Ditjen Pajak Awasi Profesional dan 7 Sektor Usaha

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membidik wajib pajak badan di tujuh sektor usaha sebagai target ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan negara.

Ketujuh sektor yang disasar adalah real estate, jasa konstruksi, pertambangan umum dan migas, perkebunan, jasa keuangan, farmasi, dan komunikasi.

"Banyak pemegang IUP (izin usaha pertambangan) yang tidak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan untuk ini kami akan melakukan penegakan hukum," ujar Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, yang merangkap sebagai Dirjen Pajak, ketika berkunjung ke kantor CNN Indonesia, Jumat (9/1).

Pilihan Redaksi Target Pajak Naik Rp 100 Triliun, Jauh di Bawah Target Jokowi Menkeu: Transaksi Tunai Rp 100 Juta Wajib Tunjukan NPWP Ditjen Pajak Sandera 11 Orang dan Sita Aset 537 Wajib Pajak

Adapun di sektor jasa keuangan, Mardiasmo mengungkapkan banyak transaksi pengalihan saham yang terkadang tidak disertai pembagian deviden sehingga luput dari pajak.

"Kami sedang melakukan mapping, profiling, dan benchmarking. Orang-orang yang memiliki dedikasi akan kami sebar di setiap sektor usaha. Misalnya 10 orang di setiap sektor untuk melihat data base yang lengkap, bahkan bisa juga memonitor wajib pajak orang pribadi seperti direktur perusahaan bisa diprofiling," jelasnya.

DJP, tegas Mardiasmo, menggandeng Kepolisian RI dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk memproses hukum para wajib pajak nakal. "Kami mengupayakan cara prefentif, tetapi kalau tidak ada itikad baik kami akan lakukan cara represif," ujarnya menegaskan.


Sasar Profesional

Mardiasmo menambahkan pihaknya juga tengah membidik wajib pajak profesional dan non-karyawan yang membuka usaha atau praktik profesi.

"Misalnya dokter yang punya praktik pribadi, artis yang punya PH (production house), lawyer, notaris, termasuk pemilik kost-kostan mewah 40-60 kamar. Niatnya bisnis, tapi jarang melaporkan kewajiban pajaknya," ujarnya. (gir/gir)