup, merujuk pada informasi, data, laporan berbagai pihak. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas DJP yang diberi kuasa pemeriksaan dibekali surat perintah pemeriksaan bukti permulaan sebagai dasar melakukan proses pemeriksaan dan mengumpukan barang bukti.

"Pemeriksa bukti permulaan dapat melakukan penyegelan terhadap tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak untuk memperoleh atau mengamankan bahan bukti," tulis Menkeu dalam beleidnya, seperti dukutip CNN Indonesia, Senin (5/1).

Bambang menjelaskan penyegelan dapat dilakukan jika petugas pemeriksa dihalang-halangi untuk memeriksa lokasi atau barang apapun yang diduga digunakan untuk menyimpan bahan bukti. Dalam menjalankan misinya, pemeriksa pajak juga bisa meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian RI.

Pilihan Redaksi Pemerintah Hadap DPR Awal Januari Usul Kenaikan Target Pajak Kejar Target Pajak 2015, Pemerintah Libatkan KPK dan Polisi Potensi Pajak Hilang Rp 1,7 Triliun, Irjen Duga Itu Disengaja

Pemeriksa pajak diberikan waktu paling lama enam bulan sejak surat perintah pemeriksaan bukti permulaan terbit untuk menuntaskan misinya. Pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan sebelum PMK ini keluar dapat diperpanjang sesuai dengan rekomendasi kepala unit, dengan batas waktu penyelesaian 31 Desember 2016.

Otoritas pajak, lanjut Menkeu, berdasarkan hasil pemeriksaan dapat menindaklanjutinya dengan proses penyidikan guna mengungkap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak orang pribadi atau badan. DJP juga dapat melakukan penyitaan guna mendukung proses penyidikan.

"Dalam hal ditemukan tindak pidana selain tidnak pidana di bidang perpajakan, kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan memberitahukan tindak pidana tersebut kepad apihak berwenang," jelas Menkeu.

Bambang Brodjonegoro juga menekankan jika ditemukan keterlibatan keterlibatan DJP dalam tindak pidana perpajakan, Direktur Jenderal Pajak wajib melaporkannya ke Menteri Keuangan.

"Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2015," tegas Bambang Brodjonegoro. (ags/ags)